Perbaikan jalan menguji tanggung jawab publik
Perbaikan jalan rusak adalah upaya memulihkan akses yang aman dan layak bagi warga, bukan sekadar pekerjaan fisik, karena keterlambatan dapat mengganggu perjalanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dua kasus di Solo dan Petungkriyono memperlihatkan pilihan warga saat kebutuhan dasar itu tak kunjung terpenuhi: menyuarakan protes agar pemerintah bergerak atau mengambil alih sebagian pekerjaan dengan tenaga dan biaya sendiri. Di sepanjang Jalan Kolonel Sugiyono, Solo, pekerja kembali mengerjakan proyek pada Rabu, 4 November 2026, setelah warga memprotes pengerjaan yang dinilai lambat. Sementara itu, warga Desa Songgodadi, Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, bergotong royong mengecor ruas Curugmuncar–Songgodadi dengan semen rakyat setelah jalan terbengkalai sekitar enam tahun. Kedua respons itu sama-sama berangkat dari kebutuhan mendesak. Namun, swadaya warga semestinya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk menunaikan tanggung jawab, bukan alasan untuk membiarkan jalan rusak terus menunggu.

Di Solo, protes mendorong proyek kembali berjalan
Kasus Jalan Kolonel Sugiyono menunjukkan bahwa keluhan warga dapat menjadi tekanan publik yang berarti. Setelah pengerjaan dinilai lambat dan menuai protes, pekerja kembali berada di lokasi untuk menyelesaikan perbaikan pada Rabu, 4 November 2026. Kembalinya aktivitas proyek patut disambut, tetapi tidak semestinya dianggap sebagai jawaban penuh sebelum pekerjaan benar-benar menghadirkan jalan yang lebih baik. Selama perbaikan berlangsung, pengguna jalan tetap menghadapi gangguan dan perlu melintas dengan aman di sekitar area kerja. Karena itu, proyek jalan lambat bukan persoalan administratif belaka: dampaknya terasa dalam perjalanan sehari-hari, sementara warga sulit mengetahui kapan kondisi jalan akan pulih jika pekerjaan tersendat. Sumber hanya menyebut pengerjaan kembali dilakukan agar masyarakat dapat berkendara dengan nyaman, tanpa memberikan jadwal penyelesaian. Sikap warga yang menyampaikan protes mengingatkan bahwa keterbukaan dan kemajuan pekerjaan perlu tampak di lapangan, bukan hanya menjadi janji.

Di Songgodadi, swadaya menutup celah yang terlalu lama
Di Songgodadi, warga patungan cor jalan karena menunggu perbaikan tak lagi cukup. Tokoh masyarakat Daslam mengatakan ruas jalan kabupaten itu terbengkalai sekitar enam tahun dan beberapa kali diajukan untuk diperbaiki, tetapi belum mendapat respons yang diharapkan. Kerusakan tersebut bukan soal kenyamanan semata: jalan menjadi akses penting bagi anak-anak yang bersekolah dan warga yang membutuhkan layanan kesehatan, termasuk ibu hamil yang hendak melahirkan. Dengan gotong royong, warga mulai mengecor titik yang paling parah menggunakan semen rakyat. Dari sekitar 300 meter ruas yang membutuhkan penanganan, kemampuan swadaya mereka baru menjangkau sekitar 100 meter. Batas itu memperjelas bahwa inisiatif mandiri bukan pengganti perbaikan menyeluruh. Keterbatasan biaya, material, dan tenaga membuat warga hanya mampu menangani sebagian kerusakan. Aksi mereka patut dihargai, tetapi sekaligus menunjukkan betapa berat beban yang jatuh ke pundak masyarakat ketika respons pemerintah tak kunjung terasa.

Keluhan dan gotong royong bukan pilihan yang seharusnya dipertentangkan
Perbedaan kedua kasus terletak pada cara warga merespons, bukan pada hak mereka atas jalan yang layak. Di Solo, warga menyuarakan keberatan atas pengerjaan yang lambat dan proyek kembali berjalan; di Songgodadi, warga yang lelah menunggu turun tangan memperbaiki sebagian ruas. Protes menjaga pemerintah tetap dimintai pertanggungjawaban, sedangkan gotong royong memberi pertolongan langsung ketika akses sehari-hari sudah mendesak. Namun, jangan sampai keberhasilan warga mengumpulkan tenaga dan material berubah menjadi pembenaran untuk mengalihkan kewajiban publik kepada mereka. Jalan yang menunjang sekolah, kesehatan, dan kegiatan harian perlu ditangani secara tuntas, bukan hanya pada bagian yang sanggup dicor masyarakat. Kedua pengalaman ini menyampaikan tuntutan yang sama: keluhan harus ditanggapi dan perbaikan harus terasa bagi pengguna. Warga boleh bergerak untuk mengurangi kesulitan, tetapi pemerintah tetap perlu memikul tanggung jawab atas infrastruktur yang menjadi akses bersama.






