Dua Tahun Pertama: Ekonomi Berdaulat Bukan Lagi Slogan
Ekonomi berdaulat Indonesia adalah arah kebijakan yang menempatkan kemandirian sumber pertumbuhan, penguatan kapasitas produksi domestik, dan perlindungan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, sehingga pertumbuhan tidak hanya tinggi di atas kertas, tetapi juga tahan guncangan global dan dirasakan merata oleh masyarakat luas. Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, gagasan ini mulai bergerak dari jargon politik menjadi kerangka kerja pembangunan nasional yang nyata. Pengamat menilai periode ini bukan fase penyelesaian, melainkan fase peletakan fondasi yang menentukan arah jangka panjang pembangunan nasional. Pilihannya jelas: mengorbankan kenyamanan jangka pendek, demi menata ulang sumber pertumbuhan agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada dinamika eksternal yang sulit diprediksi.
Program Kerakyatan: Dari Makan Bergizi ke Koperasi Desa
Kebijakan Prabowo-Gibran di tingkat akar rumput menunjukkan bahwa ekonomi berdaulat Indonesia tidak bisa dibangun tanpa penguatan ekonomi rakyat. Berbagai program prioritas diarahkan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan basis ekonomi desa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Cek Kesehatan Gratis, hingga Koperasi Desa Merah Putih dirancang saling terhubung sebagai satu ekosistem kesejahteraan. Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sementara MBG bukan hanya memenuhi gizi, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja di sekitar dapur dan desa. Di sisi distribusi, Koperasi Desa Merah Putih dipandang berpotensi memperkuat penyaluran kebutuhan pokok dan memperluas dampak ekonomi di pedesaan, sehingga pembangunan nasional tidak lagi terpusat di kota besar.
Restrukturisasi Sumber Pertumbuhan: Hilirisasi sebagai Jalan Panjang
Di tingkat makro, dua tahun pemerintahan ini menandai pergeseran penting: ekonomi tidak hanya dibiarkan tumbuh, tetapi sumber pertumbuhannya mulai ditata ulang. Di tengah perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan tekanan perdagangan internasional, pemerintah berupaya menjaga stabilitas sambil memperkuat fondasi menuju kemandirian ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen lebih, dengan 5,11 persen pada 2025 dan 5,03 persen pada 2024, lalu meningkat menjadi 5,61 persen pada triwulan I dan 5,29 persen pada triwulan II 2026, menunjukkan mesin konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah masih bekerja. Namun yang lebih penting, investasi mulai diarahkan ke hilirisasi: pada semester pertama 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau hampir 30 persen dari total investasi nasional, sebuah langkah yang dipandang sebagai jalan panjang membangun kedaulatan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam.
Pertumbuhan Berkualitas: Stabilitas, Lapangan Kerja, dan Ekspor
Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuntut lebih dari sekadar angka tinggi; ia menuntut kualitas. Pertumbuhan 5 persen lebih yang dicapai dalam dua tahun ini dibaca sebagai tanda bahwa aktivitas usaha bergerak, lapangan kerja tercipta, daya beli terjaga, dan kepercayaan terhadap masa depan ekonomi tetap hidup. Realisasi investasi semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dan menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung. Di sisi eksternal, kinerja ekspor tetap positif dengan nilai ekspor Januari–Agustus 2026 mencapai 193,64 miliar dolar AS, naik 4,74 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan daya tahan sektor produksi dan kemampuan pelaku usaha mencari pasar baru. Stabilitas harga juga terjaga, dengan inflasi September 2026 di level 3,28 persen secara tahunan, masih dalam sasaran inflasi nasional.
Momentum Positif dan PR Besar Tiga Tahun ke Depan
Dua tahun pertama pemerintahan ini layak dibaca sebagai fase peletakan fondasi, bukan bab akhir pembangunan nasional. Pengamat menilai arah kebijakan sudah bergerak ke pertumbuhan yang lebih berkualitas: investasi diarahkan menciptakan pekerjaan, sumber daya alam diolah agar memberi nilai tambah, dan negara hadir menjaga kepastian bagi pelaku usaha. Namun, tantangan implementasi masih besar. Produktivitas, kualitas pekerjaan, pemerataan investasi, biaya logistik, kepastian hukum, serta penguatan UMKM tetap membutuhkan perhatian serius. Di tingkat program kerakyatan, pengawasan dan perbaikan tata kelola menjadi kunci agar MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa benar-benar tepat sasaran. Dua tahun pertama memberi modal politik dan institusional yang cukup; tiga tahun berikutnya akan menjadi ujian apakah ekonomi berdaulat Indonesia bisa keluar dari konsep dan menjelma menjadi kemakmuran yang dirasakan lebih luas oleh rakyat.
