Disiplin harus terasa dalam keseharian siswa
SDM Sekolah Rakyat adalah seluruh tenaga yang mengelola, mengajar, menjaga, dan mendampingi siswa agar sekolah berjalan aman serta mendukung pendidikan dan pemberdayaan. Karena itu, disiplin tenaga sekolah dan kepatuhan pada kode etik bukan urusan administratif belaka: keduanya menentukan apakah anak merasa aman untuk belajar dan meminta bantuan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menegaskan tuntutan tersebut saat membuka pelatihan kompetensi dasar bagi tenaga Sekolah Rakyat di Bogor, Rabu, 4 November 2026. Penekanannya tepat, tetapi ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada ikrar atau aturan tertulis. Disiplin baru bermakna ketika setiap petugas memahami batas kewenangannya, menjalankan tanggung jawab secara konsisten, dan memperlakukan siswa dengan hormat. Kode etik sekolah perlu menjadi pedoman tindakan sehari-hari, bukan dokumen yang hanya dibuka saat pelatihan.
Pelatihan perlu menjawab persoalan nyata
Pelatihan yang berlangsung serentak pada 3–9 November di sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor diikuti 839 peserta, terdiri atas tenaga pengamanan, manajer kasus, dan operator Sekolah Rakyat. Materinya mencakup keamanan dan perlindungan anak, penanganan kasus peserta didik, serta pengelolaan data pendidikan. Cakupan ini penting karena keselamatan siswa, respons terhadap masalah, dan tata kelola sekolah saling berkaitan. Namun, pelatihan hanya akan berdampak jika peserta dapat menerapkan prosedur yang jelas setelah kembali bertugas: bagaimana menerima laporan, menjaga kerahasiaan, merujuk kasus, dan memastikan tindak lanjut. Bagi keluarga, mutu kerja itu bukan soal internal sekolah. Ia menentukan apakah kekhawatiran tentang keselamatan atau kebutuhan anak ditangani secara cermat, cepat, dan tanpa menghakimi.
Empati dan larangan tegas harus berjalan bersama
Gus Ipul menekankan bahwa siswa berasal dari latar belakang keluarga yang beragam, terutama keluarga tidak mampu pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Karena itu, SDM diminta bekerja dengan empati sekaligus menjunjung kode etik. Sikap ini bukan alasan untuk menurunkan standar, melainkan tuntutan agar pendampingan tidak menambah beban atau rasa takut anak. Gus Ipul juga mengingatkan tiga dosa besar pendidikan yang harus dicegah: perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi atau radikalisme. Peserta menyatakan siap menjaga keamanan dan kenyamanan sekolah, melaporkan pelanggaran, dan menerima pemberhentian jika terbukti melakukan tindakan tersebut. Ketegasan sanksi diperlukan, tetapi pencegahan juga bergantung pada mekanisme pelaporan yang aman dan penanganan yang berpihak pada keselamatan siswa.
Komitmen mesti diikuti pengawasan dan tindak lanjut
Sekolah Rakyat menjalankan fungsi edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan, sehingga kualitas pengelolaan harus sejalan dengan kompetensi setiap tenaga. Gus Ipul juga mengajak SDM menjadi Agen Perlinsos untuk membantu registrasi ulang penerima bantuan sosial dan pemutakhiran data secara digital melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Peran tambahan ini dapat membantu warga yang berhak tetapi belum terdaftar, namun perlu dijalankan dengan tata kelola data yang cermat dan tanggung jawab yang jelas. Pada akhirnya, pelatihan bukan garis finis. Sekolah perlu memastikan prosedur perlindungan anak dipahami, laporan ditindaklanjuti, dan pelanggaran ditangani konsisten. Disiplin tenaga sekolah, empati, dan kode etik hanya akan dipercaya keluarga jika terlihat dalam perlakuan nyata kepada siswa.
