Aksi Dua Tahun: Evaluasi Kritis, Bukan Sekadar Ritual Jalanan
Aksi mahasiswa dua tahun pemerintahan adalah demonstrasi pemerintahan yang digelar kelompok mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah secara terbuka, dengan fokus pada tuntutan ekonomi sosial, perlindungan lingkungan, kebebasan sipil, dan kualitas layanan publik sebagai cermin kekecewaan maupun harapan masyarakat terhadap arah kepemimpinan nasional. Aksi kali ini digelar bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menjadikannya lebih dari sekadar protes rutin: ini adalah rapor politik yang dibacakan di jalanan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) dan BEM UI merencanakan demonstrasi di Jakarta, dengan titik utama di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani. Momentum ini jelas menunjukkan bahwa bagian kritis masyarakat menilai dua tahun pertama pemerintahan belum menjawab keresahan dasar soal ekonomi, lingkungan, dan kebebasan sipil.
Rangkaian Aksi dan Rekayasa Lalu Lintas: Kota Beradaptasi dengan Protes
Demonstrasi di Jakarta dirancang terstruktur: aksi simbolik dimulai di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB, lalu berlanjut ke kawasan Tugu Tani sekitar pukul 15.00 WIB. Kegiatan penyampaian aspirasi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, menandai satu hari penuh kota dipaksa mendengar suara warganya. Di sisi lain, aparat kepolisian merespons dengan rekayasa lalu lintas situasional di sejumlah titik strategis, termasuk sekitar Tugu Tani, Monas, Jalan Sudirman–Thamrin, dan kawasan gedung MPR/DPR. Pengendara diimbau mengantisipasi kepadatan, menggunakan rute alternatif, berangkat lebih awal, dan mengikuti petunjuk petugas karena pengalihan arus bisa berubah sewaktu-waktu. Imbauan agar masyarakat tetap menghormati penyampaian pendapat dan menjaga ketertiban selama aksi memperlihatkan paradoks: negara mengakui hak protes, tetapi tetap berupaya meminimalkan gangguannya pada rutinitas kota.
Tuntutan Lingkungan dan Agraria: Krisis Ekologis Dijadikan Rapor Pemerintah
Dimensi paling tajam dari evaluasi kebijakan pemerintah dalam aksi mahasiswa dua tahun adalah soal lingkungan dan agraria. Mahasiswa menuntut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir ditetapkan sebagai bencana nasional, lengkap dengan pemulihan kesehatan warga terdampak dan penindakan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Tuntutan ini menegaskan bahwa krisis ekologis bukan lagi dipandang sebagai musibah alam, melainkan konsekuensi tata kelola yang gagal. Ketika asap karhutla mengancam kualitas udara di kota-kota besar dan banjir berulang menghantam kawasan rentan, mahasiswa membaca itu sebagai bukti bahwa pemerintah belum serius mengubah pola eksploitasi lahan dan penegakan hukum lingkungan. Di balik seruan penetapan bencana nasional, tersimpan pesan politis: negara diminta berhenti melindungi kepentingan korporasi yang merusak dan mulai berpihak pada warga terdampak.
Ekonomi, Layanan Publik, dan Kebebasan Sipil: Tuntutan Inti Negara Kesejahteraan
Selain lingkungan, tuntutan ekonomi sosial menjadi jantung demonstrasi pemerintahan ini. Mahasiswa mendesak pembenahan tata kelola ekonomi untuk menjaga stabilitas dan menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat luas. Di sektor layanan publik, mereka menuntut biaya pendidikan dan kesehatan yang lebih terjangkau serta pemerataan akses layanan dasar. Ini bukan sekadar keluhan soal mahalnya hidup, tetapi kritik terhadap arah kebijakan yang dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan warga biasa. Di saat yang sama, kebebasan sipil ditempatkan sebagai syarat utama: mahasiswa meminta pemerintah menghentikan tindakan yang membatasi kebebasan berpendapat dan menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rangkaian tuntutan ini menggambarkan visi negara kesejahteraan yang diinginkan: ekonomi yang adil, layanan publik yang inklusif, dan ruang demokrasi yang tidak dibungkam.
Dua Tahun Prabowo–Gibran: Rapor Terbuka dari Jalanan
Demo dua tahun Prabowo–Gibran jelas bukan peristiwa tunggal; ia adalah bagian dari evaluasi kebijakan pemerintah yang lebih luas, dilakukan oleh kelompok yang menolak diam. Aliansi Komite Sadar yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus besar menunjukkan bahwa kritik ini lintas kota dan lintas kampus, bukan suara terisolasi. Dengan menyoroti lingkungan, ekonomi, kebebasan sipil, korupsi, dan layanan publik, mahasiswa menyusun rapor yang isinya tegas: capaian pemerintahan dianggap belum sebanding dengan tantangan yang dihadapi warga. Imbauan aparat agar masyarakat menghormati penyampaian pendapat sekaligus menjaga ketertiban memperlihatkan bahwa negara menyadari legitimasi aksi, meski tetap mengontrol ruangnya. Pada akhirnya, demonstrasi ini mengirim pesan sederhana namun keras: tanpa koreksi serius atas kebijakan ekonomi, ekologis, dan demokrasi, kepercayaan publik akan terus diuji di jalanan, bukan di ruang konferensi pers.
