Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Polemik Ijazah Gibran: Beda Jenjang, Putusan Belum Tuntas

Polemik Ijazah Gibran: Beda Jenjang, Putusan Belum Tuntas
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Penyetaraan yang tak bisa disederhanakan

Polemik ijazah Gibran adalah sengketa tentang keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menghubungkan kualifikasi dari luar negeri dengan jenjang sekolah di Indonesia. Persoalannya bukan semata-mata menentukan kelas yang setara, melainkan memastikan bagaimana jalur pendidikan dan materi belajarnya dibandingkan. Konsultan pendidikan Monic Christian menilai Advance Diploma MDIS milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sulit disetarakan secara langsung dengan ijazah SMA; jika harus dicari tingkat formal yang paling mendekati, SMA dinilai sebagai padanannya. Namun, Monic juga menilai materi Advance Diploma lebih tinggi daripada pendidikan SMA dan menyebutnya program pra-perguruan tinggi. Perbedaan itu penting: menyebut satu kualifikasi “lebih tinggi” belum otomatis menjawab apakah dokumen tersebut memenuhi kategori administratif tertentu. Karena itu, sengketa ini menuntut penjelasan tentang dasar dan prosedur penyetaraan, bukan sekadar perbandingan label jenjang.

Polemik Ijazah Gibran: Beda Jenjang, Putusan Belum Tuntas

Jalur Singapura dan Indonesia berbeda

Menurut Monic, struktur pendidikan Singapura berbeda dari Indonesia dalam jenjang, durasi, dan jalur menuju perguruan tinggi. Di Singapura, O-Level diselesaikan pada kelas 10; setelahnya, siswa dapat memilih A-Level atau Junior College, politeknik, maupun Community College. Jalur-jalur itu memiliki fokus berbeda: A-Level atau Junior College menyiapkan siswa untuk pendidikan tinggi, sementara jalur diploma memberi materi yang lebih khusus sesuai bidang studi. Maka, membandingkan kualifikasi hanya berdasarkan kesamaan tingkat kelas berisiko mengabaikan isi dan tujuan pendidikannya. Inilah alasan penyetaraan ijazah lintas negara perlu bertumpu pada proses penilaian yang jelas, bukan asumsi bahwa satu nama program punya padanan langsung. Perdebatan mengenai Advance Diploma MDIS seharusnya dibaca dalam konteks tersebut: komentar konsultan menjelaskan kerumitan akademiknya, tetapi tidak menggantikan keputusan resmi maupun menjelaskan sendiri status dokumen yang dipersoalkan.

Putusan MA dan kewajiban pelaksanaan

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam gugatan yang mempersoalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024. Dengan demikian, perkara bergerak dari perdebatan tentang perbedaan sistem pendidikan ke soal pelaksanaan putusan pengadilan. Ketentuan yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXIV/2026 menyebut putusan MA harus dilaksanakan dalam 14 hari kerja sejak diucapkan; tenggat pelaksanaan putusan PTUN berkekuatan hukum tetap itu dipangkas dari 60 hari kerja. Batas waktu tersebut membuat ketidakjelasan tindak lanjut bukan perkara sepele. Namun, laporan yang tersedia belum menunjukkan langkah konkret untuk menjalankan pembatalan, penarikan, atau pemusnahan surat keterangan. Tanpa kepastian mengenai pelaksana dan tahap berikutnya, putusan hukum berisiko berhenti sebagai keputusan tertulis.

Polemik Ijazah Gibran: Beda Jenjang, Putusan Belum Tuntas

Belum ada tindak lanjut yang terang

Perkembangan yang dilaporkan hingga 9 November 2026 menunjukkan DPR dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum menetapkan langkah konkret. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan parlemen baru akan menyikapi persoalan setelah masa reses berakhir pada 9 November 2026, serta menyebut DPR belum memperoleh salinan lengkap putusan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan hingga 6 November belum ada proses hukum lanjutan ataupun pembahasan internal mengenai pelaksanaannya. Artinya, tenggat 14 hari kerja berjalan di tengah ketidakjelasan tentang siapa yang akan bertindak dan bagaimana putusan diterapkan. Perbedaan pendidikan lintas negara memang membuat penyetaraan tidak sederhana, tetapi kerumitan itu tidak boleh menjadi pengganti kepastian pelaksanaan. Kesimpulannya, publik membutuhkan tindak lanjut resmi yang transparan dan sesuai putusan; sampai ada penjelasan demikian, polemik ijazah Gibran tetap belum tuntas.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!