Pengakuan ijazah harus terasa di ruang penerimaan
Pengakuan ijazah pesantren adalah penerimaan kesetaraan pendidikan pesantren oleh lembaga pendidikan lain sehingga lulusannya dapat melanjutkan studi tanpa terhalang jenis lembaga asal. Karena itu, langkah Kementerian Agama memperluas pengakuan kesetaraan bukan urusan administratif belaka: ia menentukan apakah santri dapat memilih jenjang pendidikan berikutnya berdasarkan kemampuan, bukan prasangka terhadap ijazahnya. Undang-Undang Pesantren telah memberi dasar hukum, tetapi ketentuan itu belum sepenuhnya dipahami institusi pendidikan. Basnang Said, Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, menegaskan bahwa pendidikan ula, wustha, ulya, dan ma’had aly diakui negara, sementara lulusan pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal berpeluang melanjutkan ke perguruan tinggi di luar lingkungan Kemenag. Lulusan wustha juga dapat meneruskan ke sekolah menengah atas. Hak tersebut baru bermakna jika sekolah dan kampus menerapkannya dalam proses penerimaan.
Dari dasar hukum ke pelaksanaan
Masalah utama bukan ketiadaan landasan, melainkan jarak antara aturan dan pemahaman di lapangan. Ketika institusi penerima belum mengenali kesetaraan pendidikan pesantren, santri dapat menghadapi hambatan saat mendaftar, meski hak mereka telah dijamin. Penguatan Rekognisi Ijazah menjadi salah satu dari lima program prioritas Direktorat Jenderal Pesantren yang diumumkan Menteri Agama Nasaruddin Umar pada peringatan Hari Santri 2026. Kemenag menyatakan akan memperluas komunikasi dengan kementerian, lembaga, dan institusi pendidikan terkait agar pengakuan ijazah dipahami serta diterapkan. Arah ini patut didukung, tetapi keberhasilannya harus dinilai dari pengalaman calon siswa dan mahasiswa: apakah dokumen mereka diterima secara konsisten, dan apakah jalur keberatan tersedia bila terjadi penolakan. Sosialisasi yang luas perlu disertai penerapan yang jelas, agar kesetaraan tidak berhenti sebagai janji regulasi.
SMK Go Global membuka jalur keterampilan
Peluang santri tidak hanya bertumpu pada akses ke sekolah atau kampus. Kemenag mengusulkan 524 pesantren untuk masuk program SMK Go Global, dengan tujuan mengembangkan keterampilan dan membuka peluang kerja di luar negeri. Usulan ini mengakui potensi SMK di lingkungan pesantren untuk menyiapkan lulusan menghadapi kebutuhan dunia kerja, termasuk pasar internasional. Namun, jumlah pesantren yang diusulkan bukan bukti bahwa seluruhnya telah diterima atau bahwa pekerjaan luar negeri sudah tersedia; langkah berikutnya perlu memastikan pelatihan vokasi benar-benar sesuai kebutuhan kerja. Wakil Ketua Umum PBNU Ipang Wahid juga menekankan bahwa penguatan pendidikan vokasi perlu berjalan seiring dengan pengembangan kapasitas spiritual dan intelektual santri. Perpaduan itu lebih masuk akal daripada memaksa santri memilih antara identitas pendidikan dan kesiapan profesi. Keterampilan praktis, bekal intelektual, dan nilai yang dibangun pesantren dapat saling menguatkan.
Dua jalur, satu mobilitas yang lebih luas
Pengakuan pendidikan dan pengembangan keterampilan menjawab hambatan yang berbeda. Kesetaraan ijazah membuka akses vertikal—melanjutkan ke jenjang sekolah atau perguruan tinggi—sementara pendidikan vokasi memperluas akses ke pekerjaan, termasuk kemungkinan karier internasional. Jika keduanya berjalan beriringan, santri memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan langkah setelah lulus, bukan dibatasi oleh anggapan bahwa pendidikan pesantren kurang setara atau kurang relevan dengan kebutuhan kerja. Agar mobilitas itu nyata, Kemenag dan lembaga terkait perlu memastikan institusi memahami status ijazah, sementara program keterampilan memberi bekal yang cocok dengan pekerjaan sasaran. Santri kerja luar negeri tidak seharusnya menjadi slogan yang menggantikan pendidikan bermutu; ia harus menjadi salah satu pilihan yang didukung persiapan dan kapasitas yang memadai. Kesimpulannya, pengakuan ijazah dan jalur SMK Go Global layak dipandang sebagai dua bagian dari agenda yang sama: memperluas kesempatan santri tanpa menghapus kekuatan pendidikan pesantren.
