Data terpadu sebagai dasar kedaulatan
UU Satu Data Indonesia adalah rancangan undang-undang untuk memperkuat tata kelola data nasional agar data pemerintah dapat dikelola secara terpadu, aman, dan akuntabel. Presiden Prabowo Subianto menerima Tim Gabungan Perumus UU tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Pertemuan itu menempatkan kedaulatan data sebagai isu yang lebih besar daripada urusan teknis administrasi: di tengah digitalisasi yang bergerak cepat, kemampuan negara mengelola dan melindungi informasi menjadi bagian dari menjaga keutuhan bangsa. Namun, gagasan menyatukan tata kelola tidak otomatis menghasilkan kedaulatan. Ia baru bermakna jika integrasi data disertai tanggung jawab yang jelas dan perlindungan yang dapat dipercaya. Pemerintah belum memaparkan rincian pasal, sehingga penilaian atas rancangan ini semestinya bertumpu pada tujuan yang sudah disebut, bukan pada asumsi tentang isi aturan.
Integrasi menjanjikan layanan lebih akurat
Penyusunan UU Satu Data Indonesia melibatkan unsur DPR RI, akademisi, kementerian, dan lembaga terkait; pembahasan diarahkan pada tata kelola data nasional yang terpadu, aman, dan akuntabel. Cakupan pemangku kepentingan itu penting karena data pemerintah tersebar di banyak ranah kerja. Jika informasi dapat dipertukarkan secara konsisten dan aman, pemerintah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat untuk memberikan layanan publik yang akurat. Nilai rancangan ini karena itu terletak pada kemampuannya memperbaiki koordinasi, bukan pada banyaknya data yang dikumpulkan. Integrasi yang buruk justru dapat memperluas kesalahan atau membuka risiko keamanan ke lebih banyak sistem. Maka, tujuan pelayanan yang lebih baik harus berjalan seiring dengan akuntabilitas dan keamanan pertukaran informasi, sebagaimana ditekankan dalam pembahasan.
Kedaulatan perlu dibuktikan dalam pelaksanaan
Tantangan utama penyatuan tata kelola bukan sekadar menghubungkan sistem, melainkan memastikan lembaga memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang selaras atas data yang dikelola. Sumber yang tersedia belum menjelaskan mekanisme, standar, atau pembagian kewenangan dalam rancangan undang-undang; karena itu, hal-hal tersebut tidak patut dianggap sudah diputuskan. Presiden menyebut kedaulatan data sebagai fondasi penting untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi. Pernyataan itu memberi ukuran politik yang tegas, tetapi ukuran tersebut perlu diterjemahkan ke dalam aturan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keamanan siber dan layanan publik yang akurat adalah sasaran yang disebutkan, bukan hasil yang otomatis tercapai. Tanpa keterbukaan tentang cara tata kelola bekerja, istilah kedaulatan berisiko menjadi slogan, bukan perlindungan nyata bagi kepentingan publik.
Pada akhirnya, UU Satu Data Indonesia layak dinilai dari kemampuannya menyelaraskan pengelolaan data pemerintah tanpa mengorbankan keamanan dan akuntabilitas. Pertemuan perumus dengan presiden menandai perhatian tingkat tinggi terhadap persoalan tersebut, tetapi belum mengungkap isi aturan yang akan dibentuk. Sikap paling masuk akal saat ini adalah mendukung tujuan integrasi sambil menuntut kejelasan tentang tata kelola, perlindungan, dan tanggung jawab. Kedaulatan data tidak lahir hanya karena data disatukan; ia bergantung pada cara negara menjaga, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan informasi. Itulah ujian yang semestinya menentukan apakah rancangan ini benar-benar memperkuat keutuhan bangsa dan kualitas layanan.
