Angka pemulihan perlu dibaca sesuai cakupannya
Infrastruktur pascabencana Sumatra mencakup jalan, jembatan, dan fasilitas dasar yang diperbaiki setelah banjir dan longsor, dengan capaian yang harus dibaca menurut wilayah, jenis aset, dan ukuran kemajuannya. Perbedaan itu penting: angka pemulihan Sumbar untuk infrastruktur daerah tidak bisa disamakan dengan laporan lintas provinsi tentang jalan nasional dan hunian sementara. Bencana pada November–Desember 2025 merusak 2.036 ruas jalan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kini, laporan yang terbit pada Oktober 2026 memperlihatkan kemajuan nyata, tetapi bukan berarti seluruh pemulihan tuntas. Jalan nasional telah kembali berfungsi, sementara sebagian jalan dan jembatan daerah masih menunggu perbaikan. Membaca persentase tanpa melihat denominator dan cakupan wilayah berisiko memberi kesan bahwa semua kebutuhan warga sudah terpenuhi.
Progres Sumbar: jalan lebih maju daripada jembatan
Di Sumbar, progres pemulihan jalan daerah mencapai 83,23 persen, sedangkan jembatan daerah baru 59,50 persen. Selisih ini menunjukkan bahwa konektivitas belum pulih merata: jalan yang dapat dilalui belum otomatis berarti seluruh penghubung antarkawasan sudah tersedia. Angka tersebut menggambarkan kemajuan pada aset daerah di Sumbar, bukan persentase seluruh infrastruktur di tiga provinsi. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan tambahan TKD diberikan agar kemampuan keuangan pemerintah daerah menguat dan pemulihan dapat berjalan paralel. Arah itu masuk akal, sebab pekerjaan daerah tidak selesai hanya karena jalur nasional kembali berfungsi. Bagi warga, pemulihan jalan dan jembatan menentukan akses sehari-hari sekaligus kelancaran distribusi barang dan logistik. Satgas PRR masih mengoordinasikan percepatan bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.
Jalan nasional pulih, tetapi pekerjaan daerah berlanjut
Laporan lintas provinsi memakai ukuran yang berbeda. Per 9 Oktober 2026, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Pada tingkat daerah, 2.291 dari 2.421 ruas jalan dan 827 dari 1.184 jembatan terdampak telah kembali berfungsi. Dengan demikian, pernyataan bahwa jalan nasional pulih 100 persen tidak boleh dibaca sebagai tanda bahwa semua akses daerah sudah beres. Data ini mencakup Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sedangkan angka 83,23 persen untuk jalan dan 59,50 persen untuk jembatan merujuk khusus pada Sumbar. Jalan nasional pulih merupakan capaian penting bagi mobilitas dan distribusi, tetapi kesenjangan di jaringan lokal tetap terasa bagi warga yang bergantung pada ruas dan jembatan daerah.
Huntara hampir tuntas, pemulihan belum selesai
Di seluruh tiga provinsi terdampak, 20.770 dari target 20.803 hunian sementara Sumatra telah selesai dibangun per 9 Oktober 2026, atau sekitar 99,8 persen; sebanyak 20.728 unit sudah dihuni. Capaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan tempat tinggal darurat ditangani dalam skala besar, tetapi penyelesaian unit bukan satu-satunya ukuran pemulihan. Pembangunan hunian tetap masih berlangsung: dari rencana 57.027 unit, 2.103 telah selesai dan 1.844 masih dikerjakan. Layanan dasar juga mulai berfungsi kembali, termasuk seluruh 867 puskesmas terdampak yang dilaporkan kembali melayani masyarakat. Kesimpulannya, kemajuan nasional dan kebutuhan lokal harus dinilai bersama. Jalan nasional yang pulih dan huntara yang hampir rampung adalah fondasi, bukan garis akhir; pemulihan baru terasa tuntas ketika akses daerah dan hunian permanen turut tersedia.
