Tugas makan yang menggeser waktu belajar
Ompreng MBG adalah wadah makan yang digunakan siswa dalam program Makan Bergizi Gratis dan perlu dibereskan setelah kegiatan makan di sekolah selesai. Ketika pengurusannya mengambil waktu pelajaran, urusan operasional program ikut mengurangi ruang belajar yang semestinya menjadi prioritas guru dan murid. Dalam Konferensi Kerja PGRI Provinsi Jambi pada Minggu, 25 Oktober 2026, Ketua PGRI Jambi Nanang Sunaryana menyampaikan laporan bahwa guru SD, terutama yang mengajar kelas rendah, dapat menghabiskan hingga dua jam pelajaran untuk membereskan wadah tersebut. Bagi siswa usia dini, berkurangnya waktu itu bukan sekadar perubahan jadwal: guru kehilangan kesempatan untuk menjelaskan materi, mendampingi latihan, atau menjaga ritme kelas. Persoalannya bukan keberadaan program makan sekolah, melainkan pembagian tanggung jawab yang membuat tenaga pendidik menanggung pekerjaan operasional.
Beban tambahan tidak sama di setiap jenjang
Laporan yang dihimpun PGRI dari sejumlah kabupaten dan kota di Jambi menunjukkan dampak paling terasa di SD kelas rendah. Anak-anak di jenjang ini belum tentu mampu membereskan perlengkapan makan tanpa arahan dan bantuan, sehingga tugas itu berpotensi jatuh kepada guru. Nanang mengatakan pengurusan ompreng dapat menyita dua jam pelajaran. Situasinya berbeda di SMA, tempat siswa dinilai sudah dapat diarahkan untuk membereskan wadah secara mandiri setelah makan. Perbedaan ini menegaskan bahwa tata kelola MBG perlu disesuaikan dengan usia siswa, bukan menganggap semua sekolah bisa menjalankan prosedur yang sama. Bagi guru Jambi, tugas tambahan tersebut bukan hal kecil bila berulang dan mengambil waktu mengajar. Beban kerja guru perlu dihitung dari seluruh tugas nyata di sekolah, termasuk pengawasan dan pembersihan perlengkapan, bukan hanya jam mengajar yang tercatat.
Program perlu petugas, bukan pengalihan tugas
PGRI Jambi meminta agar pelaksanaan MBG tidak menambah beban kerja guru di luar tugas utamanya sebagai pendidik. Nanang mengusulkan petugas khusus untuk mendistribusikan makanan kepada siswa sekaligus mengurus perlengkapan makan setelah kegiatan selesai. Usulan itu masuk akal: program makan sekolah bisa berjalan tanpa menjadikan guru penanggung jawab semua urusan, sementara waktu pembelajaran tetap terlindungi. Masalah ini muncul bersama persoalan kondisi kerja lain yang dibahas dalam konferensi, termasuk laporan bahwa sebagian guru non-ASN menerima sekitar Rp300 ribu per bulan. Angka tersebut memperlihatkan mengapa penambahan tugas tanpa dukungan yang layak perlu dipandang serius. Masukan dari berbagai kabupaten dan kota akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan ke tingkat nasional. Rekomendasi itu sebaiknya mendorong pembagian tanggung jawab yang jelas dan dukungan tenaga operasional di sekolah.
Keberhasilan program tidak semestinya diukur hanya dari makanan yang sampai kepada siswa. Ia juga harus dinilai dari apakah kegiatan belajar tetap berjalan dan guru dapat menjalankan profesinya tanpa terus-menerus terseret ke pekerjaan logistik.
Jaga tujuan pendidikan dalam pelaksanaan MBG
Dua jam pelajaran yang dilaporkan hilang saat guru SD mengurus ompreng adalah tanda bahwa pelaksanaan program perlu diperbaiki, bukan alasan untuk membebankan lebih banyak pekerjaan kepada guru. Makanan bergizi dan pembelajaran yang bermutu seharusnya saling mendukung; pengaturan operasional yang buruk justru membuat keduanya seolah bersaing mendapatkan waktu dan tenaga di sekolah. Langkah yang paling tepat ialah menugaskan petugas khusus untuk distribusi dan penanganan wadah, dengan mekanisme yang menyesuaikan usia siswa serta kondisi tiap sekolah. Guru tetap dapat membantu mengarahkan murid, tetapi tanggung jawab utama atas urusan logistik harus jelas dan tidak mengorbankan kegiatan belajar. PGRI Jambi telah mengangkat persoalan ini sebagai bahan rekomendasi nasional. Kini, tindak lanjutnya perlu memastikan bahwa program makan sekolah memperkuat keseharian murid tanpa mengurangi waktu guru untuk mengajar.
