Penggeledahan menambah jejak penyidikan
Kasus transfer pricing adalah dugaan pengaturan harga transaksi antarperusahaan yang dalam perkara ini tengah diperiksa sebagai bagian dari penyidikan korupsi PT TPL, bukan kesimpulan bahwa pelanggaran telah terbukti. Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT IPPS di Menara Batavia, Jakarta Pusat, dalam pengembangan perkara yang mencakup transaksi PT TPL dengan sejumlah entitas pada 2008–2025. Penggeledahan kantor IPPS berlangsung sejak Kamis, 29 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB hingga Jumat, 30 Oktober pukul 03.00 WIB. Rentang penyidikan selama 17 tahun membuat pemeriksaan dokumen dan komunikasi menjadi bagian penting untuk menyusun urutan transaksi, tetapi penyitaan sendiri belum membuktikan adanya tindak pidana. Langkah Kejagung ini lebih tepat dibaca sebagai perluasan pencarian bukti, bukan vonis atas perusahaan atau orang yang terkait.

Ponsel disita, isi percakapan belum menjadi kesimpulan
Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, termasuk sebuah telepon genggam yang disebut memuat percakapan yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang elektronik lain juga diamankan, dan kantor PT IPPS serta pintu lemari yang menjadi akses ke ruang tersembunyi di dalam kantor disegel. Detail ini penting karena menunjukkan penyidik sedang mengamankan materi yang dapat diperiksa lebih lanjut. Namun, isi percakapan, konteksnya, dan kaitannya dengan dugaan transfer pricing belum dipaparkan secara terperinci dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, ponsel tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai bukti kesalahan yang sudah terbukti. Nilai penyitaan akan bergantung pada pemeriksaan, pencocokan dengan dokumen lain, dan penilaian dalam proses hukum.
Status tersangka dan dugaan yang masih diuji
Dalam penyidikan Kejagung, Direktur sekaligus Corporate Secretary PT TPL berinisial AL telah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa 116 saksi. Penyidik menduga AL melakukan under-invoicing dengan mengubah atau memanipulasi kode HS produk yang dijual PT TPL, serta menyampaikan laporan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam dokumen transfer pricing dan SPT badan. Kejaksaan juga menyatakan dugaan keterlibatan pemeriksa pajak dan memperkirakan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun. Semua itu tetap merupakan dugaan penyidik, bukan fakta yang telah diputus pengadilan. Pemisahan antara keterangan resmi dan kesimpulan hukum penting agar perkembangan korupsi PT TPL diberitakan secara akurat tanpa menghakimi pihak yang perkaranya belum diputus.

Tahap berikutnya adalah menguji bukti
Penyidikan akan bergantung pada bagaimana dokumen, perangkat elektronik, dan keterangan saksi saling menguatkan atau justru menunjukkan gambaran berbeda. Kejagung menyebut telah menyetorkan Rp500 juta ke Rekening Pemerintah Lainnya Jampidsus sebagai bagian dari upaya penyelamatan keuangan negara. Angka itu merupakan langkah yang dilaporkan dalam perkara, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan besaran akhir kerugian maupun membuktikan tanggung jawab pidana seseorang. Penggeledahan kantor IPPS memperlihatkan bahwa penyidik masih menelusuri pihak dan materi yang dianggap relevan terhadap transaksi selama 2008–2025. Kesimpulan yang layak ditunggu bukan sekadar jumlah barang yang disita, melainkan hasil pemeriksaan bukti dan proses pengadilan yang terbuka.






