Target besar harus ditopang kesiapan nyata
Sekolah Rakyat adalah fasilitas pendidikan terpadu yang ditujukan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan sekolah, asrama, dan sarana penunjang dalam satu kawasan. Karena itu, janji pembangunan 100 sekolah setiap tahun hanya akan bermakna jika akses bagi siswa benar-benar bertambah, bukan sekadar jumlah gedung.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, pada 11 November 2026. Peresmian ini memberi wajah konkret pada rencana perluasan program pendidikan gratis dan upaya pemerintah menghubungkan pendidikan berkualitas dengan pemutusan rantai kemiskinan. Namun, satu kampus yang berdiri belum membuktikan bahwa sasaran tahunan dapat dicapai merata.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan Presiden meminta kementeriannya membangun 100 Sekolah Rakyat setiap tahun, dengan target satu sekolah di setiap kabupaten. Sasaran itu patut dinilai sebagai komitmen sekaligus tuntutan pelaksanaan: pemerintah perlu memastikan lokasi, layanan pendidikan, dan kebutuhan siswa siap sebelum menjadikan angka pembangunan sebagai ukuran keberhasilan.

Lahan daerah dapat menentukan laju pembangunan
Kendala lahan bukan perkara sampingan. Kementerian PU menyebut ketersediaan tanah sebagai salah satu tantangan untuk mempercepat pembangunan sekolah, sementara lahan umumnya disiapkan pemerintah daerah. Artinya, target nasional bergantung pada kesiapan lokal: tanpa bidang tanah yang tersedia, pembangunan dapat tersendat sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Kampus Nagan Raya menunjukkan skala kebutuhan itu. Sekolah tersebut berdiri di atas lahan delapan hektare yang disediakan pemerintah kabupaten. Fasilitasnya mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, tiga gedung sekolah, asrama siswa, rumah susun guru, laboratorium, perpustakaan, serta sarana pendukung lainnya. Model terpadu ini berpotensi memberi lingkungan belajar yang lebih lengkap, tetapi juga menuntut ketersediaan lahan luas.
Karena itu, pemerintah perlu memperlakukan penyediaan lahan sebagai bagian inti dari rencana, bukan urusan yang bisa diselesaikan belakangan. Daerah membutuhkan kejelasan mengenai lokasi dan kesiapan aset agar target 100 sekolah tidak berhenti sebagai angka. Tanpa koordinasi yang kuat, wilayah dengan kapasitas menyiapkan lahan lebih baik berisiko melaju lebih cepat daripada daerah yang paling membutuhkan tambahan akses.
Ukuran keberhasilan adalah akses siswa
Dampak program seharusnya dilihat dari kesempatan yang benar-benar diterima anak, bukan hanya jumlah kampus yang diresmikan. Di Aceh, terdapat sembilan Sekolah Rakyat—lima permanen dan empat rintisan—dengan lebih dari 2.000 siswa. Angka ini memperlihatkan bahwa program telah menjangkau pelajar, tetapi juga menegaskan pentingnya memastikan kapasitas dan sebaran sekolah sejalan dengan kebutuhan.
Sekolah Rakyat Nagan Raya menyediakan tiga jenjang sekaligus, sehingga siswa dapat menempuh pendidikan dari SD hingga SMA dalam satu kawasan. Susunan ini berpotensi mengurangi hambatan akses bagi keluarga kurang mampu, terutama bila layanan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari siswa ditangani dengan baik. Pemerintah perlu menjaga mutu layanan, bukan hanya mempercepat pembangunan sekolah.
Target tahunan akan lebih meyakinkan bila disertai kemajuan nyata dalam kesiapan lahan dan keterjangkauan bagi siswa. Peresmian Nagan Raya merupakan langkah penting dalam ekspansi pendidikan gratis, tetapi ujian berikutnya adalah mengubah komitmen itu menjadi kampus yang berfungsi dan menjangkau anak-anak yang selama ini terbatas aksesnya.
Kesimpulan: tanah harus siap sebelum target dikejar
Permintaan membangun 100 Sekolah Rakyat setiap tahun menawarkan arah yang jelas bagi perluasan pendidikan, sementara kampus Nagan Raya memberi contoh fasilitas yang ingin diwujudkan. Namun, kendala lahan dapat menjadi penghambat utama karena penyediaannya bergantung pada pemerintah daerah. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bangunan: pemerintah perlu memastikan lahan tersedia, sekolah beroperasi dengan fasilitas memadai, dan anak-anak dari keluarga kurang mampu benar-benar memperoleh akses pendidikan berkualitas. Tanpa kesiapan tersebut, target besar berisiko tertinggal dari kebutuhan nyata.






