Porsi besar harus dibuktikan lewat layanan
Anggaran pendidikan adalah dana pemerintah yang digunakan untuk menjaga akses belajar, meningkatkan mutu pengajaran, dan menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Besarnya porsi anggaran penting, tetapi manfaatnya baru terasa jika dana itu menjangkau siswa dan sekolah yang paling membutuhkan. Dalam RAPBD DIY 2027, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 4,94 triliun, dengan belanja fungsi pendidikan mencapai 40,14 persen. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan angka tersebut dalam rapat paripurna DPRD DIY pada 6 November 2026, ketika daerah sedang menyesuaikan belanja akibat ruang fiskal yang terbatas. Komitmen itu patut diapresiasi, tetapi persentase tinggi bukan ukuran tunggal keberhasilan. Yang lebih menentukan ialah apakah belanja memperbaiki ruang kelas, membantu anak yang putus sekolah, dan meningkatkan pembelajaran secara merata—bukan sekadar memenuhi angka di dokumen anggaran.

DIY menjanjikan akses dan mutu, bukan hanya angka
Pemda DIY menyatakan dana pendidikan akan mendukung pembenahan infrastruktur sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Arah tersebut menghubungkan belanja dengan kebutuhan nyata: sekolah yang layak, pengajar yang lebih siap, dan lulusan dengan bekal yang relevan. Pemerataan juga menjadi bagian penting. Rencana mencakup pendataan dan penanganan anak tidak sekolah, beasiswa bagi siswa dari keluarga prasejahtera, serta penguatan fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan Khas Kejogjaan, kegiatan seni budaya, dan olahraga turut masuk dalam fokus anggaran. Namun, daftar program belum menjawab seberapa luas penerima manfaatnya. Ukuran yang layak dipantau ialah apakah siswa yang selama ini tertinggal benar-benar mendapat layanan, dan apakah perbaikan fasilitas serta kualitas mengajar terasa di berbagai sekolah, bukan hanya tercatat sebagai alokasi.
Bali menjelaskan selisih angka dalam rancangan
Di Bali, sorotan muncul karena angka pendidikan dalam rancangan APBD 2027 terlihat menyusut dibandingkan alokasi 2026. Kepala Disdikpora Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, mengatakan angka Rp 1,3 triliun yang tercatat belum memasukkan Dana BOS dan tunjangan profesi guru dari APBN. Menurut penjelasannya, kedua komponen itu rata-rata mendekati Rp 800 miliar; setelah seluruh sumber dihitung, anggaran pendidikan diperkirakan mendekati Rp 2,1 triliun. Ia menyebut porsinya diperkirakan 37 hingga 39 persen dari APBD Bali 2027 dan tetap melampaui batas minimal 20 persen. Penambahan komponen tersebut biasanya masuk pada akhir November, sehingga gambaran alokasi akan lebih utuh setelah pembaruan tercatat. Perbedaan antara angka awal dan total pendanaan penting: angka yang terlihat turun belum otomatis berarti program dipangkas, tetapi publik tetap berhak meminta rincian yang jelas.
Bandingkan dampak, bukan persentase semata
Angka DIY dan Bali tidak sepenuhnya sebanding: DIY menyajikan porsi fungsi pendidikan dalam RAPBD, sedangkan penjelasan Bali menekankan komponen APBD yang belum lengkap karena sebagian dana bersumber dari APBN. Karena itu, menyimpulkan salah satu daerah lebih baik hanya dari persentase akan menyesatkan. Disdikpora Bali menyatakan program SDM Bali Unggul berfokus pada standar peserta didik, pembenahan infrastruktur sekolah, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah daerah juga masih menunggu aturan teknis tentang penyaluran gaji dan tunjangan guru PPPK, termasuk kepastian skema DAK atau transfer lainnya. Ini memperlihatkan bahwa besaran alokasi dan dampak merupakan dua hal berbeda: dana harus tercatat dengan utuh, tersedia tepat waktu, lalu diterjemahkan menjadi layanan. Pemerataan dana pendidikan daerah perlu dinilai dari siapa yang terjangkau, mutu yang meningkat, serta kepastian program berjalan.
Kesimpulannya, porsi pendidikan DIY yang mencapai 40,14 persen memberi sinyal prioritas kuat, sementara klarifikasi Bali menunjukkan angka rancangan dapat berubah ketika sumber pendanaan dilengkapi. Namun, besarnya anggaran bukan jaminan pemerataan. Pemerintah kedua daerah perlu membuka rincian sumber dana dan menunjukkan hasil program bagi siswa, guru, serta sekolah yang membutuhkan. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan persentase yang diumumkan, melainkan layanan pendidikan yang lebih mudah diakses dan lebih bermutu.






