Ukuran keberhasilan bukan sekadar predikat
Pengarusutamaan gender adalah cara mengintegrasikan perspektif kesetaraan ke dalam kebijakan dan program pembangunan agar perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, dan lansia memperoleh ruang serta manfaat secara adil. Karena itu, evaluasi PUG semestinya menilai perubahan yang dirasakan warga, bukan hanya kelengkapan dokumen atau daftar capaian. Kota Tangerang menjalani verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan PUG oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 27 Oktober 2026. Wali Kota Sachrudin menegaskan bahwa keberhasilan tidak ditentukan semata oleh penilaian dan penghargaan, melainkan oleh dampak nyata bagi masyarakat. Penekanan ini penting: predikat dapat mendorong konsistensi birokrasi, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa layanan telah menjawab kebutuhan yang berbeda. Tolok ukur akhirnya harus terlihat dalam akses, kesempatan, dan mutu kehidupan yang lebih setara.
Kota Tangerang mengejar peningkatan, sambil menagih dampak
Evaluasi yang berlangsung berkala setiap dua tahun itu meninjau penyelenggaraan PUG pada 2024 dan 2025 sebagai bagian dari perjalanan menuju Anugerah Parahita Ekapraya 2026. Kota Tangerang sebelumnya meraih kategori Nindya pada 2023 dan kini optimistis naik ke kategori Utama. Ambisi itu layak menjadi pemacu, bukan tujuan akhir. Sachrudin menggarisbawahi bahwa pembangunan harus menghadirkan manfaat secara adil, alih-alih berhenti pada target yang tercatat. Artinya, penilaian perlu dikaitkan dengan pertanyaan konkret: apakah kebijakan memberi akses yang setara, apakah layanan mempertimbangkan kebutuhan kelompok berbeda, dan apakah kesenjangan berkurang? Pemerintah kota menyebut kolaborasi lintas perangkat daerah, akademisi, organisasi perempuan, dan mitra lain sebagai modal pelaksanaan. Nilai kolaborasi tersebut akan teruji ketika warga merasakan hasilnya dalam layanan sehari-hari.
Tangsel memperluas pihak yang ikut menilai
Di Tangsel, verifikasi lapangan PPE 2026 oleh Kementerian PPPA berlangsung di Pusat Pemerintahan Kota pada 29 Oktober. Pemerintah kota melibatkan perangkat daerah, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat, dan akademisi—pendekatan yang memperluas pengawasan melampaui lingkup birokrasi. Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan juga menekankan bahwa keberhasilan PUG harus tampak pada berkurangnya kesenjangan dan meningkatnya kualitas hidup, bukan pada banyaknya program. Perbedaan penekanan ini melengkapi pesan Kota Tangerang: hasil mesti adil sekaligus dapat diperiksa oleh banyak pihak. Tangsel menyiapkan bukti pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; verifikasi juga dimaksudkan sebagai ruang untuk memperbaiki kebijakan. Pelibatan swasta dan pers berpotensi memperkaya sudut pandang, tetapi maknanya bergantung pada apakah masukan mereka benar-benar memengaruhi keputusan dan tindak lanjut.
Dari verifikasi menuju kesetaraan yang terasa
Kedua kota sama-sama menempatkan verifikasi sebagai bagian dari evaluasi yang mengarah pada Anugerah Parahita Ekapraya, tetapi ukuran kemajuannya seharusnya melampaui perolehan predikat. Dalam praktiknya, PUG dapat berarti kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan warga dan fasilitas publik yang lebih mudah digunakan. Contoh yang disampaikan Tangsel mencakup fasilitas ramah anak serta jalur pedestrian dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas netra. Contoh semacam ini membuat kesetaraan gender daerah lebih nyata daripada sekadar komitmen tertulis. Evaluasi selanjutnya perlu menjaga hubungan antara bukti administrasi, suara pemangku kepentingan, dan perubahan yang dialami masyarakat. Tangerang menargetkan kenaikan dari Nindya ke Utama, sementara Tangsel berharap pelaksanaan PUG semakin kuat dan terintegrasi dalam pembangunan. Kesimpulannya, penghargaan berguna sebagai penanda proses; keberhasilan sesungguhnya ialah manfaat pembangunan yang adil dan dapat dirasakan semua warga.
