Penimbunan Pertalite merusak tujuan subsidi
Penimbunan Pertalite adalah praktik membeli bahan bakar bersubsidi secara berulang, menampungnya di luar jalur resmi, lalu menjualnya kembali demi keuntungan. Dugaan praktik seperti ini di Denpasar patut dipandang bukan sekadar pelanggaran distribusi, tetapi juga penyimpangan dari tujuan subsidi: membantu pengguna yang berhak memperoleh BBM dengan akses yang wajar. Pada Kamis, 22 Oktober, polisi mengungkap dugaan penyalahgunaan Pertalite yang melibatkan empat orang, termasuk petugas SPBU dan warga, di kawasan Penatih, Denpasar Timur. Polisi menyita 795 liter BBM yang diduga ditampung untuk dijual kembali kepada warung dan Pertamini. Jumlah itu menunjukkan bagaimana pembelian berulang dapat mengalihkan stok bersubsidi menjadi komoditas untuk distribusi informal. Ketika barang subsidi berpindah ke jalur semacam ini, pengguna biasa berisiko menghadapi akses yang makin tidak adil, sementara pengawasan di titik penjualan ikut dipertanyakan.
Pembelian berulang diduga ditopang orang dalam
Kasus ini mencuat setelah informasi masyarakat tentang pembelian Pertalite berulang kali menggunakan mobil pikap dan Yamaha Vixion mendorong polisi melakukan penyelidikan. Empat orang yang ditangkap disebut memiliki peran berbeda: dua petugas SPBU dan dua warga. Menurut keterangan polisi, IWA (31) merupakan pengawas SPBU, IPS (38) operator, AS (25) pemilik warung yang diduga mendistribusikan BBM, dan ANR (30) bertugas membeli bahan bakar di SPBU. Rincian peran ini penting karena penindakan terhadap pembeli dan penampung saja tidak cukup jika dugaan bantuan dari dalam tidak diperiksa tuntas. Polisi menduga barcode milik konsumen disiapkan untuk transaksi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itu bukan bukti bahwa barcode Pertalite palsu digunakan: bahan yang tersedia menggambarkan dugaan pemakaian barcode konsumen, bukan pemalsuan barcode. Perbedaan ini perlu dijaga agar tuduhan tidak melampaui keterangan yang telah disampaikan.
Puluhan barcode, kendaraan, dan alat penyedot disita
Menurut polisi, sekitar 57 barcode digunakan untuk melakukan perjalanan bolak-balik ke SPBU sedikitnya lima hingga 10 kali sehari. BBM yang dibeli kemudian dibawa ke sebuah warung, disedot dari tangki kendaraan dengan mesin dan selang, lalu dipindahkan ke drum berkapasitas 210 liter serta jeriken 30 liter. Polisi menyita 795 liter Pertalite, satu mobil Suzuki Carry pikap, satu Yamaha Vixion, mesin penyedot beserta selang, lima nota pembelian, 39 barcode, dan uang tunai Rp3.293.000. Perbedaan antara sekitar 57 barcode yang disebut dalam keterangan skema dan 39 barcode yang tercatat sebagai barang bukti patut dicatat; keduanya menggambarkan angka dengan konteks berbeda, bukan alasan untuk menyamakan jumlah. Barang bukti itu membantu menunjukkan dugaan pola operasional, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan. Proses hukum tetap harus menguji peran dan bukti terhadap setiap orang.
Penindakan harus menjangkau pengawasan SPBU
Polisi menyebut praktik tersebut diduga berlangsung sekitar satu bulan dengan omzet mencapai Rp75 juta per bulan. Pertalite itu direncanakan dijual kepada warung dan Pertamini; keterangan kepolisian menyebut harga sekitar Rp350.000 per jeriken jika diambil langsung dan Rp400.000 jika diantar. Angka tersebut memperlihatkan dorongan ekonomi di balik dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, tetapi dampaknya tidak berhenti pada para pelaku: pemakaian barcode konsumen tanpa izin juga mengusik perlindungan data dan kepercayaan terhadap mekanisme pembelian. Polresta Denpasar menyatakan masih mendalami jaringan serta dugaan keterlibatan operator, dan berkoordinasi dengan Pertamina mengenai kemungkinan sanksi bagi pihak SPBU. Langkah berikutnya harus menjelaskan bagaimana barcode diperoleh, siapa yang mengetahui penggunaannya, dan apakah pengawasan transaksi berjalan semestinya. Tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan peran orang dalam, penindakan berisiko hanya memutus satu jalur penjualan, bukan celah yang memungkinkan praktik serupa berulang.
Kesimpulannya, penyitaan 795 liter Pertalite menjadi peringatan bahwa pengawasan subsidi harus mencakup seluruh rantai, dari transaksi di SPBU hingga penampungan dan penjualan kembali. Dugaan keterlibatan petugas SPBU Denpasar membuat pemeriksaan internal sama pentingnya dengan proses pidana terhadap warga. Polisi masih harus membuktikan setiap dugaan secara cermat, sementara pengelola SPBU perlu menindaklanjuti koordinasi dengan aparat. Subsidi hanya mencapai tujuannya bila pembelian berulang dan penyalahgunaan barcode dapat dicegah tanpa membebani konsumen yang menggunakannya secara sah.
