Penggeledahan memperluas penyidikan
Korupsi Pelabuhan Pulau Baai adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian yang sedang disidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk periode 2020–2024. Perkara ini memasuki tahap pengumpulan bukti baru ketika tim penyidik tindak pidana khusus menggeledah dua kantor pada Selasa, 10 November 2026. Sasaran penggeledahan adalah Kantor KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu dan Kantor PT Pelindo Jasa Maritim Unit Bengkulu. Langkah tersebut penting karena penyidikan kini menyentuh lembaga yang berkaitan langsung dengan pengaturan dan pelaksanaan layanan pelabuhan. Namun, penggeledahan bukan bukti kesalahan. Nilai langkah ini terletak pada kemampuannya menguji dokumen dan jejak elektronik, lalu menyusun gambaran yang dapat dipertanggungjawabkan tentang tata kelola layanan selama empat tahun yang diperiksa.

Dua kantor, bukti yang dicari
Penggeledahan KSOP Bengkulu berlangsung di kantor KSOP Kelas III Pulau Baai, Jalan Ir. Rustandi Sugianto, Kecamatan Kampung Melayu. Tim juga mendatangi kantor Pelindo Jasa Maritim Unit Bengkulu di Gedung PT Pelabuhan Tanjung Priok, lantai tiga, Jalan Yos Sudarso Nomor 9. Dari dua lokasi, penyidik mengamankan barang bukti yang disebut berkaitan dengan perkara, termasuk dokumen penting dan bukti elektronik. Jenis barang bukti ini dapat membantu menguji catatan layanan, komunikasi, serta proses administrasi, tetapi sumber yang tersedia belum merinci isi atau temuan spesifiknya. Penggeledahan itu didampingi personel TNI menurut laporan yang tersedia. Dengan demikian, informasi yang paling kuat saat ini adalah bahwa penyidik membawa pulang bahan untuk diperiksa; kesimpulan tentang siapa yang bertanggung jawab masih harus menunggu hasil penyidikan.

Layanan pandu tunda menjadi salah satu fokus
Pemeriksaan tidak hanya menyangkut administrasi umum pelabuhan. Penyidik juga mendalami dugaan bahwa kewajiban pelayanan pemanduan dan penundaan kapal atau pandu tunda tidak dijalankan oleh KSOP sebagaimana mestinya di wilayah perairan wajib pandu. Jasa kenavigasian pelabuhan mencakup bantuan navigasi bagi kapal saat memasuki, bergerak di dalam, atau meninggalkan perairan tertentu; pandu dan tunda mendukung pergerakan kapal di kawasan pelabuhan. Jika dugaan tersebut terbukti, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah layanan diberikan, tetapi bagaimana kewajiban, pencatatan, dan pengelolaan jasa dijalankan sepanjang periode yang diperiksa. Namun, dugaan itu belum menjadi putusan. Penyidik perlu menguji bukti dan keterangan terkait sebelum menetapkan rangkaian peristiwa maupun pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban.

Angka kerugian belum menutup pertanyaan
Informasi yang tersedia menyebut dugaan kerugian negara mencapai Rp10.523.011.932, atau sekitar Rp10,5 miliar. Namun, angka tersebut belum disertai rincian metode penghitungan dalam bahan yang tersedia, sehingga patut diperlakukan sebagai perkiraan yang dikaitkan dengan dugaan perkara, bukan angka final yang telah diputus pengadilan. Ada pula batas yang jelas pada perkembangan penyidikan: total delapan lokasi telah digeledah, termasuk dua kantor dalam langkah terbaru, tetapi belum ada pemaparan lengkap mengenai temuan atau pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Hingga 12 November 2026, KSOP belum memberikan tanggapan resmi atas penggeledahan maupun dugaan penyimpangan layanan. Kejati menyatakan penanganan akan berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Kesimpulannya, penggeledahan membuka jalan bagi pengujian bukti, tetapi kejernihan perkara bergantung pada penjelasan terbuka tentang dasar kerugian, bukti, dan tindak lanjut penyidikan.






