Sekolah untuk memperluas akses di wilayah terpencil
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan permanen yang ditujukan untuk memperluas akses belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Rencana menghadirkannya di Intan Jaya penting karena jarak dan keterbatasan layanan selama ini menjadi hambatan bagi anak-anak setempat. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyiapkan sekitar tujuh hektare lahan di Kampung Jogatapa, Distrik Sugapa, sebagai lokasi yang diusulkan. Rencana itu disampaikan Bupati Aner Maisini saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Dukungan Kemensos menandakan usulan Sekolah Rakyat Intan Jaya sejalan dengan upaya memperluas pendidikan di daerah 3T. Namun, dukungan awal belum berarti pembangunan sudah dipastikan: tahap berikutnya bergantung pada kelayakan lokasi dan pemenuhan syarat pengajuan.
Tujuh hektare disiapkan, tetapi statusnya belum seragam
Kesiapan lahan sekolah menjadi modal penting, tetapi angka tujuh hektare perlu dibaca dengan cermat. Menurut Aner, hampir empat hektare telah bersertifikat, sedangkan sekitar tiga hektare lainnya masih dalam proses. Lahan yang diusulkan, katanya, disiapkan pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat pemilik hak wilayah. Artinya, luas lahan yang direncanakan belum seluruhnya memiliki status administrasi yang tuntas. Bupati menilai lokasi di kawasan ibu kota kabupaten itu strategis dan aman karena dekat dengan kantor pemerintahan, kepolisian, dan komando distrik militer. Penilaian tersebut mendukung usulan, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan dokumen maupun penilaian teknis. Bagi masyarakat, kemajuan paling berarti bukan sekadar ketersediaan lahan, melainkan kepastian bahwa seluruh bidang yang diajukan benar-benar dapat digunakan tanpa sengketa dan memenuhi ketentuan.
Legalitas dan kelayakan teknis menentukan langkah berikutnya
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik usulan Pemkab Intan Jaya, tetapi menegaskan pengajuan baru dapat didorong setelah persyaratan dan dokumen terpenuhi, termasuk legalitas lahan. Ia juga menyebut lahan perlu berstatus jelas dan dinilai datar agar memenuhi syarat Kementerian Pekerjaan Umum. Karena itu, pekerjaan pemerintah daerah belum selesai dengan menyiapkan lokasi: dokumen kepemilikan dan proses penyelesaian bidang yang masih berjalan harus menjadi prioritas. Pembagian tanggung jawab juga sudah digariskan. Pemda menyiapkan lahan, Kementerian Pekerjaan Umum menangani pembangunan gedung permanen, sedangkan Kemensos mengelola operasional bersama kementerian dan lembaga terkait. Susunan ini menawarkan jalur pelaksanaan yang jelas, tetapi koordinasi lintas pemerintah harus berjalan beriringan agar usulan tidak tertahan di antara urusan administrasi, teknis, dan operasional.
Harapan warga bergantung pada tindak lanjut nyata
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak telantar. Dalam konteks Intan Jaya, manfaat yang dituju bersifat langsung: membuka kesempatan belajar bagi anak-anak yang menghadapi kendala jarak dan keterbatasan layanan. Aner berharap rencana itu dapat terwujud pada tahun berikutnya dan menyatakan pemerintah daerah siap mendukung serta mengawal prosesnya. Harapan tersebut patut disambut, tetapi ukuran keberhasilan bukan pengumuman atau luas lahan semata. Yang menentukan ialah penyelesaian legalitas, terpenuhinya persyaratan teknis, dan koordinasi pembangunan hingga sekolah benar-benar beroperasi. Jika tahapan itu dikawal dengan terbuka bersama masyarakat pemilik hak wilayah, rencana Sekolah Rakyat di Kampung Jogatapa berpeluang menjadi perluasan akses pendidikan yang nyata, bukan sekadar usulan.
