Pengangkatan harus berujung pada perbaikan layanan
Kepala sekolah negeri adalah pemimpin satuan pendidikan yang bertanggung jawab mengelola sekolah, membina tenaga pendidik, dan menjaga agar pembelajaran memenuhi kebutuhan peserta didik. Karena itu, pergantian kepala sekolah seharusnya dinilai dari hasilnya di ruang kelas, bukan hanya dari seremoni pengangkatan.
Di Sidoarjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan SK Bupati kepada 31 kepala SD dan SMP negeri. Kepala Dispendikbud Ridho Prasetyo mewakili bupati dalam penyerahan tersebut; dua penerima mendapat promosi, sedangkan 29 lainnya menjalani mutasi. Pemerintah daerah menyebut penataan itu sebagai upaya memperkuat kepemimpinan dan tata kelola sekolah, menyegarkan organisasi, serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan.
Arah itu tepat, tetapi ukurannya bukan jumlah SK yang dibagikan. Keberhasilan semestinya tampak pada pembelajaran yang lebih baik, koordinasi yang terjaga, dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan siswa. Tanpa tindak lanjut dan pertanggungjawaban yang jelas, rotasi berisiko menjadi perubahan administratif semata.
Brebes menekankan integritas dalam pelantikan
Bupati Brebes Paramatiha Widya Kusuma melantik 40 kepala sekolah pada Kamis, 5 November 2026. Dari jumlah itu, 30 kepala sekolah mendapat penugasan melalui rotasi dan 10 guru madya dipromosikan untuk memimpin sekolah tingkat SD dan SMP.
Pelantikan kepala sekolah tersebut juga menjadi panggung untuk menegaskan bahwa rotasi dan promosi tidak boleh dibayangi transaksi jabatan. Bupati secara terbuka menanyakan apakah peserta diminta uang untuk memperoleh jabatan; para peserta menjawab tidak. Penegasan ini penting, tetapi integritas tidak cukup dibuktikan dengan jawaban dalam sebuah acara.
Menurut Kepala Dindikpora Brebes Sutaryono, pengisian jabatan melalui pembahasan Baperjakat dan pengajuan rekomendasi teknis kepada BKN. Seluruh kepala sekolah juga menandatangani pakta integritas yang melarang pungutan tidak sesuai ketentuan, termasuk uang gedung dan uang pengembangan sekolah. Komitmen tersebut perlu disertai pengawasan yang konsisten agar orang tua tidak menanggung beban pungutan.
Ukuran keberhasilan ada pada tata kelola sehari-hari
Sidoarjo dan Brebes sama-sama mengandalkan rotasi serta promosi untuk mengisi kepemimpinan sekolah, tetapi tujuan akhirnya harus melampaui penataan jabatan. Kepala sekolah memegang tanggung jawab manajerial, mengembangkan potensi sekolah, dan mengawasi kerja guru serta tenaga kependidikan. Itu menuntut pemimpin yang membangun kerja sama, memperhatikan kompetensi guru, dan menjaga mutu proses belajar.
Dampak yang paling dekat bagi keluarga adalah pengalaman anak di sekolah: pembelajaran yang terarah, lingkungan yang tertib, dan bebas dari pungutan yang tidak sesuai aturan. Karena itu, tata kelola sekolah perlu dinilai dari praktik yang dapat dirasakan siswa dan orang tua, bukan hanya dari janji setelah pelantikan.
Brebes menyatakan pengisian jabatan akan dilakukan bertahap, dengan ruang promosi dan rotasi masing-masing 50 orang pada setiap tahap. Sidoarjo, sementara itu, berharap penataan kepemimpinan memperbaiki pengelolaan satuan pendidikan dan meningkatkan layanan yang berpihak pada peserta didik. Materi yang tersedia tidak merinci masa jabatan maupun daftar nama kepala sekolah. Kesimpulannya, pengangkatan puluhan kepala SD dan SMP baru bernilai jika integritas, pengawasan, dan mutu pembelajaran benar-benar menjadi hasilnya.
