Konsolidasi harus berujung pada perubahan layanan
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang membuka akses belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan, dengan dukungan pendidikan serta pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Setelah berjalan lebih dari setahun, program ini menghadapi tantangan dari latar belakang siswa yang beragam dan rumitnya pengelolaan sekolah berasrama. Pada 27 Oktober 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, bertemu dengan para kepala sekolah di Makassar untuk mengonsolidasikan pelaksanaan program dan menekankan penguatan tata kelola, pemantauan, serta evaluasi berkelanjutan.
Langkah itu tepat, tetapi konsolidasi tidak boleh berhenti sebagai pertemuan dan arahan. Tata kelola sekolah perlu terlihat dalam pembagian tanggung jawab yang jelas, prosedur penanganan siswa yang konsisten, dan tindak lanjut atas masalah yang ditemukan. Tanpa ukuran keberhasilan dan pemantauan rutin, evaluasi pendidikan berisiko menjadi kegiatan administratif, bukan alat untuk memperbaiki pengalaman belajar anak.
Pendampingan siswa rentan mesti menjadi inti
Sekolah Rakyat melayani anak-anak yang sebagian belum memperoleh akses pendidikan memadai, memiliki pengalaman pengasuhan yang kurang mendukung, atau pernah mengalami kekerasan dan masalah kesehatan mental. Kondisi ini membuat layanan siswa rentan tak bisa disamakan dengan kegiatan belajar biasa. Gus Ipul menegaskan bahwa mereka harus didampingi dengan empati.
Pemerintah menyebut setiap siswa menjalani tes kesehatan sebelum belajar, dan dapat dirujuk untuk rehabilitasi di sentra Kementerian Sosial jika diperlukan. Ini langkah awal yang penting, tetapi mutu layanan juga bergantung pada kesinambungan dukungan setelah siswa tinggal dan belajar di sekolah. Pendekatan yang menghormati martabat anak harus berjalan bersama prosedur yang aman, agar kebutuhan psikologis dan sosial tidak dianggap sebagai masalah disiplin semata.
Kebutuhan pendampingan pun berbeda menurut usia: siswa SD belajar mandiri, siswa SMP menghadapi pubertas, sementara siswa SMA mulai menyiapkan masa depan. Karena itu, satu pola layanan untuk semua jenjang tidak akan cukup.
Kekurangan tenaga menguji kesiapan program
Sekolah Rakyat telah tersebar di 182 titik dan mencakup jenjang SD, SMP, serta SMA. Perluasan ini memperbesar peluang akses pendidikan, tetapi juga menambah tuntutan terhadap tenaga pengajar dan pendamping. Pemerintah menyatakan kebutuhan guru, wali asrama, dan wali asuh masih perlu dipenuhi. Kekurangan tenaga bukan persoalan sampingan: dalam sistem berasrama, orang dewasa yang mendampingi siswa ikut menentukan keamanan, adaptasi, dan keberlangsungan belajar mereka.
Pembenahan karena itu perlu menghubungkan jumlah personel dengan kondisi nyata di setiap sekolah, bukan hanya target pembukaan titik. Kepala sekolah juga membutuhkan kapasitas manajerial untuk mengoordinasikan guru, pengasuh, dan layanan pendampingan. Jika beban kerja tidak seimbang, perhatian personal kepada siswa rentan mudah tersisih oleh urusan operasional.
Evaluasi harus menyiapkan masa depan siswa
Evaluasi berkelanjutan seharusnya menilai bukan hanya kelancaran kegiatan belajar, tetapi juga apakah siswa merasa aman, memperoleh dukungan yang sesuai, dan mampu berkembang. Gus Ipul meminta kepala sekolah menyiapkan hilirisasi peserta didik sejak dini agar setelah lulus mereka dapat melanjutkan pendidikan atau memiliki keterampilan kerja yang memadai. Arah ini penting karena akses masuk sekolah saja belum menjamin masa depan yang lebih baik.
Pada tahun kedua, ukuran kemajuan Sekolah Rakyat semestinya tampak pada layanan yang konsisten, tenaga pendamping yang mencukupi, dan jalur lanjutan yang konkret bagi siswa. Pemerintah telah menegaskan perlunya konsolidasi, penguatan tata kelola sekolah, serta pemantauan dan evaluasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen itu terasa dalam kehidupan sehari-hari anak. Program ini akan dinilai bukan dari seberapa luas jangkauannya saja, melainkan dari seberapa baik sekolah mampu mendampingi siswa hingga siap melangkah setelah lulus.
