Pembelian berulang, distribusi menyimpang
Penimbunan Pertalite adalah praktik membeli bahan bakar bersubsidi secara berulang, menyimpannya di luar jalur penyaluran resmi, lalu menjualnya kembali demi keuntungan. Kasus di Denpasar memperlihatkan bagaimana celah pengawasan dapat mengubah hak publik menjadi komoditas bagi jaringan penjualan ilegal.
Polresta Denpasar mengungkap dugaan penyalahgunaan Pertalite subsidi di sebuah warung di Jalan Trengguli, Penatih, Denpasar Timur, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Empat orang berinisial AS, ANR, IWA, dan IPS diamankan. Penyidikan berawal dari laporan warga tentang pengisian berulang di SPBU Jalan Padma; polisi kemudian melihat BBM dibawa dengan mobil pikap dan sepeda motor menuju lokasi penampungan.
Dari lokasi, polisi menyita 795 liter Pertalite: 420 liter dalam dua drum, 360 liter dalam 12 jeriken, dan 15 liter dalam sebuah galon. Jumlah itu bukan sekadar barang bukti besar; ia menunjukkan mengapa pembelian berulang perlu diawasi sebagai pola, bukan dipandang sebagai transaksi satu per satu.
Barcode dan pembagian peran
Modus yang disorot penyidik bertumpu pada pemakaian barcode milik konsumen untuk memungkinkan pengisian berulang. Polisi menyita 39 barcode Pertalite, sementara keterangan Kapolresta menyebut sekitar 57 barcode dipakai untuk bolak-balik ke SPBU setidaknya lima hingga sepuluh kali sehari. Perbedaan angka itu terdapat dalam laporan yang tersedia; keduanya tetap menggambarkan dugaan penggunaan banyak barcode BBM sebagai alat untuk mengulang transaksi.
Keempat orang diduga memiliki peran berbeda: AS, pemilik warung, disebut mengatur distribusi; ANR diduga membeli BBM dan mengemudikan pikap; IWA disebut mengendarai Yamaha Vixion; sedangkan IPS, yang dikaitkan dengan SPBU, diduga membantu pengisian dengan menyiapkan barcode konsumen. Dengan adanya dugaan keterlibatan pengawas dan operator SPBU, pemeriksaan terhadap proses transaksi sama pentingnya dengan penindakan terhadap penampung.
Kasus ini belum membuktikan bahwa barcode tersebut palsu. Bahan yang tersedia menyebut barcode milik konsumen dan puluhan barcode, sehingga istilah yang tepat adalah dugaan penyalahgunaan barcode, bukan kepastian pemalsuan. Ketelitian bahasa penting agar pengawasan publik tidak berubah menjadi tuduhan yang melampaui bukti.
Dari penampungan ke penjualan kembali
Setelah dibeli di SPBU, Pertalite diduga dipindahkan dengan mesin penyedot dan selang ke drum plastik berkapasitas 210 liter serta jeriken berkapasitas 30 liter. Polisi menyebut BBM itu akan dijual kembali ke warung kelontong; laporan lain juga menyebut Pertamini sebagai tujuan penjualan. Cara ini membuat penjualan BBM ilegal tampak sebagai pasokan eceran biasa, padahal sumbernya diduga berasal dari pembelian berulang atas BBM bersubsidi.
Dampaknya tidak berhenti pada pelanggaran administrasi atau pidana. Ketika Pertalite yang ditujukan bagi masyarakat dialihkan ke penjualan kembali, konsumen berisiko menghadapi distribusi yang makin sulit diawasi dan ketersediaan yang tidak merata. Karena itu, penindakan perlu mencakup seluruh rantai—dari transaksi di SPBU hingga penampungan dan penyaluran ulang—bukan hanya menyita stok di ujung jaringan.
Salah satu laporan menyebut sindikat meraup omzet Rp75 juta, tetapi angka tersebut tidak disertai penjelasan rinci mengenai periode maupun dasar penghitungannya. Angka itu sebaiknya diperlakukan sebagai klaim dalam laporan, bukan sebagai nilai yang sudah dipastikan penyidik.
Penyidikan harus menelusuri seluruh rantai
Polisi turut menyita mobil pikap Suzuki Carry, sepeda motor Yamaha Vixion, mesin penyedot dan selang, lima nota pembelian, barcode, serta uang tunai Rp3.293.000. Keempat orang itu disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Penyidik masih memeriksa para terduga dan barang bukti untuk mendalami dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Tahap berikutnya perlu menjelaskan asal barcode, frekuensi transaksi, alur penjualan, dan dugaan peran setiap pihak—tanpa menganggap dugaan awal sebagai putusan bersalah.
Pengungkapan 795 liter ini menunjukkan bahwa pembelian berulang dengan barcode konsumen dapat menjadi pintu masuk penimbunan Pertalite dan penjualan kembali. Namun, penyitaan saja tidak cukup: penelusuran transaksi dan pengawasan distribusi harus mengikuti bukti hingga ke seluruh pihak yang terlibat. Itulah cara melindungi tujuan subsidi dan memastikan penegakan hukum berjalan berdasarkan fakta.
Shopee
