Kesetaraan di atas kertas belum menjamin pengakuan
Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah adalah jalur pendidikan formal khas pesantren yang memiliki kedudukan setara dengan sekolah dan madrasah, tetapi pengakuan terhadap ijazahnya belum selalu berjalan dalam praktik. Kesenjangan itu terasa ketika lulusan hendak melanjutkan kuliah atau mencari pekerjaan: sebagian masih menemui hambatan administratif maupun sosial. Persoalan ini disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Al-Kamal di Blitar, Kiai Asmawi Mahfudz, saat menerima kunjungan Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Kementerian Agama, Mastuki, pada 6 November 2026. Menurut Asmawi, salah satu penyebabnya ialah kurangnya pemahaman pemangku kepentingan tentang kesetaraan ijazah tersebut. Artinya, pengakuan ijazah pesantren tidak cukup berhenti pada aturan. Tanpa pemahaman yang sama di kampus, lembaga administrasi, dan dunia kerja, lulusan tetap harus menghadapi keraguan yang seharusnya sudah dijawab oleh status resmi pendidikan mereka.
Undang-Undang Pesantren Nomor 8 Tahun 2019 menetapkan Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah sebagai pendidikan yang setara dengan madrasah dan sekolah pada jenjangnya. Pendidikan diniyah formal mencakup jenjang ula, wustha, dan ulya. Namun, status hukum belum otomatis menghapus kendala pengakuan di lapangan. Sosialisasi yang disiapkan Kemenag karena itu bukan pekerjaan tambahan belaka: ia merupakan bagian penting untuk menjembatani aturan dengan keputusan nyata yang diambil oleh lembaga pendidikan dan pemberi kerja. Selama ijazah diniyah formal dan ijazah muadalah belum dipahami secara luas, kesetaraan berisiko hanya menjadi jaminan tertulis, bukan akses yang benar-benar dirasakan lulusan.

Sosialisasi perlu menyasar pihak yang menentukan
Mastuki menyatakan Kemenag akan meningkatkan komunikasi dan sosialisasi mengenai kedudukan hukum Pendidikan Diniyah Formal kepada para pemangku kepentingan. Pengakuan terhadap lulusan dan ijazah PDF juga akan dibahas secara khusus. Langkah ini tepat, tetapi hasilnya bergantung pada sasaran dan tindak lanjut: informasi harus menjangkau pihak yang menerima berkas, menetapkan kelayakan studi, atau menilai kualifikasi pelamar kerja. Kemenag juga berencana membahas basis data lembaga dan santri PDF secara internal, lalu memperluas koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Data yang jelas dapat membantu mengurangi kebingungan tentang satuan pendidikan dan lulusannya, sementara koordinasi lintas lembaga diperlukan agar pemahaman tentang kesetaraan tidak berhenti pada lingkungan pesantren.
Tantangan pengakuan berkelindan dengan pemahaman keluarga tentang pendidikan pesantren. Asmawi menyoroti bahwa sebagian orang tua belum memahami perbedaan pendidikan diniyah dan madrasah, meski keduanya dapat berjalan berdampingan. Di Pesantren Al-Kamal, hampir semua santri yang tinggal di pesantren mengikuti madrasah pada pagi hari dan pendidikan diniyah formal pada malam hari; pola itu menambah beban belajar, tetapi tetap dijalankan. Karena itu, sosialisasi sebaiknya tidak hanya menjelaskan status ijazah kepada instansi, tetapi juga menerangkan karakter dan tujuan jalur pendidikan kepada masyarakat. Pemahaman yang lebih baik dapat memperkuat kepercayaan keluarga, sekaligus mencegah kekhasan pembelajaran pesantren disalahartikan sebagai kekurangan.
Pemetaan mutu harus menjaga kekhasan pesantren
Pengakuan ijazah tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan tentang mutu dan ciri pendidikan yang melahirkannya. Kemenag sedang memetakan kondisi, karakteristik, serta kebutuhan satuan pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu. Dalam sesi berbagi pemangku kepentingan di Jakarta, pembahasan melibatkan 26 unsur undangan dan lembaga terkait, antara lain unsur pemerintah, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, akademisi, serta asosiasi penyelenggara. Hasil pemetaan direncanakan menjadi landasan bagi Direktorat Jenderal Pesantren untuk menyusun program, kebijakan, dan layanan yang lebih terarah.
Pendekatan yang bertolak dari kebutuhan lapangan lebih menjanjikan daripada kebijakan seragam yang mengabaikan perbedaan model. Diskusi memisahkan pembahasan ke dalam model Muallimin, Salafiyah, dan Pendidikan Diniyah Formal, termasuk kurikulum, silabus, kitab, serta perangkat pembelajaran. Keragaman ini bukan hambatan yang harus diratakan; ia perlu dipahami agar ukuran mutu sesuai dengan karakter masing-masing jalur. Pemetaan yang baik dapat membantu pemerintah merancang dukungan yang relevan, tetapi harus disertai tolok ukur yang jelas dan komunikasi terbuka dengan penyelenggara. Dengan begitu, peningkatan mutu tidak menghapus keunikan pendidikan pesantren dan pengakuan terhadap lulusannya punya dasar yang lebih kuat.
Pengakuan harus terasa dalam akses lulusan
Kemenag kini menyiapkan dua pekerjaan yang saling melengkapi: memperluas pemahaman tentang kedudukan hukum ijazah dan memetakan mutu satuan pendidikan. Keduanya perlu bergerak bersama. Sosialisasi tanpa koordinasi dan data berisiko hanya menghasilkan pengetahuan sesaat; pemetaan tanpa tindak lanjut dapat berhenti sebagai bahan laporan. Ukuran keberhasilannya semestinya terlihat dari berkurangnya hambatan ketika lulusan mendaftar kuliah atau melamar pekerjaan, serta dari kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lembaga.
Kesimpulannya, pengakuan ijazah pesantren menuntut lebih dari penegasan bahwa PDF dan Muadalah setara secara regulatif. Kemenag perlu memastikan informasi itu sampai kepada pihak yang membuat keputusan, memperkuat data lembaga dan lulusan, serta menggunakan hasil pemetaan mutu untuk merancang dukungan tanpa menyeragamkan tradisi. Jika langkah-langkah tersebut dijalankan konsisten, ijazah diniyah formal dan ijazah muadalah akan lebih mungkin membuka akses nyata, sementara pendidikan pesantren tetap berkembang dengan kekhasannya.






