Polemik yang menyingkap saling ketergantungan
Kabel internet bawah laut adalah jaringan serat optik yang dibentangkan di dasar laut untuk membawa data antarnegeri dan menghubungkan pengguna ke jaringan global. Infrastruktur ini menopang komunikasi sehari-hari sekaligus perdagangan, layanan digital, dan arus informasi lintas batas. Polemik internet Indonesia Singapura mencuat pada 25 Oktober 2026, setelah mantan anggota parlemen Singapura Calvin Cheng Ern Lee mengunggah infografis yang mengklaim sekitar 90 persen lalu lintas internet internasional Indonesia terhubung melalui Singapura. Pertanyaan “Potong?” dalam unggahan itu memicu perbincangan, tetapi bukan kebijakan resmi pemerintah Singapura. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta masyarakat tidak terpancing emosi. Ia menegaskan bahwa sebagian jalur kabel yang mendarat di Singapura melintasi perairan Indonesia. Respons itu tepat: ancaman yang dilontarkan seorang tokoh tidak sepatutnya disamakan dengan keputusan negara, apalagi dijadikan alasan untuk membalas secara gegabah.
Jalur data adalah kepentingan ekonomi
Kabel laut bukan pipa data yang hanya penting bagi operator telekomunikasi. Jalurnya menopang akses masyarakat ke layanan digital, komunikasi dengan luar negeri, dan hubungan bisnis yang bergantung pada pertukaran data cepat. Salah satu kabel serat optik Australia–Singapura melewati Selat Sunda, dengan pendaratan di Banten; dari sana, jaringan dapat terhubung ke Australia, Singapura, Hong Kong, Jepang, Amerika, dan jaringan serat optik di seluruh Indonesia. Sistem sepanjang 4.600 kilometer itu mulai beroperasi pada 2018. Karena itu, gangguan bukan persoalan abstrak bagi pengguna biasa: koneksi ke layanan, pekerjaan, dan komunikasi lintas negara bisa terdampak. Ketergantungan juga tidak berjalan satu arah. Meutya menyebut sekitar 80 persen kapasitas konektivitas Singapura dapat terancam lumpuh jika kabel yang dimaksud terganggu, sementara pasar Indonesia yang berpenduduk 47 kali lebih besar dan memiliki 267 juta pengguna internet ikut menopang daya tarik investor teknologi.
Daya tawar perlu dibangun, bukan dipamerkan
Posisi geografis Indonesia memberi daya tawar, tetapi mengubahnya menjadi ancaman pemutusan jalur adalah strategi buruk. Infrastruktur yang melintasi perairan Indonesia memberi ruang bagi negara untuk memperkuat perlindungan, pengawasan, dan kapasitas jaringan sendiri. Namun, tindakan sengaja mengganggu kabel berisiko merusak kepercayaan dan reputasi internasional; itu harga politik yang tidak sebanding dengan keuntungan sesaat. Kedaulatan digital lebih kuat jika berarti kemampuan menjaga arus data dan memastikan tersedia pilihan, bukan hak untuk menghambatnya. Pelajaran dari perdebatan soal perantara dalam perdagangan juga relevan, meski bukan hal yang sama dengan perutean internet: nilai tambah sebaiknya tinggal lebih banyak di dalam negeri. Tulisan sumber menyoroti PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai upaya mengurangi ketergantungan eksportir hasil bumi pada broker di Singapura, dengan masa transisi yang disebut berakhir pada 1 Januari 2027. Prinsip yang dapat diterapkan pada konektivitas ialah membangun rute dan titik pertukaran langsung, bukan membalas negara tetangga.
Kedaulatan digital lewat kerja sama dan ketahanan
Mengurangi ketergantungan pada satu pusat koneksi tidak berarti memutus hubungan dengan Singapura. Artinya, memperluas jalur internasional, meningkatkan kapasitas domestik, dan memiliki rencana pemulihan ketika kabel rusak atau lalu lintas terganggu. Kabel bawah laut dapat dipasang oleh kapal khusus, tetapi proyek fisik saja tidak cukup: perlindungan, koordinasi lintas batas, dan tata kelola yang jelas juga menentukan ketahanan. Meutya mengingatkan bahwa infrastruktur digital regional saling terhubung dan perlu dijaga bersama, bukan hanya demi dua negara, melainkan juga konektivitas global. Inilah keseimbangan yang harus dikejar: Indonesia perlu memperkuat kedaulatan digital agar tidak rentan terhadap konsentrasi jalur, sambil tetap menjadi mitra yang dapat dipercaya. Kesimpulannya, kabel internet bawah laut adalah aset strategis justru karena mengikat kepentingan bersama. Daya tawar terbaik Indonesia bukan ancaman memotong arus data, melainkan kemampuan menyediakan lebih banyak jalur, mengamankan jaringan, dan bekerja sama tanpa menyerahkan kendali atas kepentingan nasional.
