Modus yang mengalihkan subsidi dari sasaran
Penyelewengan Pertalite adalah praktik membeli atau menyalurkan bahan bakar bersubsidi dengan cara yang tidak sesuai peruntukan, sehingga hak penerima yang semestinya dapat beralih kepada pihak yang mencari keuntungan. Di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, polisi membongkar dugaan praktik itu setelah tersangka memakai mobil modifikasi untuk mengelabui petugas SPBU dan membawa BBM ke tempat lain.
Penindakan berlangsung pada Rabu, 4 November 2026, sekitar pukul 15.30 WIB, di sebuah pekarangan di Dusun Onjur, Kelurahan Sempolan. Polisi menetapkan dua orang berinisial SP dan AR sebagai tersangka. Menurut Kapolres Jember AKBP Alaiddin, kendaraan yang diubah digunakan untuk membeli Pertalite dalam jumlah besar secara berulang. Pola ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar pembelian banyak, melainkan upaya menyamarkan cara pengisian dan memindahkan BBM dari jalur distribusi resmi.
Subsidi energi dimaksudkan membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyelewengan bukan pelanggaran tanpa korban: jika distribusi disiasati, ketersediaan dan ketepatan sasaran bagi pengguna yang bergantung pada BBM bersubsidi ikut terancam.

Barang bukti menunjukkan pola yang terencana
Barang yang disita memberi gambaran konkret tentang cara kerja dugaan penyalahgunaan BBM tersebut. Polisi mengamankan satu mobil modifikasi beserta STNK, 14 jeriken berkapasitas masing-masing 35 liter, selang untuk memindahkan bahan bakar, serta uang tunai Rp250 ribu.
Kombinasi kendaraan yang diubah, wadah penyimpanan, dan selang mengisyaratkan proses yang melampaui pengisian untuk kebutuhan perjalanan biasa. Namun, barang bukti itu belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh alur, tujuan akhir, atau skala distribusi. Polisi menyatakan barang-barang tersebut menjadi bagian dari penyidikan untuk mengungkap lebih jauh keterlibatan kedua tersangka.
Di sinilah penindakan perlu berlanjut dengan pemeriksaan yang menyeluruh. Menyita alat dan menetapkan tersangka adalah langkah penting, tetapi penegakan hukum juga harus menelusuri bagaimana pembelian berulang berlangsung dan ke mana BBM dipindahkan. Tanpa jawaban itu, celah yang sama berisiko tetap terbuka bagi pelaku lain.
Kasus Jember bukan kejadian terpisah
Pengungkapan di Silo perlu dibaca bersama penindakan lain, bukan dianggap insiden lokal yang berdiri sendiri. Polda Jawa Timur menyebut penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi ditemukan di sejumlah kota dan kabupaten, termasuk Mojokerto, Probolinggo, Banyuwangi, Tulungagung, Lumajang, Kediri, Situbondo, Sidoarjo, Lamongan, Pasuruan, dan Bondowoso.
Penindakan lintas wilayah itu dilakukan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan oleh Polda Jawa Timur dan polres jajaran sejak 19 Oktober 2026. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono menyatakan tidak akan memberi toleransi kepada pelaku penyelewengan energi bersubsidi. Rentang wilayah tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan perlu menyentuh rantai distribusi secara konsisten, bukan hanya bergerak setelah kasus menjadi perhatian.
Bagi pengguna sehari-hari, penyalahgunaan semacam ini bukan perkara administratif belaka. Pengawasan yang lemah dapat membuat subsidi gagal menjangkau pihak yang dituju. Karena itu, ketegasan aparat harus berjalan seiring pemeriksaan distribusi dan tindak lanjut yang dapat menutup peluang pembelian berulang dengan cara-cara terselubung.
Pengawasan publik melengkapi penindakan
Polisi meminta warga melaporkan aktivitas mencurigakan, terutama pembelian atau distribusi BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan. Ajakan ini masuk akal: petugas tidak selalu dapat mengawasi setiap SPBU dan lokasi pemindahan BBM, sedangkan warga mungkin melihat pola yang berulang di lingkungan mereka.
Laporan masyarakat sebaiknya berfokus pada kejadian yang dapat dijelaskan—misalnya aktivitas pengisian berulang atau pemindahan bahan bakar yang mencurigakan—dan disampaikan kepada kepolisian, bukan disebarkan sebagai tuduhan yang belum terverifikasi. Dengan begitu, pengawasan membantu penyelidikan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Penyidikan atas SP dan AR masih berlanjut dengan barang bukti yang telah diamankan. Kesimpulan kasus harus menunggu proses hukum, tetapi arah kebijakannya sudah jelas: subsidi harus sampai kepada penerima yang berhak. Ketegasan aparat, pengawasan distribusi, dan partisipasi warga perlu berjalan bersama agar mobil modifikasi dan cara serupa tidak menjadi jalan untuk menguras manfaat BBM bersubsidi.






