Dua Tahun yang Menentukan: Ekonomi Mengarah pada Pertumbuhan dan Pemerataan
Evaluasi dua tahun pemerintahan terhadap pencapaian ekonomi pemerintah adalah penilaian menyeluruh atas arah kebijakan pertumbuhan, pemerataan, dan ketahanan pangan, dengan melihat kinerja makro, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan kebijakan publik membentuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di berbagai wilayah secara lebih merata dan inklusif. Dalam dua tahun ini, arah kebijakan ekonomi nasional dinilai sudah berada di jalur yang tepat dengan menempatkan pertumbuhan dan pemerataan sebagai dua poros utama kebijakan pemerataan ekonomi. Ini bukan sekadar soal angka, melainkan pilihan politik ekonomi: menahan inflasi, menjaga daya beli, dan memperkuat ekonomi akar rumput agar manfaat pembangunan tidak terpusat di kota besar. Dengan latar ketidakpastian geopolitik dan gangguan rantai pasok global, pilihan untuk menggabungkan stabilitas makro dengan pemerataan adalah langkah berani yang layak diapresiasi sekaligus dikritisi arah lanjutannya.
Stabilitas Makro dan Pencapaian Pertumbuhan: Fondasi yang Mulai Menguat
Jika hanya melihat angka, pencapaian ekonomi pemerintah tampak meyakinkan: pertumbuhan produk domestik bruto berada di kisaran menengah, dengan kinerja 5,61 persen pada kuartal I dan 5,29 persen pada kuartal II. Kutipan ini penting karena menunjukkan bahwa mesin ekonomi domestik tetap hidup meski dunia diguncang perubahan harga energi dan gangguan rantai pasok. Yang jauh lebih signifikan, tren tingkat kemiskinan menurun dan ketimpangan koefisien juga ikut turun, meski sempat naik sedikit dalam setahun terakhir. Artinya, pertumbuhan mulai memberi dampak sosial, tidak berhenti di level statistik. Inflasi yang terjaga meski terjadi El Nino dan gangguan rantai pasok di Selat Hormuz menunjukkan kebijakan fiskal dan stimulus domestik tidak asal ekspansif, melainkan diarahkan menjaga harga kebutuhan pokok dan stabilitas jangka menengah.
Pemerataan Berbasis Data dan Penguatan Ekonomi Daerah
Keunggulan paling menarik dari dua tahun ini adalah cara kebijakan pemerataan ekonomi dirancang: bukan pemerataan seragam, tetapi berbasis pengenalan kebutuhan tiap kelompok dan wilayah melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Pendekatan data presisi ini adalah syarat agar intervensi sosial dan ekonomi tepat sasaran, mengurangi tumpang tindih program dan kesalahan penerima manfaat. Arah kebijakan pemerintah juga sudah dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penahanan kenaikan iuran BPJS dan tarif listrik, serta upaya menjaga fiskal untuk memastikan program prioritas tetap berjalan. Di lapangan, strategi distribusi yang lebih merata mulai dibangun dari bawah: penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, integrasi dengan BUMDes dan UMKM lokal, serta digitalisasi dan pelebaran akses pasar agar desa menjadi sumber pertumbuhan baru, bukan sekadar penerima bantuan.
Pertumbuhan Berkelanjutan dan Rantai Kebijakan dari Desa hingga Investasi Negara
Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam konteks dua tahun pemerintahan ini tidak lagi dipahami sebatas kenaikan PDB. Kebijakan diarahkan memperkuat ekonomi masyarakat, mendorong produktivitas daerah, dan membuka kesempatan bagi UMKM, koperasi, petani, dan nelayan agar rantai nilai ekonomi menyentuh sebanyak mungkin pelaku usaha kecil. Program Makan Bergizi Gratis misalnya, bukan hanya menyasar gizi warga, tetapi sengaja melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam pengadaan bahan, sehingga menciptakan permintaan baru dan efek berganda bagi ekonomi daerah. Di sisi lain, pembentukan badan pengelola investasi nasional seperti Danantara menunjukkan keseriusan mengoptimalkan aset negara dan BUMN untuk pembiayaan sektor produktif dan agenda industrialisasi. Jika konsisten, kombinasi ekonomi akar rumput dan pengelolaan aset negara ini bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan berkelanjutan.
Menuju Tahap Berikut: Reformasi Struktural dan Konsistensi Kebijakan
Dua tahun pertama pemerintahan jelas baru tahap awal memperkuat fondasi ekonomi nasional, bukan garis finis. Pertumbuhan yang terjaga adalah modal, tetapi tantangan berikutnya adalah reformasi struktural: penyederhanaan birokrasi, digitalisasi layanan dan perizinan, penguatan industri bernilai tambah, efisiensi logistik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa langkah ini, pertumbuhan mudah terjebak dalam pola yang tidak inklusif. Pertumbuhan dan pemerataan bukan agenda yang saling bertentangan; pertumbuhan menyediakan sumber daya, pemerataan memastikan manfaatnya tidak hanya dinikmati segelintir wilayah dan kelompok. Kesimpulannya, dua tahun ini layak disebut periode yang tepat arah, tetapi belum tentu cukup kuat. Kuncinya adalah konsistensi kebijakan dan evaluasi berkelanjutan, agar kebijakan pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan benar-benar menjadikan perekonomian lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan bagi warga di seluruh wilayah.
