Lahan siap, pembangunan harus menyusul
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang ditujukan untuk membuka kesempatan belajar berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama mereka yang paling sulit menjangkau layanan pendidikan. Sejumlah pemerintah daerah kini menyiapkan lahan atau memperkuat koordinasi agar rencana itu beralih dari wacana menjadi ruang belajar. Namun, ketersediaan tanah baru merupakan langkah awal; pembangunan sekolah membutuhkan keputusan, dukungan, dan tindak lanjut pemerintah pusat.
Di Merauke, pemerintah kabupaten menghibahkan sekitar sembilan hektare di dekat Stadion Katapal. Saat membuka sosialisasi program pada 3 November 2026, Bupati Yoseph Bladib Gebze menyebut persiapan lahan tengah berjalan, termasuk pengujian sondir untuk menilai kekuatan dan kelayakan tanah. Pemerintah daerah berharap persiapan standar rampung pada bulan itu agar pembangunan dapat dimulai. Hibah lahan sekolah ini menunjukkan komitmen lokal, tetapi ukuran keberhasilannya nanti tetaplah apakah anak-anak sasaran benar-benar memperoleh akses pendidikan yang layak.
Dukungan daerah berbeda bentuk
Bulukumba juga memiliki dukungan lahan: PT Lonsum menyiapkan tujuh hektare yang sudah tidak digunakan perusahaan, di Desa Tammatto, Kecamatan Ujung Loe. Kesiapan tersebut penting, tetapi pemerintah tetap perlu memastikan tahapan pembangunan dan operasional berjalan agar lahan tidak berhenti sebagai janji. Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, menyebut biaya pendidikan hingga asrama nantinya ditanggung, dengan fasilitas pendukung bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Di Kutai Kartanegara, Pemkab menyiapkan sekitar tujuh hektare untuk Sekolah Rakyat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. Kepala Dinas Sosial Rinda Desianti mengatakan pembangunan fisik menjadi kewenangan pemerintah pusat dan menunggu anggaran tersedia. Pemkab berharap proyek itu dapat dibangun pada tahun ini. Penerimaan direncanakan mencakup jenjang SD dan SMP, dengan prioritas anak dari keluarga desil 1 dan 2. Perbedaan antara lahan yang disediakan dan sekolah yang benar-benar berdiri menegaskan perlunya kepastian pendanaan serta jadwal.
Koordinasi menentukan kecepatan
Kotabaru memilih mendorong proses melalui koordinasi langsung. Pada 4 November 2026, Bupati H. Muhammad Rusli dan jajaran pemerintah daerah mengadakan audiensi dengan Kementerian Sosial di Jakarta untuk membahas perkembangan rencana Sekolah Rakyat di Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan. Pemkab meminta arahan, fasilitasi, dan dukungan pusat untuk melancarkan tahap persiapan serta pelaksanaan. Langkah ini tepat karena proyek lintas pemerintahan mudah tersendat bila pembagian tugas dan kebutuhan dukungannya tidak jelas.
Koordinasi tidak boleh berhenti pada pertemuan. Pemerintah perlu menerjemahkan hasilnya menjadi keputusan teknis dan urutan kerja yang bisa dipantau masyarakat. Di Kukar, perencanaan teknis seperti kapasitas sekolah juga menjadi kewenangan pusat; di Merauke, kesiapan tanah masih diperiksa. Kedua contoh itu memperlihatkan bahwa percepatan bergantung pada penyelesaian pekerjaan yang konkret, bukan sekadar pernyataan dukungan. Daerah telah menunjukkan kesiapan dengan cara berbeda, tetapi pusat harus memastikan proses berikutnya bergerak.
Akses pendidikan harus menjadi ukuran
Alasan terkuat membangun Sekolah Rakyat bukan jumlah hektare yang tersedia, melainkan kebutuhan anak-anak yang selama ini terhalang keadaan ekonomi. Di Kukar, prioritas penerimaan diarahkan kepada keluarga pada desil 1 dan 2. Di Merauke, pemerintah menyatakan bahwa kebutuhan akan perhatian dan kesempatan belajar lebih penting daripada nilai akademik semata. Sementara itu, informasi tentang Bulukumba menyebut dukungan biaya pendidikan dan asrama. Rincian seperti sasaran penerimaan, biaya, fasilitas, dan dukungan belajar akan menentukan apakah program benar-benar menjangkau keluarga yang dituju.
Sekolah Rakyat dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memperbaiki peluang hidup generasi berikutnya. Namun, manfaat itu tidak otomatis hadir setelah lahan disiapkan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menuntaskan pendanaan, persiapan teknis, koordinasi, serta penerimaan siswa secara tepat sasaran. Merauke, Bulukumba, Kotabaru, dan Kukar telah menunjukkan bentuk dukungan awal yang berbeda. Kini ukuran kemajuan yang semestinya dipakai sederhana: kapan pembangunan sekolah dimulai dan kapan anak-anak prasejahtera dapat belajar di dalamnya.
