Tiga kota, satu tuntutan evaluasi
Demo mahasiswa adalah aksi publik yang digunakan mahasiswa untuk menyampaikan kritik, menuntut pertanggungjawaban, dan mendesak perubahan kebijakan pemerintah. Dalam rangka evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran, aksi di Sukabumi, Bandung, dan Lampung memperlihatkan bahwa kegelisahan mahasiswa berpusat pada dampak kebijakan terhadap kehidupan warga. Di Sukabumi, puluhan mahasiswa BEM Nusantara Sukabumi Raya membakar ban dan memblokade Simpang Cibolang pada Jumat, 23 Oktober 2026, sebagai bentuk protes atas dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi yang berlangsung sekitar pukul 16.20 hingga 18.00 WIB membuat antrean kendaraan mengular dari arah Kota Sukabumi maupun Cibadak. Gangguan lalu lintas itu menjadi pengingat bahwa demonstrasi membawa konsekuensi bagi pengguna jalan, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya desakan mahasiswa agar kritik mereka didengar. Mereka menilai momentum ini tepat untuk menagih janji politik dan mempertanyakan arah kebijakan yang dianggap belum berpihak pada masyarakat kecil.
Bandung: hukum dan harga kebutuhan pokok
Aksi BEM SI di Bandung pada Senin, 26 Oktober 2026, menempatkan karhutla dan penegakan hukum sebagai ujian nyata bagi pemerintah. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi berunjuk rasa di DPRD Jawa Barat, lalu melanjutkan aksi ke Simpang Dago-Cikapayang. Mereka mendesak penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Sumatera, sekaligus mengangkat kasus korupsi dan mahalnya kebutuhan pokok. Kritik ini lebih dari daftar tuntutan: warga membutuhkan hukum yang terasa adil dan harga pangan yang tidak terus menekan rumah tangga. Peserta aksi menilai ketimpangan masih membebani masyarakat miskin dan kelas menengah bawah, dengan beras sebagai salah satu contoh yang disorot. Pemerintah, di sisi lain, menyatakan program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 62 juta penerima manfaat. Perbedaan antara capaian yang diumumkan dan keluhan yang disuarakan menegaskan bahwa keberhasilan program perlu diukur pula dari pelaksanaan serta manfaat yang dirasakan warga.
Lampung memperluas daftar keberatan
Pada Selasa, 27 Oktober 2026, ratusan orang dari Aliansi Lampung Melawan menggelar demonstrasi di kawasan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung. Aksi tersebut menjadi kelanjutan Konsolidasi Akbar Jilid II untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah pusat. Kehadiran mahasiswa bersama organisasi seperti LMND, PMII, dan HMI menunjukkan bahwa keresahan ini melampaui satu kelompok kampus. Isu yang mereka angkat mencakup karhutla, distribusi BBM subsidi, Koperasi Desa Merah Putih, pemborosan anggaran, dugaan menguatnya militerisme di ranah sipil, kerusakan lingkungan, akses pendidikan, serta harga kebutuhan pokok. Tuntutan itu menghubungkan persoalan tata kelola dengan kesejahteraan sehari-hari: kebijakan dinilai gagal bila tidak menjawab kebutuhan warga. Aksi berakhir saat waktu magrib. Sementara itu, mahasiswa Sukabumi menyatakan akan terus menyuarakan aksi serupa sampai tata kelola sumber daya alam diarahkan untuk kemakmuran masyarakat. Artinya, pemerintah perlu menanggapi substansi kritik, bukan hanya menunggu kerumunan bubar.
Program perlu diuji dari dampaknya
Sorotan mahasiswa di tiga daerah bertemu pada pertanyaan mendasar: apakah kebijakan pemerintah menjawab masalah warga atau hanya tampak ambisius di atas kertas? Di Sukabumi, BEM Nusantara mengkritik pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mereka menilai MBG diterapkan terlalu seragam tanpa cukup mempertimbangkan kesiapan teknis tiap daerah, sementara daya beli yang melemah menjadi bagian dari kekhawatiran ekonomi mereka. Di Lampung, Koperasi Desa Merah Putih kembali masuk daftar kritik bersama isu anggaran dan distribusi BBM subsidi. Kritik terhadap program tidak otomatis membuktikan program gagal, tetapi pemerintah perlu menjawab persoalan desain, kesiapan pelaksanaan, dan pengawasan secara terbuka. Demikian pula, penanganan karhutla tidak cukup dengan janji penindakan: mahasiswa menuntut pihak yang diduga bertanggung jawab diproses secara adil. Tanpa evaluasi yang bisa diuji dan respons terhadap kebutuhan pokok, klaim capaian akan terus berhadapan dengan pengalaman warga yang merasa terbebani.
Kesimpulannya, rangkaian demo mahasiswa di Sukabumi, Bandung, dan Lampung bukan sekadar penanda dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Aksi-aksi ini memperlihatkan tuntutan agar MBG dan Koperasi Merah Putih dilaksanakan dengan cermat, hukum ditegakkan tanpa tebang pilih, karhutla ditangani serius, dan tekanan harga kebutuhan pokok tidak diabaikan. Evaluasi pemerintahan baru bermakna bila kritik tersebut menghasilkan jawaban, perbaikan, dan kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.
