Prioritas harus berangkat dari masalah warga
Prioritas Papua Tengah adalah kerangka program pembangunan provinsi yang disusun untuk menjawab hambatan nyata di wilayahnya melalui pembagian peran, layanan dasar, konektivitas, dan penguatan ekonomi. Pada Kamis, 5 November 2026, Kepala Bapperida Eliezer Yogi memaparkan kerangka program Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley untuk 2027 dalam rapat kepala daerah se-provinsi. Pendekatan yang bertolak dari evaluasi capaian dan pemetaan persoalan patut dipertahankan: tanpa diagnosis yang jujur, daftar proyek mudah menjadi katalog ambisi, bukan jawaban bagi masyarakat. Pemerintah daerah mengidentifikasi tantangan sumber daya manusia, kesehatan, infrastruktur, topografi, konektivitas, daya saing, serta tata kelola. Perbedaan kondisi kabupaten—termasuk kesenjangan capaian pembangunan manusia—membuat satu pola program untuk seluruh wilayah tidak memadai. Rencana yang baik harus memberi ruang bagi kebutuhan pegunungan dan pesisir tanpa mengaburkan sasaran.
Karena itu, pemutakhiran data penduduk dan koordinasi dengan BPS bukan urusan administratif belaka. Data Orang Asli Papua yang lebih akurat dapat membantu pemerintah menentukan siapa yang belum terjangkau layanan dan di mana intervensi paling dibutuhkan. Program Papua Tengah akan lebih meyakinkan bila setiap kegiatan dapat ditautkan pada masalah terukur, kelompok penerima yang jelas, dan hasil yang bisa diperiksa. Tanpa itu, perbedaan kebutuhan antarwilayah berisiko tertutup oleh angka rata-rata provinsi.
Layanan dasar dan ekonomi perlu terlihat hasilnya
Kerangka yang dipaparkan Bapperida mencakup pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, tata kelola, keamanan dan ketertiban, adat dan budaya, konektivitas, serta kemandirian ekonomi. Pada pendidikan, program yang disebut meliputi sekolah gratis, sekolah berasrama, Sekolah Sepanjang Hari, dan universitas negeri. Untuk kesehatan, rencana mencantumkan rumah sakit provinsi, dengan harapan lahannya sudah siap agar pembangunan dapat dimulai tahun berikutnya. Janji itu baru akan berarti bagi warga jika diikuti kejelasan tahapan, kesiapan lahan, tenaga kesehatan, dan akses layanan. Bangunan penting, tetapi keberhasilan rumah sakit ditentukan pula oleh kemampuannya melayani pasien secara berkelanjutan.
Di sisi ekonomi dan konektivitas, paparan juga menyebut pembentukan BUMD, jalan antarkabupaten pada ruas provinsi, subsidi penerbangan, serta rencana pengembangan subsidi Damri untuk daerah pedalaman dan subsidi perairan di Nabire dan sekitarnya serta Timika. Ini lebih dari daftar infrastruktur: transportasi menentukan apakah warga dapat mencapai sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan pusat administrasi. Namun, keberhasilan program tidak boleh diukur hanya dari banyaknya kegiatan yang diumumkan. Pemerintah perlu menjelaskan urutan pelaksanaan dan memastikan manfaat tidak berhenti di pusat kabupaten.
Koordinasi delapan kabupaten menjadi ujian utama
Rapat koordinasi di Kantor Gubernur pada 5 November mempertemukan gubernur, wakil gubernur, para bupati, sekretaris daerah, dan jajaran pengelola keuangan untuk membahas program 2027 serta persoalan pendanaan. Pesan Meki Nawipa tentang pembagian peran patut menjadi prinsip kerja: jika kabupaten sudah mengintervensi suatu wilayah atau program, provinsi sebaiknya mengerjakan sektor lain, dan sebaliknya. Penyelarasan ini penting agar anggaran tidak terserap oleh proyek yang bertumpuk di satu tempat sementara kebutuhan dasar di tempat lain tertinggal. Delapan kabupaten perlu menyepakati siapa mengerjakan apa, berbagi data yang sebanding, dan menyusun sasaran yang dapat dipantau bersama.
Namun, koordinasi tidak boleh berakhir pada pembagian wilayah kerja di atas kertas. Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu menguji apakah program saling melengkapi, apakah pembiayaannya realistis, dan siapa yang bertanggung jawab ketika pelaksanaan tersendat. Keterbukaan atas sasaran serta kemajuan tiap program akan membantu warga menilai apakah kesepakatan antarpemerintah menghasilkan layanan yang lebih baik, bukan hanya mengurangi tumpang tindih birokrasi.
DBH tertahan menuntut rencana yang realistis
Rakor juga menyoroti sisa kurang salur Dana Bagi Hasil yang belum mendapat kepastian pembayaran. Dari total kewajiban, pemerintah pusat baru mengalokasikan Rp82,50 miliar atau sekitar 9,84 persen, sementara kekurangan Rp755,73 miliar belum memiliki kejelasan alokasi pembayaran. Angka itu membuat perencanaan 2027 harus berhati-hati: pemerintah daerah tidak semestinya menggantungkan program wajib pada penerimaan yang belum pasti. Gubernur mengajak jajaran daerah memperjuangkan hak DBH secara bersama, alih-alih bergerak sendiri-sendiri tanpa hasil berarti.
Langkah berikutnya mencakup rekonsiliasi hak DBH dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, koordinasi bersama di bawah pimpinan gubernur untuk menagih kekurangan, verifikasi estimasi royalti 2025 dan 2026, penyusunan proyeksi kas APBD 2027 secara konservatif, serta pelaporan berkala atas posisi kurang salur. Ini arah yang tepat, tetapi ukurannya harus berupa tindak lanjut yang transparan dan prioritas layanan yang tetap terlindungi. Pada akhirnya, rencana pembangunan dinilai bukan dari panjangnya daftar program, melainkan dari apakah koordinasi lintas kabupaten dan kepastian anggaran benar-benar memperbaiki kehidupan warga.
