Literasi Keuangan Sekolah: Dari Edukasi Tambahan Menjadi Inti Kurikulum
Literasi keuangan sekolah adalah upaya sadar dan sistematis untuk mengajarkan murid mengelola uang, memahami produk keuangan syariah dan digital, serta menilai risiko transaksi finansial sebagai bagian dari kurikulum resmi, bukan sekadar kegiatan ekstrakurikuler atau sosialisasi sesaat yang mudah terlupakan. Dalam puncak Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di sekolah sekaligus memasukkan literasi keuangan digital ke kurikulum melalui Bahan Ajar Literasi Keuangan Fase E dan F. Langkah ini jelas: sekolah tidak boleh lagi netral terhadap urusan uang; ia harus menjadi tempat murid belajar membedakan peluang finansial sehat dari jebakan keuangan yang merugikan.
Rumah Pendidikan: Bahan Ajar Gratis, Tapi Harus Dipakai Secara Kritis
Kekuatan terbesar program ini adalah akses gratis bahan ajar melalui platform Rumah Pendidikan OJK. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan, buku literasi keuangan syariah yang disusun OJK dapat diunduh dan diakses murid, guru, dan masyarakat tanpa biaya. Bahan ajar itu tidak hanya bicara menabung, tetapi merangkum pengelolaan keuangan pribadi, lembaga keuangan, perekonomian digital, perencanaan finansial, investasi, pinjaman, dan pengelolaan anggaran. Pada Rumah Pendidikan, modul seperti “Mengelola Keuangan Pribadi”, “Perekonomian Digital”, dan “Analisis Data dan Peluang” sudah dikurasi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dan mengintegrasikan literasi keuangan ke pelajaran Ekonomi, Matematika, serta kegiatan kokurikuler. Ini modal besar, namun tanpa sikap kritis guru dan murid, bahan ajar gratis hanya akan menjadi arsip digital yang tidak mengubah perilaku finansial di dunia nyata.
Mengapa Literasi Digital dan Syariah Harus Menyatu di Kelas
Keputusan memasukkan kurikulum keuangan syariah dan edukasi finansial digital ke sekolah lahir dari realitas pahit: setiap hari masih ada korban pinjaman online ilegal, judi online, scam, dan fraud. Literasi keuangan digital yang rendah mengganggu stabilitas sistem keuangan, menekan daya beli, dan meningkatkan risiko kredit macet. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan syariah sudah 43 persen, tetapi inklusinya baru 13,24 persen, menunjukkan pemahaman publik belum berujung pada penggunaan layanan syariah yang sehat. Karena itu, OJK dan Kemendikdasmen tidak cukup hanya melakukan sosialisasi; mereka memasukkan literasi keuangan digital ke kurikulum formal melalui bahan ajar Fase E dan F yang diterapkan di mata pelajaran Ekonomi, Matematika, dan kokurikuler. Pesan tersiratnya tegas: melek finansial bukan pilihan tambahan, melainkan kompetensi dasar abad digital.
Melindungi Generasi dari Godaan Pinjol dan Transaksi Digital Tidak Aman
Program literasi keuangan sekolah ini dirancang sebagai perisai bagi generasi muda terhadap godaan finansial di dunia digital. Kepala Eksekutif OJK Dicky Kartikoyono menyebut tujuan program adalah menciptakan generasi yang cakap, bijak, produktif, dan terlindungi: cakap karena memahami keuangan, bijak dalam memilih sesuai kebutuhan, produktif karena pengetahuannya menambah nilai, serta terlindungi karena memahami hak dan risiko. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat kecakapan murid membaca pilihan dan risiko keuangan serta membangun kebiasaan mengambil keputusan yang aman dan bertanggung jawab. Bila murid sejak SMP dan SMA terbiasa menganalisis skenario pinjol ilegal atau modus penipuan sebagai bagian tugas kelas, mereka akan lebih siap mengatakan “tidak” ketika dihadapkan pada ajakan mudah berutang, judi online, atau investasi bodong yang memanfaatkan kebodohan finansial.
Tantangan 3T dan Beban Guru: MoU Bukan Cukup, Perlu Eksekusi Berani
Meski desain kebijakan tampak kuat, eksekusi di lapangan masih penuh tanda tanya. Isu klasik muncul: kesiapan guru ekonomi dan matematika, infrastruktur digital sekolah, dan akses internet di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) menjadi kendala utama. Beban kurikulum yang sudah padat membuat pengamat meragukan efektivitas jika materi literasi keuangan hanya diselipkan tanpa jam khusus. Padahal, ISFO 2026 menunjukkan antusiasme dengan 11.952 peserta dalam 4.030 tim, tumbuh sekitar 12 persen dan 15 persen dari tahun sebelumnya; energi ini bisa hilang jika sistem tidak siap menampungnya. Rekomendasi pelatihan intensif guru, integrasi proyek berbasis kasus nyata, dan kemitraan dengan platform edtech offline untuk daerah 3T harus segera diimplementasikan, bukan sekadar catatan. Tanpa keberanian mengurangi konten lain dan memberi ruang nyata bagi literasi keuangan, MoU ini berisiko menjadi dokumen seremonial yang tidak menyentuh dompet dan keputusan harian murid.
