Kecepatan anggaran harus terlihat di lapangan
Dana pemulihan bencana adalah pembiayaan yang digunakan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan layanan dan mata pencaharian, serta mengurangi risiko warga setelah bencana. Karena banjir kembali melanda sejumlah wilayah, Pemerintah Aceh mempercepat penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 sembari menjalankan penanganan darurat. Hingga 30 Oktober, realisasi anggaran tingkat provinsi mencapai 44,80 persen.
Angka itu menunjukkan dorongan sudah berjalan, tetapi persentase penyerapan bukan ukuran akhir keberhasilan. Warga akan merasakan hasilnya ketika jalan kembali bisa dilalui, muara tidak terus mendangkal, dan pekerjaan serta layanan sehari-hari pulih. Secara keseluruhan, realisasi tambahan TKD di tingkat provinsi dan 14 kabupaten/kota tercatat Rp698,8 miliar atau 42,30 persen dari pagu Rp1.652,1 miliar. Pemerintah Aceh menyatakan percepatan pekerjaan tetap harus berjalan berdampingan dengan respons terhadap banjir. Memasuki November, Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah meminta kepala SKPA serta pelaksana kegiatan menjaga laju pekerjaan. Prioritas berikutnya semestinya bukan sekadar membelanjakan dana, melainkan memastikan setiap proyek menjawab kebutuhan warga.
Keterbukaan juga bagian dari pemulihan. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, meminta penjelasan kepada publik mengenai anggaran penanggulangan bencana Aceh Rp24,2 triliun yang, menurutnya, pernah dipaparkan Satgas PRR. Pertanyaan itu penting karena dana pemulihan bencana hanya membangun kepercayaan bila penggunaan dan hasilnya dapat diperiksa.
Lhokseumawe: lindungi tepian, pulihkan penghidupan
Di Lhokseumawe, tambahan TKD sebesar Rp125,0 miliar telah masuk ke kas daerah, dengan realisasi 41,66 persen per 30 Oktober 2026. Namun ukuran yang lebih bermakna terletak pada pilihan proyeknya: talud Kuala Meuraksa dibangun untuk menahan pengikisan tepian sungai, sementara warga Desa Kuala menunggu pemulihan sumber penghasilan sebagai nelayan dan petani tambak.
Pembangunan talud senilai Rp1.286.200.000 dimulai pada 11 September dan ditargetkan selesai pada awal Desember 2026. Progresnya dilaporkan mencapai 71,8 persen, tetapi talud saja belum menyelesaikan masalah muara yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan abrasi. Sekretaris Desa Kuala, Rizal Fandi, menjelaskan bahwa tepian tanpa dinding penahan terus terkikis oleh pasang surut. Warga juga membutuhkan normalisasi muara serta dukungan usaha, seperti modal, bibit, pakan, dan perahu.
Inilah sisi pemulihan pascabanjir Aceh yang sering luput dari ukuran proyek fisik: sungai dan muara yang berfungsi berkaitan langsung dengan akses perahu, aliran air ke tambak, dan penghasilan keluarga. Talud adalah perlindungan yang perlu, tetapi hasilnya akan terbatas bila pemulihan ekonomi nelayan dan petambak tidak menyusul. Contoh Lhokseumawe menunjukkan bahwa dana harus menghubungkan perlindungan lingkungan dengan kemampuan warga kembali bekerja.
Bener Meriah: jalan sebagai urat kehidupan
Kebutuhan di Bener Meriah berbeda, tetapi sama mendesaknya: memulihkan akses. Setelah kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025, keterbatasan fiskal daerah mendorong dukungan antarpemerintah. Kota Pematangsiantar memberikan bantuan keuangan khusus Rp25 miliar kepada Bener Meriah; dari jumlah itu, Rp1,2 miliar dialokasikan untuk rekonstruksi Jalan Bale Atu–Simpang Bandara Rembele sepanjang 513 meter.
Ruas tersebut menjadi jalur alternatif setelah jalan Kandepag–Kantor Bupati Bener Meriah terdampak bencana dan tidak dapat dilalui. Karena itu, rekonstruksi jalan Aceh bukan perkara tampilan aspal semata: akses yang lancar menopang mobilitas warga dan distribusi barang. Pekerjaan menggunakan lapisan aspal AC-BC serta bahu jalan beton mutu K-200. Bantuan ini berasal dari tambahan TKD yang diterima Pematangsiantar; kota tersebut memperoleh Rp164,33 miliar melalui KMK 59/2026 dan mengalokasikan sebagian dukungan fiskalnya untuk daerah terdampak.
Perbandingan kedua daerah memperlihatkan bahwa satu pola belanja tidak cocok untuk semua kebutuhan. Lhokseumawe memerlukan perlindungan tepian sungai sekaligus dukungan bagi ekonomi perikanan, sedangkan Bener Meriah membutuhkan akses jalan yang dapat dipakai warga dan angkutan barang. Bantuan antardaerah memberi jalan bagi daerah dengan kemampuan fiskal terbatas, tetapi pelaksanaannya harus tetap dinilai dari mutu pekerjaan dan manfaat nyata.
Ukuran keberhasilan adalah pemulihan yang terasa
Talud di Kuala Meuraksa dan jalan Bale Atu memperlihatkan dua wajah kebutuhan pemulihan: perlindungan kawasan pesisir dan muara, serta pemulihan akses darat. Keduanya sama pentingnya karena bencana tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga mengganggu pekerjaan, perjalanan, dan distribusi kebutuhan warga. Itulah sebabnya percepatan Transfer ke Daerah patut disertai penentuan prioritas yang terbuka, jadwal yang jelas, dan pengawasan hasil.
Pemerintah Aceh telah mendorong percepatan penggunaan anggaran, sementara contoh di Lhokseumawe dan Bener Meriah menunjukkan proyek fisik yang menjawab masalah setempat. Langkah selanjutnya ialah menuntaskan pekerjaan sesuai target dan menghubungkannya dengan pemulihan layanan serta mata pencaharian. Keberhasilan dana pemulihan tidak cukup diukur dari persentase realisasi; ukurannya adalah apakah nelayan dapat kembali melaut, tambak berfungsi, dan jalan kembali membuka aktivitas warga. Di situlah percepatan anggaran membuktikan nilainya.
