Penyimpangan distribusi yang merugikan warga
Penyalahgunaan Pertalite adalah pengangkutan atau penjualan kembali bahan bakar bersubsidi dengan cara yang menyimpang dari penyaluran bagi masyarakat yang berhak. Dugaan praktik seperti ini di Kramat, Kabupaten Tegal, patut dipandang serius karena mengubah bantuan energi menjadi peluang keuntungan pribadi.
Polres Tegal mengamankan dua pria berinisial T dan DS setelah menyelidiki dugaan pengangkutan dan niaga Pertalite bersubsidi. Keduanya diduga melangsir bahan bakar dari SPBU untuk dijual kembali melalui pom mini di Desa Maribaya. Meski kerugian negara dalam perkara ini ditaksir Rp960.000, persoalannya tidak berhenti pada angka tersebut: setiap liter yang dialihkan berpotensi mengurangi akses warga yang seharusnya menerima BBM subsidi ilegal itu bukan—melainkan Pertalite bersubsidi yang penyalurannya diduga diselewengkan.

Pikap dan jeriken mengungkap pola pelangsiran
Kasus ini mulai terungkap ketika Unit II Tindak Pidana Khusus Satreskrim Polres Tegal memantau wilayah Kramat pada Jumat, 30 Oktober 2026, sekitar pukul 17.00. Petugas mencurigai sebuah pikap Suzuki Futura yang berhenti di sebelah timur SPBU Kepunduhan. Saat diperiksa, seorang pria sedang memindahkan Pertalite dari tangki kendaraan ke jeriken memakai selang dan pompa manual.
Polisi menyita satu pikap Suzuki Futura ST 150 keluaran 2007, empat jeriken berisi Pertalite, selang dan pompa manual, terpal, tali, barcode MyPertamina, serta uang tunai. Barang bukti itu menggambarkan cara operasional yang diduga dipakai untuk memindahkan bahan bakar dan menyiapkannya bagi penjualan eceran. Karena itu, penindakan bukan semata soal kendaraan atau wadah, melainkan soal menjaga agar jalur distribusi tidak menjadi saluran penimbunan BBM.
Dugaan berlangsung sekitar satu tahun
Menurut hasil penyelidikan yang dilaporkan, pemindahan dan penjualan kembali Pertalite bersubsidi itu diduga berjalan kurang lebih satu tahun. Durasi tersebut membuat perkara ini lebih dari pelanggaran sesaat: pengawasan distribusi perlu mampu mendeteksi pola berulang, bukan hanya merespons ketika aktivitas mencurigakan terlihat di dekat SPBU.
Kasus Kramat juga merupakan bagian dari pengungkapan lebih luas di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan. Dalam keseluruhan penanganan yang dilaporkan, polisi menyebut 12 orang terlibat, dengan barang bukti 13.765 liter solar dan 1.191,5 liter Pertalite. Skala gabungan ini memperkuat alasan untuk mengawasi penjualan dan pengangkutan secara konsisten. Bagi pengguna biasa, dampak penyelewengan bukan hanya potensi kelangkaan, tetapi juga hilangnya kepastian bahwa BBM subsidi tersedia bagi mereka yang berhak.
Penegakan hukum harus diikuti pengawasan
Kedua orang yang diamankan terancam dijerat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja menjadi undang-undang. Polisi juga mengimbau warga agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi dan melaporkan dugaan praktik serupa kepada kepolisian terdekat.
Penindakan ini penting, tetapi hasil jangka panjang bergantung pada pengawasan yang menutup celah pelangsiran serta keberanian masyarakat melapor. Pertalite bersubsidi ditujukan kepada warga yang berhak; ketika dialihkan untuk dijual kembali, tujuan itu ikut terkikis. Kesimpulannya, penyidikan atas dugaan di Kramat perlu berjalan tuntas, sementara pengawasan distribusi harus mencegah praktik serupa berulang.






