Kesejahteraan guru tak boleh berhenti pada PPG
Kesejahteraan guru agama adalah upaya memastikan pendidik memperoleh dukungan dan pengakuan yang sepadan dengan tanggung jawab serta pengabdian mereka, termasuk ketika berstatus non-ASN atau mengajar dalam keterbatasan. Kementerian Agama sedang mematangkan skema peningkatan kesejahteraan bagi guru ASN dan non-ASN, bukan hanya mengandalkan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Rencana ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, dalam media gathering persiapan Hari Guru Nasional 2026 di Jakarta pada Selasa, 3 November 2026. Arah tersebut penting karena sertifikasi profesi, meski bernilai, tidak semestinya menjadi satu-satunya pintu bagi perbaikan kondisi guru. Jika kesejahteraan diperlakukan sebagai persoalan sistemik, kebijakan perlu menjangkau pendidik yang selama ini belum tersentuh program tertentu. Namun, skema Kemenag masih dibahas secara internal; rincian bentuk dukungan dan cara pelaksanaannya belum diumumkan.
Cakupan luas, rincian masih ditunggu
Rencana ini tidak membatasi perhatian pada satu status kepegawaian. Menurut Amien, cakupannya meliputi guru ASN, termasuk PNS dan PPPK, serta guru agama non-ASN. Itu pilihan yang tepat: mutu pendidikan agama tidak bergantung pada status administrasi pengajarnya, sehingga kebijakan kesejahteraan semestinya juga tidak membuat kelompok non-ASN tertinggal. Skala ekosistem yang hendak dirangkul pun besar. Peringatan Hari Guru Nasional 2026 melibatkan sekitar 800.000 guru dan tenaga kependidikan, termasuk lebih dari 300.000 guru Pendidikan Agama Islam di sekolah serta ratusan ribu guru agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dari institusi negeri maupun swasta. Angka tersebut menunjukkan mengapa rancangan lintas kelompok perlu disusun dengan cermat. Pemerintah menyatakan kebijakan baru akan diumumkan dalam waktu dekat, tetapi selama pembahasan berlangsung, guru masih menunggu jawaban konkret tentang siapa yang memenuhi syarat dan dukungan apa yang akan tersedia.
Pengabdian di daerah sulit perlu pengakuan nyata
Penghargaan bagi guru wilayah terpencil dan daerah terdampak bencana melengkapi rencana kesejahteraan. Kemenag menyiapkan apresiasi bagi pendidik yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kawasan terisolasi, serta daerah yang menghadapi bencana. Pengakuan ini punya arti lebih dari seremoni apabila mampu menandai pengabdian yang berlangsung di tengah keterbatasan akses dan kondisi kerja yang berat. Amien menilai penghargaan simbolis saja belum sebanding dengan jerih payah guru; yang dibutuhkan juga pengakuan substantif atas kontribusi mereka. Karena itu, apresiasi sebaiknya berjalan seiring dengan pembenahan kesejahteraan, bukan menjadi pengganti dukungan yang lebih menyeluruh. Kemenag merancang rangkaian kegiatan sepanjang November 2026 dengan tema “Guru Menginspirasi Anak Negeri Berprestasi”. Nilai tema itu akan lebih kuat bila penghormatan kepada guru diterjemahkan menjadi perhatian yang terasa dalam kehidupan kerja mereka.
Ujian berikutnya adalah pelaksanaan
Rencana Kemenag menjawab dua kebutuhan yang lama berjalan beriringan: memperluas kesejahteraan melampaui PPG dan mengakui pengabdian guru yang bekerja di lokasi paling menantang. Namun, kabar tentang skema yang masih dibahas belum sama dengan perubahan yang sudah dirasakan. Pemerintah perlu menjelaskan bentuk kebijakan, cakupan penerima, dan pelaksanaannya secara terbuka agar guru ASN maupun non-ASN dapat memahami apa yang akan berubah. Penghargaan bagi guru di daerah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana juga perlu mencerminkan kesulitan pengabdian mereka, bukan berhenti pada pengumuman. Langkah selanjutnya sudah dijanjikan: kebijakan akan disampaikan dalam waktu dekat, sementara rangkaian Hari Guru Nasional berlangsung sepanjang November. Kesimpulannya, arah kebijakan ini patut diapresiasi, tetapi keberhasilannya akan ditentukan oleh tindak lanjut yang jelas dan manfaat nyata bagi para pendidik.
