Stok ada, penjualan berhenti
Antrean Pertalite Blitar adalah situasi ketika warga harus menunggu untuk memperoleh BBM bersubsidi, sementara dugaan penghentian penjualan di sebuah SPBU menimbulkan pertanyaan tentang ketersediaan stok dan pelayanan. Persoalan itu kini mengarah pada SPBU Kebonrojo di Jalan Sodanco Supriyadi, Kota Blitar. Dalam inspeksi mendadak di tiga SPBU pada Senin (19/10/2026), tim gabungan Tipidter Satreskrim Polres Blitar Kota dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menemukan sekitar 6.000 liter Pertalite masih berada di tangki Kebonrojo, meski penjualan pada sif pagi dilaporkan berhenti. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Guntur Wahono mempertanyakan keadaan tersebut dan meminta dugaan Pertalite tidak dijual saat stok tersedia ditelusuri. Sorotan ini beralasan: tanpa penjelasan yang terang, warga sulit membedakan gangguan operasional, persoalan pasokan, atau masalah distribusi.
Antrean membuat keterbukaan semakin penting
Guntur menyebut antrean Pertalite juga dilaporkan terjadi di Surabaya, Blitar, Malang Raya, hingga Jember. Dalam keadaan seperti itu, temuan stok Pertalite Blitar di tangki ketika penjualan berhenti patut diperiksa cepat—bukan karena temuan tersebut otomatis membuktikan pelanggaran, melainkan karena ketidakjelasan menambah beban masyarakat. Antrean menyita waktu dan dapat mengganggu lalu lintas serta kegiatan ekonomi. Warga juga berhak memperoleh informasi yang jelas jika penjualan dihentikan atau BBM memang kosong. Karena itu, pengelola dan pihak terkait sebaiknya menjelaskan kondisi layanan secara terbuka sembari penyelidikan berlangsung. Menghindari kesimpulan dini bukan alasan untuk membiarkan pertanyaan tanpa jawaban; sebaliknya, proses yang berbasis bukti dan komunikasi yang baik diperlukan agar kepercayaan publik tidak terkikis.
Pemeriksaan harus menelusuri seluruh catatan
Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris T Lalo menyatakan penyidik masih mendalami temuan tersebut; belum ada kesimpulan resmi bahwa SPBU melakukan penimbunan atau pelanggaran. Sikap berhati-hati ini tepat, tetapi pemeriksaan perlu menelusuri alasan penjualan berhenti, keadaan operasional, pasokan yang diterima, volume penjualan harian, sisa stok, dan catatan transaksi. Guntur juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Mengandalkan angka di tangki saja tidak cukup untuk menjelaskan alur distribusi. Perbandingan antara catatan pasokan dan transaksi dapat membantu memastikan apakah ada ketidaksesuaian, sekaligus mencegah tuduhan yang belum terbukti. Jika bukti pelanggaran ditemukan, penindakan harus dilakukan; jika tidak, penjelasan faktual tetap dibutuhkan.
Jawaban yang jelas adalah kepentingan warga
Kasus SPBU Kebonrojo seharusnya menjadi ujian bagi pengawasan BBM bersubsidi: bukan sekadar memastikan berapa liter tersimpan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat membeli sesuai peruntukannya dan memahami ketika layanan terhenti. Prioritas berikutnya ialah menyelesaikan pendalaman dengan data yang dapat diuji, menyampaikan hasilnya secara transparan, dan memperbaiki pengawasan distribusi bila ditemukan celah. Sampai ada hasil resmi, dugaan Pertalite tidak dijual saat stok tersedia harus tetap disebut sebagai dugaan, bukan vonis. Namun, sekitar 6.000 liter yang ditemukan ketika penjualan sif pagi dilaporkan berhenti cukup menjadi alasan untuk meminta penjelasan menyeluruh. Kesimpulannya, warga tidak semestinya menanggung antrean dan ketidakpastian tanpa kepastian informasi: distribusi harus diawasi, pemeriksaan harus tuntas, dan hasilnya perlu dijelaskan.
