TPAKD Award sebagai Cermin Komitmen Akses Keuangan Daerah
Penghargaan TPAKD 2026 adalah bentuk pengakuan nasional terhadap tim dan pemerintah daerah yang konsisten memperluas akses keuangan daerah, mendorong inklusi keuangan regional, dan menghubungkan masyarakat—khususnya pelaku usaha kecil—dengan layanan pembiayaan formal yang berkelanjutan. Penghargaan ini tidak sekadar seremoni, tetapi indikator bahwa kebijakan, program, dan sinergi lintas lembaga mulai menghasilkan dampak nyata pada penyaluran kredit usaha rakyat, penguatan ekonomi kerakyatan, dan perlindungan sosial melalui akses keuangan yang lebih merata. Di balik trofi, terdapat pilihan politik dan teknis: apakah daerah berani menjadikan akses keuangan sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan, atau tetap nyaman dengan pola pembangunan yang bertumpu pada proyek fisik.
Rapat Koordinasi Nasional TPAKD di JIExpo Kemayoran menjadi panggung penting ketika kepala daerah, regulator, dan pemerintah pusat menyatukan arah kebijakan akses keuangan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perluasan akses keuangan bukan isu teknis perbankan semata, melainkan agenda politik nasional untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dari sini, penghargaan TPAKD 2026 layak dibaca sebagai barometer keseriusan daerah menjawab arahan pusat: mempercepat inklusi keuangan, memperkuat ekonomi rakyat, dan menjadikan pembiayaan sebagai hak, bukan privilese.
Sulawesi Selatan: KUR Rp14,65 Triliun dan Arah Ekonomi Kerakyatan
Sulawesi Selatan tampil sebagai salah satu contoh paling jelas bagaimana akses keuangan daerah dapat diterjemahkan menjadi ekspansi pembiayaan riil. Provinsi ini menyabet predikat TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sulawesi dalam TPAKD Award 2026, sebuah capaian yang diterima langsung oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam Rakornas TPAKD di Jakarta. Lebih penting lagi, penghargaan itu disokong data konkret: penyaluran Kredit Usaha Rakyat mencapai Rp14,65 triliun hingga Oktober, menempatkan Sulsel di posisi lima besar nasional dengan kontribusi 5,68 persen terhadap total penyaluran KUR. "Total akumulasi penyaluran KUR di Sulsel telah mencapai Rp14,65 triliun, yang menyumbang sekitar 5,68 persen dari total realisasi KUR secara nasional," menjadi kutipan yang merangkum skala keberhasilan tersebut.
Secara politis, respons Gubernur Andi Sudirman terhadap arahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Sulsel memilih menjadikan inklusi keuangan sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, bukan sekadar program pelengkap. Ia menegaskan kesiapan daerah mengimplementasikan akselerasi permodalan bagi UMKM sebagai bagian dari mewujudkan program Asta Cita yang menargetkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Di level teknis, keberhasilan ini diakui sebagai buah sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, OJK, industri jasa keuangan, dan asosiasi pengusaha. Artinya, akses keuangan daerah yang efektif mensyaratkan koalisi kebijakan: tanpa koordinasi lintas aktor, angka KUR tidak akan melonjak, dan penghargaan TPAKD akan kehilangan makna substantif.
Sumatra Selatan: Konsistensi Program Sultan Muda dan Inklusi Keuangan Regional
Jika Sulsel menonjol lewat skala penyaluran kredit usaha rakyat, Sumatra Selatan unggul dalam konsistensi dan desain ekosistem. Provinsi ini kembali meraih penghargaan TPAKD Terbaik Nasional Wilayah Sumatera untuk kedua kalinya berturut-turut, setelah sebelumnya mendapat predikat yang sama. Keberhasilan beruntun ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari program strategis 100.000 Sultan Muda yang dijadikan flagship sekaligus champion TPAKD Sumsel. Program tersebut mengintegrasikan literasi dan inklusi keuangan, pengembangan kewirausahaan, akses pembiayaan produktif, serta perluasan pasar domestik dan internasional dalam satu ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Di sini terlihat perbedaan pendekatan: Sumsel tidak hanya memperbanyak penyaluran pembiayaan, tetapi membangun kultur kewirausahaan muda yang mampu memanfaatkan akses keuangan secara produktif.
Kolaborasi menjadi kata kunci lain di Sumsel. Program Sultan Muda dikembangkan melalui kerja bersama antara pemerintah provinsi, OJK setempat, industri jasa keuangan, Bank Indonesia, instansi vertikal, perguruan tinggi, asosiasi pengusaha, komunitas wirausaha, dan pelaku UMKM. Dengan menghubungkan akses keuangan dari hulu hingga hilir, Sumsel mengirim pesan penting: inklusi keuangan regional tidak cukup diukur dari jumlah rekening atau kredit, tetapi dari kemampuan ekosistem daerah mengubah akses pembiayaan menjadi pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Penghargaan TPAKD dua tahun berturut-turut, dalam perspektif ini, adalah validasi bahwa pendekatan ekosistem lebih tahan lama dibanding program sporadis yang hanya mengejar angka penyaluran.
Dari Penghargaan ke Perlindungan Sosial: Apa Pelajaran untuk Daerah Lain?
Penghargaan TPAKD 2026 yang diraih Sulawesi Selatan dan Sumatra Selatan menegaskan satu hal: daerah yang serius menggarap akses keuangan akan memetik manfaat politik dan sosial sekaligus. Capaian ini diakui sebagai bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan keuangan, mendorong pengembangan ekonomi, dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan untuk menekan kemiskinan. Di tengah arahan Presiden Prabowo yang menempatkan percepatan akses keuangan sebagai bagian dari agenda pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, TPAKD menjadi instrumen yang menghubungkan kebijakan pusat dengan realitas lokal. Namun, penghargaan seharusnya dibaca sebagai titik awal, bukan garis finish.
Pelajaran utama bagi daerah lain cukup jelas. Pertama, akses keuangan daerah harus diposisikan sebagai kebijakan perlindungan sosial: ketika UMKM dan rumah tangga miskin memiliki jalur pembiayaan yang aman dan terjangkau, ketahanan ekonomi mereka meningkat. Kedua, inklusi keuangan regional menuntut desain program yang menggabungkan literasi, pembiayaan, dan pengembangan pasar, seperti yang ditunjukkan Sumsel melalui ekosistem Sultan Muda. Ketiga, sinergi lintas aktor—seperti di Sulsel—membuktikan bahwa angka penyaluran kredit usaha rakyat akan mengikuti jika koordinasi kebijakan berjalan. Pada akhirnya, daerah yang menjadikan akses keuangan sebagai strategi inti pembangunan sosial-ekonomi akan lebih siap menghadapi guncangan, sementara yang menganggapnya sekadar proyek akan tertinggal meski memiliki sumber daya besar.
