Kelangkaan mengubah akses BBM menjadi beban harian
Kelangkaan Pertalite adalah keadaan ketika pasokan bahan bakar bersubsidi tidak tersedia atau sulit diperoleh, sehingga warga harus mencari pengecer, beralih ke jenis BBM lain, atau menunda perjalanan. Di Buton Utara, Pulau Taliabu, dan Tais, persoalan ini tampil dengan pemicu dan akibat berbeda, tetapi semuanya menunjukkan bahwa gangguan distribusi cepat dirasakan dalam kegiatan sehari-hari.
Perbandingan ketiga daerah itu penting karena harga tinggi bukan satu-satunya ukuran krisis. Pertalite Buton Utara menonjol karena harga di pengecer dan pengawasan pelangsir; di Pulau Taliabu, stok Pertalite dan Pertamax sama-sama habis di pengecer, sementara pasokan SPBU terancam; di Tais, kekosongan selama tiga hari mengganggu aktivitas warga. Polanya mengarah pada masalah yang berbeda-beda—distribusi, ketersediaan, dan gangguan fasilitas—yang tak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan.
Buton Utara: harga tinggi menuntut pengawasan lebih luas
Di Buton Utara, Pertalite eceran dilaporkan dijual Rp30.000 per botol berukuran 1,5 liter hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Di sejumlah titik, harga disebut mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000 per botol. Angka tersebut adalah harga per botol, bukan per liter; karena itu, membandingkannya langsung dengan harga per liter di daerah lain dapat menyesatkan. Warga mengeluhkan mahalnya BBM saat pasokan bersubsidi sulit diperoleh. Seorang pengecer mengatakan harga dipengaruhi biaya pembelian dari pemasok, tetapi volume jeriken yang ia beli tidak dipastikan, sehingga biaya per liter tidak dapat dihitung akurat.
Pada 22 Oktober, personel Polres Buton Utara mengawasi distribusi di SPBU Desa Laangke, Kecamatan Kulisusu, dan mengingatkan pelangsir agar tidak mengantre lebih dari dua kali dengan sepeda motor yang sama serta tidak memodifikasi tangki kendaraan. Pengawasan ini perlu, tetapi belum cukup jika tidak disertai keterbukaan pasokan, penelusuran rantai distribusi, dan pemeriksaan takaran. Dorongan agar pemerintah daerah dan instansi terkait ikut memeriksa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti layak ditindaklanjuti.
Pulau Taliabu: stok kosong, tekanan beralih ke SPBU
Di Pulau Taliabu, Maluku Utara, Pertalite dan Pertamax dilaporkan habis di seluruh pengecer. BBM yang tersedia sebelumnya disebut dijual pengecer pada kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000. Situasinya berbeda dari Buton Utara: persoalannya bukan hanya harga eceran, tetapi juga meningkatnya antrean di SPBU Kota Bobong dan risiko stok resmi ikut habis. Kepala SPBU, Jenly Halean, meminta Pertamina Sanana mempercepat pengiriman karena pengisian meningkat dan pasokan yang ada dinilai tak mencukupi kebutuhan kendaraan.
Kuota bulanan SPBU Kota Bobong disebut 15 kiloliter untuk Pertamax dan 75 kiloliter untuk Pertalite. Pihak SPBU telah mengajukan penambahan kuota Pertalite, tetapi permintaan itu belum diindahkan. Jenly memperingatkan bahwa jika distribusi stok tidak masuk pada minggu tersebut, SPBU dapat mengalami kekosongan. Ini membuat percepatan angkutan menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar solusi administratif. Tanpa kepastian jadwal pasokan dan kecukupan kuota, warga berisiko menghadapi antrean lebih panjang sekaligus kehilangan pilihan BBM.
Tais: gangguan SPBU langsung melumpuhkan rutinitas
Di Tais, Kabupaten Seluma, Pertalite kosong selama tiga hari akibat kerusakan di SPBU. Dampaknya terasa langsung: aktivitas warga dilaporkan nyaris lumpuh, sementara sebagian orang terpaksa mencari bahan bakar pengganti. Seorang warga membeli Pertamax di pengecer kawasan Simpang seharga Rp25.000 per liter. Berbeda dari Buton Utara, yang berhadapan dengan harga Pertalite eceran dan pengawasan pelangsir, kasus Tais berawal dari gangguan fasilitas yang memutus akses warga pada BBM.
Pertamax kembali tersedia pada Senin, 26 Oktober, sekitar pukul 12.00 WIB, tetapi kembalinya pasokan itu belum menghapus persoalan Pertalite yang sempat kosong. Perbandingan tiga daerah ini menegaskan bahwa respons harus sesuai penyebab: pengawasan dan transparansi distribusi di Buton Utara, percepatan pengiriman serta evaluasi kuota di Pulau Taliabu, dan pemulihan layanan SPBU di Tais. Menyamaratakan penanganan hanya akan membiarkan beban berulang pada warga. Kepastian pasokan dan pemulihan akses, bukan sekadar penertiban sesaat, harus menjadi ukuran keberhasilan.
