Modul UPI sebagai fondasi baru Sekolah Rakyat
Modul pembelajaran Sekolah Rakyat adalah paket bahan ajar terstruktur yang disusun perguruan tinggi bersama pemerintah untuk memastikan siswa dari latar sosial berbeda belajar dengan standar yang sama, melalui materi digital yang seragam, berjenjang SD–SMA, dan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kolaborasi UPI dan Kementerian Sosial dalam menyerahkan 1.018 modul pembelajaran Sekolah Rakyat bukan hanya seremoni akademik; ini adalah pernyataan sikap bahwa akses pendidikan berkualitas tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua. Penyerahan resmi di Gedung Aneka Bakti, Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis 20 Agustus 2026 menandai bergesernya fokus dari bantuan sporadis menuju pembangunan kurikulum Sekolah Rakyat yang sistematis dan dapat dikontrol kualitasnya. Jika sebelumnya Sekolah Rakyat banyak bertumpu pada kreativitas guru, kini mereka memiliki fondasi kurikulum tertulis yang bisa diuji, dikritik, dan diperbaiki bersama.
Skala modul: dari angka menjadi strategi pemerataan
Angka 1.018 modul yang mencakup 177 mata pelajaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA menunjukkan bahwa UPI Kemensos kolaborasi ini tidak berpikir parsial, melainkan lintas kelas dan lintas usia. Dari total itu, 322 modul dari 63 mata pelajaran selesai pada 2025, disusul 696 modul dari 114 mata pelajaran pada 2026. Dirinci menurut jenjang, terdapat 73 mata pelajaran SD, 44 mata pelajaran SMP, dan 60 mata pelajaran SMA. "Dari 1.018 modul yang diserahkan, sebanyak 322 modul dari 63 mata pelajaran telah rampung disusun pada 2025, dan tambahan 696 modul dari 114 mata pelajaran pada 2026," kata Kepala Biro Perencanaan Kemensos Cecep Sulaeman. Skala ini penting: pemerataan pendidikan berkualitas tidak mungkin tercapai dengan beberapa buku contoh, ia butuh ekosistem bahan ajar yang lengkap, terukur, dan dapat direplikasi di semua titik Sekolah Rakyat.
Digitalisasi modul: peluang dan tantangan akses pendidikan berkualitas
Keputusan memanfaatkan seluruh modul melalui Learning Management System (LMS) adalah langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi murid Sekolah Rakyat. Dengan LMS, guru dan peserta didik dapat mengakses bahan ajar secara digital, tanpa bergantung pada distribusi fisik yang sering lambat dan mahal. Cecep Sulaeman menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi digital diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses terhadap bahan pembelajaran. Namun, digitalisasi bukan tujuan akhir; ia hanya alat. Tanpa pendampingan guru, kesiapan perangkat, dan literasi digital dasar, modul pembelajaran Sekolah Rakyat berisiko menjadi koleksi file yang tidak menyentuh praktik belajar sehari-hari. Di sinilah pentingnya UPI Kemensos kolaborasi berkelanjutan: akademisi menyediakan kurikulum tertulis, Kemensos memastikan jaring sosial dan teknis, sementara Sekolah Rakyat menguji apakah akses yang dibuka benar-benar berujung pada peningkatan kualitas belajar.
Evaluasi berkelanjutan: modul sebagai senjata, bukan sekadar produk
Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menegaskan bahwa modul ini bukan produk yang selesai begitu saja; setelah digunakan di kelas, ia akan terus dievaluasi dan disempurnakan. Sikap ini penting karena menjadikan modul pembelajaran Sekolah Rakyat sebagai senjata strategis, bukan kitab suci yang tak boleh disentuh. Menurut Robben, langkah UPI menyusun 1.018 modul pembelajaran adalah dukungan penting untuk peningkatan kualitas proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat, yang tidak hanya mengejar prestasi akademik tetapi juga pembentukan karakter serta pendampingan mental, spiritual, dan psikososial. Dengan penyusunan modul yang melibatkan akademisi UPI, unsur Sekolah Rakyat, dan pihak terkait, kontribusi akademik ini langsung diarahkan pada kebutuhan pendidikan di lapangan, bukan sekadar memenuhi standar teoritis. Jika siklus evaluasi ini konsisten, kita sedang menyaksikan lahirnya model pemerataan pendidikan gratis yang bertumpu pada pengetahuan lokal dan pengujian nyata, bukan impor kurikulum asing yang sering kurang peka konteks.
Kesimpulan: dari kolaborasi ke gerakan pemerataan pendidikan
Penyerahan 1.018 modul pembelajaran Sekolah Rakyat dari UPI kepada Kemensos bukan sekadar berita tentang buku baru, melainkan tonggak gerakan pemerataan pendidikan yang lebih serius. Dengan kurikulum yang disusun bersama, berbasis LMS, dan dibuka untuk evaluasi berkelanjutan, akses pendidikan berkualitas bagi murid Sekolah Rakyat tidak lagi bergantung pada kebetulan guru inspiratif di satu daerah. Kolaborasi universitas dan kementerian ini menunjukkan bahwa sumber daya lokal—akademisi, praktisi pendidikan, pekerja sosial—dapat dirangkai menjadi sistem bahan ajar yang konkret dan terukur. Tantangan berikutnya jelas: memastikan modul pembelajaran Sekolah Rakyat dipakai secara hidup di kelas, disesuaikan dengan pengalaman murid, dan terus diperbaiki. Jika itu terjadi, 1.018 modul ini akan menjadi fondasi baru yang menggeser narasi pendidikan gratis dari sekadar slogan menuju praktik pemerataan yang terasa di bangku belajar setiap anak.
