Prioritas harus menjawab masalah warga
Prioritas pembangunan Papua Tengah adalah rangkaian kebijakan dan kegiatan yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga konektivitas serta kemandirian ekonomi daerah. Inilah ukuran yang semestinya dipakai untuk menilai apakah rencana pemerintah benar-benar berguna, bukan sekadar panjangnya daftar proyek. Pada Kamis, 5 November 2026, Gubernur Meki Frits Nawipa membuka rapat kerja bersama delapan bupati dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Nabire. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menyelaraskan pembangunan, membahas keuangan daerah, dan menyiapkan tahun anggaran 2027. Kepala Bapperida Eliezer Yogi menjelaskan bahwa rancangan berangkat dari evaluasi capaian dan pemetaan masalah, termasuk kesenjangan sumber daya manusia, kesehatan, infrastruktur, topografi, konektivitas, serta tata kelola. Karena kondisi kabupaten berbeda, prioritas Papua Tengah hanya akan tepat sasaran bila perencanaan memakai data yang akurat dan kebutuhan setempat.
Rumah sakit provinsi perlu beralih dari rencana ke pelaksanaan
Salah satu tolok ukur paling nyata dari program pembangunan 2027 ialah apakah layanan dasar bergerak dari dokumen menuju fasilitas yang bisa digunakan warga. Dalam paparan program, pemerintah menyebut pendidikan gratis, sekolah berasrama, Sekolah Sepanjang Hari, serta rencana pendirian universitas negeri di Nabire. Untuk kesehatan, dokumen perencanaan dan pekerjaan terkait rumah sakit disebut telah disiapkan; pembangunan rumah sakit provinsi pada tahun berikutnya bergantung pada kepastian lahan. Syarat lahan yang jelas bukan catatan administratif kecil: tanpa itu, target pembangunan berisiko tertunda sebelum pekerjaan fisik dimulai. Karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu menetapkan siapa yang menangani setiap tahap, lalu membuka kemajuan dan hambatannya kepada masyarakat. Paparan yang tersedia juga tidak merinci sasaran kebun kopi maupun fasilitas perikanan. Maka, sejuta pohon kopi dan pangkalan ikan tidak dapat diperlakukan sebagai rincian program terverifikasi dalam uraian ini. Prioritas yang diumumkan perlu dibedakan tegas dari usulan yang belum dijelaskan.
Koordinasi delapan kabupaten menentukan hasil
Gubernur meminta delapan bupati menyatukan langkah dan merumuskan tindakan konkret yang memberi dampak langsung kepada masyarakat. Arahan itu tepat, sebab proyek yang tumpang tindih membuang tenaga, sementara wilayah yang luput dari intervensi tetap menanggung masalahnya. Dalam rapat, Meki Nawipa menekankan pembagian peran yang jelas: jika kabupaten menangani suatu wilayah atau program, provinsi sebaiknya mengisi kebutuhan lain, dan sebaliknya. Koordinasi juga harus mencakup data. Perbandingan capaian antarkabupaten perlu ditopang pendataan penduduk yang cermat agar bantuan dan layanan tidak hanya mengikuti angka agregat. Kesamaan arah bukan berarti semua daerah menerima program yang sama; justru pembagian kerja harus menyesuaikan kebutuhan dan kondisi geografis. Pertemuan di Nabire menyediakan ruang untuk menyusun kesepahaman, tetapi ukuran keberhasilannya adalah keputusan yang diterjemahkan ke dalam rencana kerja, penanggung jawab, dan tindak lanjut yang dapat diperiksa.
Hak fiskal dan rencana 2027 harus berjalan bersama
Rapat kepala daerah juga membahas sisa kurang salur Dana Bagi Hasil sebesar Rp755,73 miliar yang belum memiliki kejelasan alokasi pembayaran. Besarnya tunggakan membuat koordinasi fiskal sama pentingnya dengan penyusunan proyek: rencana yang ambisius tidak akan berjalan sesuai harapan jika penerimaan daerah belum pasti. Gubernur meminta pemerintah kabupaten memperjuangkan hak fiskal, termasuk yang berkaitan dengan DBH, royalti, dan pajak air permukaan, dengan sikap bersama, bukan bergerak sendiri-sendiri. Langkah berikutnya yang dipaparkan mencakup rekonsiliasi hak DBH dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, koordinasi penagihan, verifikasi estimasi royalti, proyeksi kas APBD 2027 secara hati-hati, dan pelaporan berkala. Ini seharusnya menjadi agenda kerja terukur, bukan sekadar seruan solidaritas. Kesimpulannya, prioritas Papua Tengah akan lebih mungkin menjelma menjadi layanan dan infrastruktur bila delapan kabupaten membagi tanggung jawab dengan terang, memakai data yang dapat dipercaya, dan mengawal hak fiskal secara kolektif.
