Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Madrasah Gratis Perlu Aturan dan Pengawasan yang Tegas

Madrasah Gratis Perlu Aturan dan Pengawasan yang Tegas
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Program gratis harus berpihak pada siswa

Madrasah swasta gratis adalah program bantuan pendidikan yang menanggung biaya siswa di madrasah swasta agar keluarga mendapat akses belajar tanpa pungutan yang membebani. Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong program untuk 20 madrasah swasta pada 2027 dan meminta Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan regulasi khusus sebagai landasan pelaksanaan. Dorongan itu tepat, tetapi label “gratis” hanya bermakna bila murid benar-benar terbebas dari biaya, bukan jika bantuan berhenti sebagai dana bagi pengelola. Koordinator Komisi E, Rany Mauliani, menegaskan manfaatnya harus dirasakan siswa, bukan sekolah atau yayasan. Karena itu, regulasi madrasah gratis perlu menetapkan dengan terang biaya apa saja yang ditanggung, siapa penerimanya, dan bagaimana keluarga dapat melaporkan pungutan yang masih muncul.

Madrasah Gratis Perlu Aturan dan Pengawasan yang Tegas

Karakter madrasah menuntut aturan khusus

Madrasah swasta tidak dikelola dengan pola yang sama seperti sekolah swasta umum. Banyak yang berada di bawah yayasan dan pembinaan Kementerian Agama, sehingga mekanisme pengelolaannya berbeda. Perbedaan ini menjadi alasan kuat untuk tidak menyalin begitu saja tata cara bantuan yang berlaku bagi sekolah lain. Aturan khusus harus menjembatani tanggung jawab Pemprov, Dinas Pendidikan, yayasan, dan pihak pembina madrasah tanpa mengaburkan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana. Ketua Komisi E M. Subki menyambut rencana hibah sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang berkeadilan. Namun, nilai kebijakannya tidak ditentukan oleh kebaruan skema, melainkan oleh ketepatan sasaran dan perlindungan nyata bagi peserta didik.

Hibah perlu diawasi dari penyaluran hingga pemakaian

Dinas Pendidikan DKI diminta mengatur sekaligus mengawasi secara ketat prosedur penyaluran dan penggunaan dana hibah pendidikan. Pengawasan tidak cukup berupa pemeriksaan dokumen setelah dana dibagikan. Pemerintah perlu memastikan bantuan diterima satuan pendidikan yang memenuhi kriteria, digunakan sesuai tujuan, dan menghasilkan pembebasan biaya yang dapat dirasakan murid. Komisi E juga mengingatkan agar siswa tidak lagi dibebani pungutan dan tidak mengalami penahanan ijazah. Karena itu, aturan pelaksanaan sebaiknya memuat pelaporan yang mudah diperiksa, mekanisme pengaduan bagi orang tua, serta tindak lanjut yang jelas jika ditemukan pelanggaran. Tanpa perangkat tersebut, hibah berisiko sulit ditelusuri dan janji pendidikan gratis kehilangan daya lindungnya.

Skala program menuntut kesiapan sebelum Juli 2027

Penambahan 20 madrasah merupakan bagian dari rencana perluasan program pendidikan gratis yang mencakup 100 satuan pendidikan tambahan: 60 sekolah swasta, 20 madrasah swasta, dan 20 sekolah luar biasa swasta. Program ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru, Juli 2027. Tenggat ini membuat penyusunan aturan dan sistem pengawasan tidak bisa ditunda sampai bantuan mulai disalurkan. Pemerintah perlu menyiapkan kriteria penerima, tata cara hibah, standar pembebasan biaya, dan jalur pengawasan sebelum pelaksanaan. Jika berhasil dan tepat sasaran, skema ini berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain, sebagaimana disampaikan Subki. Namun, percontohan hanya layak ditiru bila perlindungan siswa dan akuntabilitas dana terbukti berjalan.

Kesimpulan: ukur keberhasilan dari manfaat bagi murid

Rencana madrasah swasta gratis patut didukung karena dapat meringankan beban keluarga dan memperluas akses pendidikan. Tetapi dukungan anggaran saja tidak cukup. Regulasi khusus harus memberi Dinas Pendidikan kewenangan dan prosedur yang jelas untuk menyalurkan serta mengawasi dana hibah, sambil memastikan yayasan menjalankan kewajiban pembebasan biaya. Ukuran keberhasilan akhirnya sederhana: siswa tidak membayar pungutan yang seharusnya ditanggung program, dan keluhan mereka mendapat penyelesaian. Jika prinsip itu tertanam dalam aturan sejak awal, target 2027 dapat menjadi kebijakan yang berkeadilan, bukan sekadar janji gratis.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!