Dana Bencana Sumatra Utara: Besar di Angka, Kecil di Rasa
Dana bencana Sumatra Utara adalah alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat dan daerah yang ditujukan untuk pemulihan pasca banjir dan tanah longsor, mencakup rehabilitasi infrastruktur, bantuan hunian, pemulihan lahan, serta penguatan perlindungan warga agar wilayah terdampak tidak sekadar kembali seperti semula, tetapi lebih siap menghadapi bencana berikutnya. Hingga kini, pengelolaan anggaran pemulihan pascabencana di Padangsidimpuan dan Tapanuli Selatan dinilai perlu pengawasan serius karena publik belum mendapat jawaban jelas: berapa yang sudah dibelanjakan dan siapa saja yang benar-benar menerima manfaat. Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan total Rp10,65 triliun. Namun di tingkat daerah, rasa keadilan warga tertahan di antara angka besar di atas kertas dan lambatnya pemulihan pasca banjir yang mereka rasakan sehari-hari.
Ratusan Miliar untuk Padangsidimpuan dan Tapsel: Di Mana Jejaknya?
Pertanyaan paling tajam hari ini bukan lagi soal ketersediaan dana, melainkan soal transparansi penanganan bencana. Berdasarkan data satgas rehabilitasi, Padangsidimpuan menerima tambahan TKD sekitar Rp111 miliar dengan realisasi Rp24,4 miliar, sementara Tapanuli Selatan mendapat Rp255,9 miliar dengan realisasi Rp5,48 miliar. Angka ini menunjukkan pekerjaan pemulihan pasca banjir masih jauh dari tuntas. Di lapangan, warga Tapanuli Selatan masih berhadapan dengan kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur hampir setahun setelah banjir dan longsor akhir November 2025. Di Padangsidimpuan, bantuan Dana Tunggu Hunian baru menyentuh 1.133 kepala keluarga, masing-masing Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, dengan total sekitar Rp2,039 miliar. Sementara itu, tambahan TKD untuk kota ini sekitar Rp110–111 miliar. Kesenjangan antara angka ratusan miliar dan bantuan yang terasa di dompet warga menuntut penjelasan rinci, bukan sekadar klaim kerja keras.
Citra Satelit Tapteng dan Pelajaran dari Normalisasi Sungai Padang
Banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Tengah pada November 2025 meninggalkan luka yang terekam jelas di citra satelit: perubahan pada perbukitan, alur sungai, permukiman, dan persawahan, terutama di Kecamatan Tukka. Jejak longsoran dan sedimen memperlihatkan bahwa pemulihan pasca banjir tidak bisa berhenti pada perbaikan rumah dan jalan; ia harus menyentuh tata ruang dan mitigasi jangka panjang. Bupati menegaskan pemulihan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk penanganan tanggul dan langkah mitigasi di kawasan rawan seperti Hutanabolon. Kontras dengan itu, di Padang, pemerintah bergerak cepat: perbaikan alur sungai, pembersihan sedimen, penyediaan air bersih dengan lima mobil tangki, hingga pembangunan tanggul darurat 200 meter di sepanjang Sungai Batang Air Dingin sebagai bagian dari normalisasi sungai Padang. Respons cepat ini menunjukkan standar minimal yang seharusnya juga dinikmati warga di Sumatra Utara.
Akuntabilitas yang Hilang: Dari Laporan Anggaran hingga Wajah Warga
Masalah utama dana bencana Sumatra Utara bukan sekadar lambatnya realisasi, tetapi minimnya transparansi penanganan bencana. Di Padangsidimpuan, DPRD menuntut rincian alokasi tambahan TKD sekitar Rp110 miliar agar fungsi pengawasan bisa berjalan dan manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat. Anggaran pemulihan bencana harus bisa ditelusuri dari hulu sampai hilir: dari angka di dokumen, ke proyek di lapangan, hingga nama penerima bantuan. Tanpa itu, publik hanya disuguhi persentase serapan TKD reguler yang tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pemulihan pasca banjir. Sementara di Tapanuli Selatan, penyerahan hunian tetap baru tahap awal, sedangkan pemulihan lahan pertanian masih tertinggal. Ketika lahan rusak dan penghidupan belum pulih, klaim keberhasilan pemulihan terdengar hampa. Akuntabilitas seharusnya diukur dari seberapa cepat warga bisa kembali hidup layak, bukan dari seberapa banyak rapat koordinasi digelar.
Jalan ke Depan: Transparansi, Timeline Jelas, dan Pemulihan yang Adil
Jika pemerintah bisa bergerak cepat membangun tanggul darurat dan mempercepat normalisasi sungai Padang, maka tidak ada alasan untuk membiarkan pemulihan di Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah berjalan lambat dan tertutup. Pemerintah daerah perlu menerbitkan laporan berkala yang mudah diakses publik, berisi perbandingan anggaran, realisasi, keluaran pekerjaan, dan jumlah penerima manfaat. Tantangan ke depan bukan hanya membangun kembali, tetapi memastikan wilayah yang pulih lebih aman dari banjir dan longsor berikutnya. Pemulihan pasca banjir yang adil menuntut tiga hal: data yang terbuka, timeline penyelesaian proyek yang jelas, dan partisipasi warga dalam mengawasi dana bencana Sumatra Utara. Tanpa itu, ratusan miliar rupiah akan terus mengalir tanpa meninggalkan jejak berarti selain kekecewaan di mata korban bencana.
