Penyidikan bergerak melalui bukti dan keterangan
Penyidikan korupsi proyek jalan Sumut adalah proses hukum untuk mengumpulkan dan menguji bukti atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan, tanpa lebih dulu menetapkan kesalahan pihak yang diperiksa. Langkah terbaru KPK menunjukkan penyidikan bergerak lewat dua jalur yang saling melengkapi: penggeledahan untuk mencari bukti dan pemeriksaan saksi untuk mengurai peran serta rangkaian keputusan. Pada 9–10 November 2026, KPK geledah enam lokasi di Sumatera Utara, lalu menjadwalkan pemeriksaan 13 saksi pada 12 November di Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Utara. Urutan ini penting: penggeledahan menghasilkan bahan yang dapat diuji, sedangkan keterangan saksi berpotensi memberi konteks atas dokumen dan rekaman yang ditemukan. Namun, langkah penyidikan bukan putusan. Sampai ada kesimpulan hukum, dugaan tetap harus dibedakan dari kesalahan yang terbukti.
Enam lokasi, dari kantor satker hingga rumah
Enam lokasi yang digeledah mencakup Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan Wilayah II BBPJN Sumatera Utara, dua rumah kontraktor pembangunan jalan, serta rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara dan mantan Kepala Satker di BBPJN. KPK menyatakan penyidik mengamankan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen terkait perkara. Cakupan lokasi ini memperlihatkan bahwa penyidikan menelusuri jejak di lingkungan instansi dan pihak swasta, bukan hanya satu kantor atau satu proyek. Nilai langkah tersebut terletak pada peluang untuk mencocokkan catatan administrasi dengan komunikasi dan keterangan orang-orang yang terkait. Akan tetapi, penggeledahan sendiri tidak membuktikan siapa yang bertanggung jawab. Bukti yang disita masih harus dianalisis dan diuji dalam proses hukum.
Tiga belas saksi mengisi potongan perkara
Pemeriksaan 13 saksi memperluas jangkauan penyidikan dari lokasi yang digeledah ke orang-orang yang memiliki kaitan dengan proyek dan pengelolaannya. Mereka mencakup direktur dan komisaris perusahaan, pegawai serta koordinator proyek, juga pejabat dan staf BBPJN Sumatera Utara. Di antara nama yang disebut KPK ialah Rinaldi Lubis alias Aldi, Direktur PT Taufik Prima Duta Putra, serta Ratno Adi Setiawan, Kepala Satker Wilayah III BBPJN Sumut. Ada pula pejabat teknis, pejabat pembuat komitmen, dan sejumlah kepala bidang. Kehadiran beragam saksi kasus jalan dapat membantu penyidik memeriksa alur keputusan dari sisi kontraktor maupun instansi. Namun, pemanggilan tidak dengan sendirinya menandakan seseorang menjadi tersangka atau melakukan pelanggaran. KPK menyatakan keterangan mereka diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan.
Perkara berawal dari OTT, tetapi kesimpulan belum tersedia
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 26 Juni 2025 terkait proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah I BBPJN. KPK kemudian menetapkan lima tersangka, mengumumkan pengembangan penyidikan pada Mei 2026, lalu mengungkap delapan tersangka baru pada Oktober 2026; sebagian besar dari kelompok baru itu ditahan pada 22 Oktober, kecuali satu orang. Rangkaian tersebut memberi konteks bagi penggeledahan November dan pemeriksaan saksi berikutnya, tetapi tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa semua pihak yang kini dimintai keterangan bersalah. Tahap selanjutnya adalah menilai barang bukti elektronik dan dokumen serta mencocokkannya dengan keterangan saksi. KPK belum memaparkan materi pemeriksaan atau perkembangan lebih lanjut. Karena itu, ukuran kemajuan yang paling tepat saat ini ialah kelengkapan bukti dan proses hukum yang berjalan, bukan dugaan mengenai hasil akhirnya.






