Korupsi layanan air: bukan sekadar pencurian uang, tapi pengkhianatan hak dasar
Korupsi layanan air adalah praktik penyalahgunaan kewenangan di lembaga pengelola air bersih untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui manipulasi tarif, proyek, atau sambungan pelanggan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekaligus merampas hak masyarakat atas akses air aman dan terjangkau. Kasus korupsi layanan air di Perumda Tirta Bhagasasi memperlihatkan persoalan ini dengan telanjang: proyek pemasangan sambungan air bersih yang semestinya mempermudah akses publik berubah menjadi ladang tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi membongkar adanya “kongkalikong” pemasangan sambungan air bersih di perusahaan ini untuk periode 2024–2025. Fakta bahwa kasus baru terus muncul menunjukkan bahwa masalahnya bukan lagi satu-dua individu serakah, melainkan pola yang mengakar di tubuh perusahaan daerah air minum.
Tirta Bhagasasi: skema sambungan langganan dan angka-angka yang ganjil
Di Perumda Tirta Bhagasasi, kejaksaan menahan mantan Direktur Usaha AEZ bersama dua tersangka lain, MSB dan RF, terkait dugaan tindak pidana korupsi pemasangan sambungan langganan baru tahun 2024–2025. Kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai Rp4,5 miliar. Pada saat yang sama, penyidik mengungkap adanya praktik mark-up harga pemasangan sambungan yang dipatok jauh di atas tarif resmi. Dari hasil pengusutan, jaksa mengamankan pengembalian uang sebesar Rp280 juta dari para pihak yang diduga terlibat. Kalimat kuncinya sederhana dan menohok: "Selama itu para koruptor meraup uang sebanyak Rp280 juta atau mungkin lebih dengan pengakuan mereka". Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan jejak bagaimana akses air diubah menjadi komoditas rente.
Pengakuan AEZ: ketika “semuanya terima” menjadi cermin budaya impunitas
Pernyataan AEZ saat digiring ke mobil tahanan menjadi alarm keras bahwa korupsi layanan air di Tirta Bhagasasi berpotensi bersifat sistemik, bukan individual. Mantan Direktur Usaha itu menyebut secara lugas bahwa semua menerima aliran uang korupsi: "Semuanya terima" katanya, sekaligus menuding keterlibatan direksi lain yang diduga ikut menikmati uang hasil tindak pidana korupsi pemasangan sambungan langganan. Ia bahkan berjanji akan membongkar lebih jauh pola aliran uang tersebut di persidangan. Ketika seorang pejabat di level direktur merasa cukup percaya diri menyatakan bahwa “semuanya menerima”, itu menandakan dugaan budaya impunitas: praktik bagi-bagi uang haram dianggap hal biasa, tersebar melintasi struktur manajemen, dan mungkin telah berlangsung lama tanpa koreksi berarti dari internal.
Peran penegak hukum dan lubang pengawasan internal
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tampak mengambil langkah agresif. Penyidik memeriksa 52 saksi sebelum menyimpulkan adanya kongkalikong dalam pemasangan sambungan air bersih. Upaya teliti ini penting untuk memutus argumen klasik bahwa korupsi hanyalah ulah “oknum kecil”. Namun penegakan hukum, sekuat apa pun, selalu datang terlambat jika pengawasan internal perusahaan lumpuh. Fakta bahwa aliran uang korupsi bisa berputar sembari melibatkan pejabat manajemen menunjukkan rapuhnya sistem kontrol di Perumda Tirta Bhagasasi. Audit internal, fungsi kepatuhan, dan pengawasan dewan pengawas tampak gagal membaca sinyal mark-up tarif yang jauh di atas ketentuan resmi. Jika mekanisme ini bekerja, skema seperti ini semestinya sulit bertahan lama. Artinya, problemnya bukan hanya moral pelaku, tetapi juga desain tata kelola yang permisif.
Dari kasus ke pola: membongkar skema agar tidak terulang
Kasus Tirta Bhagasasi memperlihatkan pola yang perlu dibaca secara keras: ruang transaksi berada pada pemasangan sambungan langganan baru, instrumennya mark-up tarif, medianya aliran uang yang diduga menyentuh lebih dari satu tingkat jabatan. Ke depan, persidangan yang dijanjikan AEZ sebagai ajang “membuka semua” menjadi titik penting untuk memetakan siapa saja yang terlibat dan sejauh mana kerusakan sistem terjadi. Jaksa sudah menegaskan bahwa seluruh oknum yang terbukti terlibat akan diproses tegas sesuai hukum yang berlaku. Namun vonis saja tidak cukup. Perusahaan daerah air harus memutus pola: transparansi tarif pemasangan, publikasi rutin laporan proyek sambungan baru, dan kanal pengaduan yang aman bagi pegawai serta pelanggan. Tanpa pembongkaran pola dan perbaikan tata kelola, korupsi layanan air akan terus mengalir, bahkan ketika nama-nama pelaku sudah berganti.
