Kesetaraan di atas kertas belum menjamin akses
Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah adalah satuan pendidikan formal khas pesantren yang memadukan pembelajaran terstruktur dengan tradisi keilmuan Islam, termasuk kajian kitab kuning. Meski kedudukannya setara dengan sekolah dan madrasah menurut aturan, ijazah lulusannya belum selalu diterima tanpa hambatan di jalur pendidikan lanjutan dan dunia kerja. Persoalan ini disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Al-Kamal, Kiai Asmawi Mahfudz, saat menerima kunjungan Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Kementerian Agama, Mastuki, pada 6 November 2026. Kesenjangan antara pengakuan hukum dan praktik administratif berarti lulusan dapat menanggung akibat dari ketidakpahaman lembaga penerima, bukan dari mutu atau capaian belajar mereka. Karena itu, pengakuan ijazah pesantren harus terasa dalam proses pendaftaran kuliah maupun pelamaran kerja—bukan berhenti sebagai ketentuan tertulis.
Sosialisasi harus menjangkau pihak yang menerima ijazah
Mastuki menyatakan Kemenag akan memperkuat komunikasi dan sosialisasi mengenai kedudukan hukum Pendidikan Diniyah Formal kepada para pemangku kepentingan. Pengakuan lulusan dan ijazah PDF juga akan dibahas secara khusus, sementara koordinasi diperluas ke kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pendidikan formal serta ketenagakerjaan. Langkah ini tepat, sebab aturan kesetaraan tidak banyak membantu jika petugas seleksi, institusi pendidikan, dan pemberi kerja tidak memahaminya. Kemenag juga berencana membahas basis data lembaga dan santri PDF di lingkungan internalnya. Namun sosialisasi perlu lebih dari penyebaran informasi: pemangku kepentingan harus memperoleh panduan yang jelas untuk memeriksa dan menerima ijazah diniyah formal maupun ijazah muadalah. Tanpa tindak lanjut semacam itu, lulusan masih berisiko menghadapi hambatan administratif dan sosial yang sama.
Pemetaan mutu mesti menjaga kekhasan pesantren
Selain menangani pengakuan, Kemenag memetakan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan pendidikan Muadalah serta Diniyah Formal sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu. Pemetaan ini dibahas dalam Sharing Session Pemangku Kepentingan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Jakarta, yang melibatkan 26 unsur undangan dan lembaga terkait. Peserta mencakup unsur pemerintah, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, asosiasi, akademisi, dan praktisi pesantren. Pembahasan kelompok menelaah tiga model: Muallimin, Salafiyah, dan Pendidikan Diniyah Formal, termasuk kurikulum, silabus, kitab, serta perangkat pembelajaran. Pendekatan dari bawah ini lebih masuk akal daripada memaksakan satu ukuran seragam: pola pendalaman kitab, perpaduan dirasah dan penguatan bahasa, serta kurikulum diniyah formal memiliki kebutuhan berbeda. Standar mutu seharusnya memastikan kualitas tanpa menghapus ciri pendidikan pesantren.

Hasil pemetaan harus berujung pada kebijakan yang terasa
Kemenag menyebut hasil pemetaan akan menjadi landasan bagi Direktorat Jenderal Pesantren untuk menyusun program, kebijakan, dan layanan yang lebih terarah. Nilainya akan ditentukan oleh apakah temuan lapangan benar-benar diterjemahkan menjadi dukungan sesuai kebutuhan tiap model pendidikan, sekaligus memperjelas posisi ijazah bagi lembaga penerima. Tantangan tidak hanya menyangkut pengakuan: sebagian orang tua belum memahami perbedaan pendidikan diniyah dan madrasah, sementara di sejumlah pesantren santri mengikuti keduanya dalam jadwal yang padat. Itu membuat penjelasan tentang tujuan dan karakter masing-masing jalur penting bagi keluarga, bukan hanya birokrasi. Kesimpulannya, pemetaan mutu dan sosialisasi perlu berjalan beriringan. Pemetaan tanpa kebijakan yang responsif berisiko menjadi pendataan belaka; sosialisasi tanpa penerapan konsisten pun tidak menghapus hambatan. Kemenag perlu memastikan keduanya memperluas kesempatan lulusan untuk melanjutkan studi dan bekerja.






