Dukungan perlu disertai pengawasan
Pengawasan SPPG adalah pemeriksaan dan penilaian atas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memastikan layanan Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pengawasan bukan hambatan bagi program, melainkan syarat agar manfaatnya sampai kepada masyarakat. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor mendukung Program MBG, tetapi menegaskan dukungan tidak boleh menutup ruang bagi pemeriksaan, evaluasi, dan perbaikan. Ketua umumnya, Moeltazam, menyampaikan pandangan tersebut pada 3 November 2026. Sikap ini penting: program yang menyasar anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui menyangkut kebutuhan sehari-hari warga, sehingga mutu pelaksanaannya tak bisa dianggap urusan administratif semata. Makan Bergizi Gratis dirancang untuk mengurangi ketimpangan gizi, menekan tengkes, dan mendukung kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Manfaat gizi dan ekonomi bergantung pada tata kelola
Program ini juga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal. Menurut Moeltazam, petani, pedagang pasar, pelaku UMKM, dan pekerja di rantai pasok pangan dapat ikut merasakan dampaknya. Namun, peluang itu tak otomatis terwujud. Pengadaan barang dan jasa harus transparan serta benar-benar melibatkan usaha lokal; tanpa itu, klaim pemberdayaan ekonomi berisiko berhenti sebagai janji. HMI turut menyoroti transformasi tata kelola di Badan Gizi Nasional melalui konsep BGN 2.0 di bawah kepemimpinan Sudaryono. Perubahan kelembagaan baru berarti jika terlihat dalam mutu dan keamanan makanan, ketepatan sasaran penerima, serta akuntabilitas penggunaan dana negara. Dengan demikian, tata kelola MBG harus dinilai dari hasil yang bisa dirasakan dan diperiksa di lapangan, bukan hanya dari rancangan kebijakan.
Dorongan inspeksi dan evaluasi di daerah
Bupati Bogor Rudy Susmanto mendukung langkah pemerintah pusat memperkuat pengawasan operasional SPPG. Dukungan itu disampaikan setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Nomor 400.5/8545/SJ, yang meminta gubernur, bupati, dan wali kota memperkuat inspeksi serta penilaian kesesuaian SPPG di daerah. Rudy menyatakan Pemkab Bogor telah mengawal program prioritas sejak awal dan melihat instruksi tersebut sebagai dorongan untuk melanjutkan pembenahan. Ia juga mengakui tak ada program pemerintah yang sempurna, sehingga evaluasi dan penyempurnaan perlu berjalan berkelanjutan serta melibatkan berbagai pihak. Pernyataan itu tepat, tetapi dukungan pemerintah daerah perlu diterjemahkan menjadi pemeriksaan operasional yang konsisten. Tanpa tindak lanjut yang jelas, instruksi pengawasan hanya akan menambah dokumen, bukan memperbaiki pengalaman penerima manfaat.
Pengawasan harus menjadi kebiasaan, bukan reaksi
Pengawasan yang berguna menghubungkan temuan dengan tindakan: kekurangan dicatat, diperiksa, lalu diperbaiki. HMI mendorong keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa, serta menyatakan siap mengawal MBG melalui kajian akademis, penyampaian aspirasi, dan kritik konstruktif. Peran itu tidak menggantikan tanggung jawab pelaksana, tetapi dapat memperluas pengawasan publik dan menjaga agar evaluasi tidak berhenti di internal lembaga. HMI juga mengapresiasi kerja jajaran pelaksana, termasuk koordinator dan kepala SPPG, sambil menegaskan masih ada hal yang perlu ditingkatkan. Sikap semacam ini lebih sehat daripada dukungan tanpa kritik maupun penolakan tanpa solusi. Pada akhirnya, keberhasilan Program MBG tidak cukup diukur dari makanan yang dibagikan. Ukurannya juga mencakup keamanan pangan, ketepatan penerima, transparansi pengadaan, serta manfaat gizi dan ekonomi yang benar-benar dirasakan. Pengawasan SPPG yang rutin dan tata kelola yang terbuka adalah fondasi agar tujuan itu tercapai.
