Pemeliharaan Jalan Nasional Bukan Sekadar Tambal Sulam
Pemeliharaan jalan nasional adalah rangkaian kegiatan rutin dan berkala untuk menjaga agar ruas jalan strategis tetap laik fungsi, aman, dan nyaman, mencakup perbaikan kerusakan permukaan, penguatan struktur perkerasan, serta pengawasan kondisi lapangan agar mobilitas orang dan barang tidak terganggu dan risiko kecelakaan dapat ditekan secara berkelanjutan. Kegagalan menjalankan pemeliharaan jalan nasional pada akhirnya bukan hanya soal lubang di aspal, tetapi soal akuntabilitas PPK infrastruktur jalan dan keseriusan balai jalan dalam melindungi keselamatan publik. Ketika lubang dibiarkan melebar dan pengendara dipaksa berjudi dengan nasib di setiap kilometer, negara terlihat absen di ruang paling dasar: akses transportasi yang layak. Karena itu, perdebatan soal kerusakan jalan nasional harus berbicara terang tentang siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana mereka dievaluasi.
Aceh Tenggara: Lubang Menganga, PPK Menghilang
Keluhan pengguna jalan di Aceh Tenggara terhadap pemeliharaan jalan nasional ruas Kutacane–Batas Sumut menunjukkan betapa rapuhnya komitmen di tingkat lokal. Memasuki penghujung tahun 2026, lubang tetap bertebaran di ruas Batas Gayo Lues–Kutacane–Batas Sumut, termasuk persis di pusat Kota Kutacane dekat traffic light. Ini bukan kerusakan baru; warga menyebutnya telah bertahun-tahun dibiarkan tanpa penanganan serius dari PPK 3.5 yang bertanggung jawab. Ketika warga harus mendesak agar perbaikan dilakukan “sebelum jatuh korban laka lantas dan agar pengguna jalan merasa nyaman saat melintas”, itu artinya sistem pengawasan gagal. Lebih ironis lagi, PPK yang mengurusi ruas Batas Sumut–Kutacane–Batas Gayo Lues tidak dapat dimintai tanggapan karena telepon selulernya tidak aktif. Di sini, akuntabilitas perbaikan jalan runtuh sejak dari hal paling sederhana: hadir untuk menjawab publik.
Jawa Timur: Ketika Laporan Publik Direspons Cepat
Kontras dengan Aceh Tenggara, pemeliharaan jalan nasional di Jawa Timur menunjukkan bagaimana PPK infrastruktur jalan seharusnya bekerja. Balai jalan wilayah Jawa Timur–Bali melalui PPK 3.6 melakukan pemeliharaan rutin di Ruas Jalan Nasional 098 Purwodadi–Batas Kabupaten Malang KM 66 setelah menerima laporan masyarakat tentang kerusakan perkerasan. Keluhan disampaikan lewat Aplikasi Jalan Kita (JAKI), yang kemudian ditindak dengan pemeriksaan dan pekerjaan patching atau penambalan di titik kerusakan lokal serta perbaikan CAP sebagai bagian dari pemeliharaan. Respons ini bukan sekadar teknis; ia menunjukkan bahwa suara pengguna jalan diakui sebagai pemicu tindakan. Penanganan dini mencegah kerusakan meluas dan mengurangi gangguan terhadap kendaraan yang melintas. Ruas Purwodadi–Malang adalah jalur vital dari Pasuruan ke Malang, sehingga pemeliharaan rutin dan preservasi berkelanjutan di sana adalah bentuk pemeliharaan jalan nasional yang menempatkan keselamatan dan konektivitas sebagai prioritas.
Jambi dan Daerah Lain: Seruan Akuntabilitas yang Belum Merata
Di Jambi, kepala balai jalan menegaskan garis tegas: PPK yang tidak serius akan dievaluasi karena kualitas dan ketepatan penanganan jalan tidak bisa ditawar. Menurut Robert Eduard Sihotang, PPK wajib memahami karakteristik medan, kondisi tanah, dan beban kendaraan sebelum menentukan metode penanganan, agar jalan tidak tampak bagus hanya saat baru selesai lalu cepat rusak kembali. Ia mengingatkan bahwa kondisi medan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi lemahnya perencanaan dan pelaksanaan; jika medannya berat, sejak awal penanganan teknis harus disiapkan. Pernyataannya layak dikutip: “Saya akan evaluasi PPK yang tidak serius. Kita bekerja menggunakan anggaran negara dan yang kita bangun adalah fasilitas untuk masyarakat. Jadi tidak boleh asal-asalan”. Dengan pengawasan lebih ketat lewat rapat koordinasi dan pengendalian program, harapannya pemeliharaan jalan nasional memberi manfaat jangka panjang, bukan hanya memenuhi target fisik.
Kerusakan yang Menyebar, Reformasi Akuntabilitas yang Mendesak
Potret pemeliharaan jalan nasional hari ini terpecah: ada lubang lama dibiarkan di Aceh, ada penanganan berbasis laporan publik di Jawa Timur, ada ancaman evaluasi PPK di Jambi, dan berbagai keluhan lain di wilayah timur seperti Maluku yang menunjukkan masalah serupa pemeliharaan yang tidak merata. Intinya, kerusakan jalan nasional yang dibiarkan menahun adalah gejala akuntabilitas perbaikan jalan yang lemah. PPK infrastruktur jalan seharusnya bukan sekadar pengelola administrasi paket kerja, melainkan penjaga keselamatan di jalur yang menghubungkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Ketika satu balai mampu memanfaatkan kanal pengaduan dan bergerak cepat, sementara di tempat lain telepon PPK tak aktif saat dimintai jawaban, reformasi jelas dibutuhkan. Pemeliharaan jalan nasional harus ditopang mekanisme evaluasi ketat seperti yang diserukan di Jambi, transparansi kinerja PPK, serta partisipasi aktif pengguna jalan. Tanpa itu, lubang di aspal akan tetap menjadi simbol lubang dalam tanggung jawab negara.
