Koordinasi hukum dimulai dari perencanaan
Koordinasi hukum daerah adalah rangkaian kerja antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan Kementerian Hukum untuk merencanakan, menyusun, serta menyelaraskan aturan agar sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Dua kegiatan di Babel dan Sumut memperlihatkan bahwa mutu regulasi tidak ditentukan pada satu tahap saja: agenda legislasi perlu dirancang, sementara rancangan konkret harus diperiksa sebelum ditetapkan.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri rapat paripurna DPRD provinsi. Agenda itu membahas penyampaian tiga Ranperda Babel sekaligus penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Kehadiran Kanwil pada tahap ini penting karena perencanaan yang tertib dapat menghubungkan kebutuhan hukum dengan prioritas pembangunan, bukan sekadar menambah daftar rancangan.
Tiga Ranperda menyentuh sektor strategis
Tiga rancangan yang disampaikan DPRD Babel mencakup pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, penyelenggaraan ketenagakerjaan, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Cakupan ini menunjukkan bahwa agenda legislasi Babel menyentuh bidang yang berbeda, tetapi sama-sama memerlukan dasar aturan yang jelas. Karena itu, Propemperda 2027 bukan formalitas tahunan: ia menjadi kesempatan untuk menguji apakah rencana pembentukan aturan sudah terarah dan berangkat dari kebutuhan hukum.
Slamet Iman Santoso, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, menyebut Propemperda sebagai instrumen untuk menjaga pembentukan peraturan tetap selaras dengan prioritas pembangunan serta ketentuan perundang-undangan. Kepala Kanwil Johan Manurung juga menegaskan kesiapan jajarannya mendukung tahapan berikut melalui fasilitasi dan pengharmonisasian. Komitmen itu penting, tetapi manfaatnya bergantung pada keterlibatan sejak perencanaan, bukan hanya pemeriksaan di ujung proses.
Sumut menguji rancangan sebelum ditetapkan
Di Sumatera Utara, Kanwil Kemenkum menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperwal Sumut untuk Kota Pematangsiantar. Rancangan itu mengatur Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun Anggaran 2027. Jika Babel berada pada tahap membahas agenda dan rancangan perda, Sumut menangani pemeriksaan konsepsi satu rancangan wali kota yang sudah lebih spesifik, yakni aturan terkait perencanaan keuangan daerah.
Rapat dipimpin Tongam Silaban, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta melibatkan unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Pemko Pematangsiantar, dan para perancang peraturan. Hasil pembahasan menyatakan substansi rancangan telah sesuai, sedangkan teknik penyusunannya merujuk pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berita acara pengharmonisasian ditandatangani sebagai penanda tuntasnya fasilitasi di tingkat Kanwil; catatan rapat menjadi bahan penyempurnaan sebelum penetapan.
Dua tahap, satu ukuran kualitas
Perbandingan ini menegaskan bahwa harmonisasi peraturan daerah tidak berdiri sendiri. Propemperda membantu menentukan arah dan prioritas legislasi, sedangkan rapat harmonisasi menguji kesesuaian substansi dan teknik penyusunan rancangan tertentu. Babel sedang menata jalur kerja melalui tiga Ranperda dan program pembentukan tahun berikutnya; Sumut menyelesaikan fasilitasi konsepsi Raperwal sebelum aturan itu ditetapkan.
Keduanya menunjukkan pembagian tahapan koordinasi hukum daerah yang saling melengkapi. Namun, agenda yang tersusun rapi belum cukup bila rancangan tidak diselaraskan, dan harmonisasi yang teliti akan lebih efektif bila bertumpu pada perencanaan yang jelas. Kesimpulannya, kualitas aturan daerah bergantung pada kesinambungan dari penentuan agenda hingga penyempurnaan akhir—bukan pada banyaknya rancangan atau rapat semata.
