Aturan yang tertib menentukan manfaat aset
Aset daerah adalah barang dan kekayaan yang dikuasai pemerintah untuk menunjang layanan publik, mendukung tugas pemerintahan, serta menghasilkan manfaat ekonomi ketika digunakan secara tertib dan bertanggung jawab. Karena itu, pembenahan pengelolaan barang daerah bukan urusan administrasi semata: kepastian kepemilikan dan aturan pemanfaatan ikut menentukan apakah aset benar-benar melayani warga atau terbengkalai. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berupaya memperkuat tata kelola barang milik daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018. Bupati Darma Wijaya menyatakan pembaruan diperlukan agar aturan setempat sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. Jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPRD itu disampaikan melalui Sekretaris Daerah Suwanto Nasution dalam rapat paripurna pada 4 November 2026. Arah ini tepat, tetapi keberhasilannya harus diukur dari aset yang tercatat, terlindungi secara hukum, dan benar-benar berguna bagi masyarakat.
Dari pencatatan menuju pemanfaatan yang akuntabel
Serdang Bedagai menghadapi pekerjaan yang mendasar: menertibkan administrasi, mempercepat sertifikasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan, mengamankan aset, serta mengawasi pemanfaatannya. Pemerintah daerah menyebut inventarisasi dan penataan administrasi terus dilakukan, sementara dokumen kepemilikan diselesaikan secara bertahap. Prioritas ini penting; tanpa bukti hukum yang jelas, peluang pemanfaatan produktif dapat berubah menjadi sengketa atau risiko bagi kas daerah. Untuk aset yang belum digunakan, pemerintah membuka peluang penyewaan melalui prosedur resmi. Nilai sewa harus dinilai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, lalu pembayaran penyewa masuk langsung ke kas umum daerah. Sistem penatausahaan saat ini didukung aplikasi SIMDA BMD dan direncanakan berkembang serta terintegrasi untuk mendukung e-BMD, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat tertib administrasi. Digitalisasi akan berarti jika data diperbarui dan pengawasan berjalan, bukan sekadar mengganti aplikasi.
Sarana Jaya memilih jalur korporasi
Berbeda dari kabupaten yang membenahi landasan regulasi dan perlindungan aset publik, Perumda Pembangunan Sarana Jaya menempuh jalur perusahaan: memperkuat organisasi dan tata kelola BUMD untuk memperbaiki kinerja serta mengoptimalkan aset. Tujuannya ialah menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan tiap aset diarahkan pada pemanfaatan yang jelas dan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Pada 30 Oktober 2026, Sarana Jaya menerima keputusan Kuasa Pemilik Modal mengenai susunan Dewan Pengawas, termasuk penetapan Nurfitria Farhana sebagai ketua dan Ulin Ni’am Yusron sebagai sekretaris. Perusahaan juga menjalankan agenda dari Rapat Umum Pemilik Modal tahunan Tahun Buku 2025: melaksanakan rencana aksi hasil Diagnostic Performance Review, memperkuat likuiditas, mempercepat sensus serta digitalisasi aset, dan mengembangkan pendapatan berulang. Penguatan pengawasan dan arah bisnis harus berjalan beriringan agar target komersial tetap disertai kontrol risiko.
Ukuran keberhasilan: manfaat publik dan hasil usaha
Kedua pendekatan berbeda dalam sasaran langsung, tetapi sama-sama menuntut data yang dapat dipercaya, kepastian hukum, dan pengawasan konsisten. Serdang Bedagai perlu memastikan aset mendukung pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sarana Jaya, sebagai BUMD, perlu menilai portofolionya dari kelayakan bisnis, produktivitas, legalitas, pengendalian risiko, dan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Perbedaan ini penting: pemerintah kabupaten tidak boleh menilai aset publik hanya dari penerimaan sewa, sedangkan BUMD tak cukup mengandalkan potensi properti tanpa hasil usaha yang terukur. Serdang Bedagai berencana menyempurnakan sistem informasi dan meningkatkan pembinaan, pengawasan, pemantauan, serta evaluasi. Sarana Jaya menargetkan transformasi menjadi perusahaan pengembang perkotaan. Pada akhirnya, pembaruan aturan dan penguatan organisasi hanya bernilai jika aset terlindungi, dimanfaatkan secara transparan, serta menghasilkan layanan publik atau kinerja usaha yang nyata.
