Aksi lintas kota sebagai evaluasi pemerintahan
Demonstrasi mahasiswa adalah penyampaian aspirasi secara kolektif oleh mahasiswa untuk menekan pemerintah agar menanggapi persoalan publik dan mempertanggungjawabkan pilihan kebijakannya. Pada Oktober, aksi di Jakarta dan Semarang memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berhenti pada kritik umum: mahasiswa membawa tuntutan konkret, terutama soal lingkungan, kebutuhan hidup, dan pelayanan negara. Pada Selasa, 20 Oktober 2026, mahasiswa dan masyarakat sipil berunjuk rasa di kawasan Monumen Tugu Tani, Jakarta Pusat. Aksi berlanjut di Jalan Pahlawan, Semarang, pada Kamis, 22 Oktober. Di Jakarta, dua mahasiswa memanjat monumen untuk membentangkan spanduk besar berisi lima tuntutan; pemasangan itu berlangsung sekitar 18 menit dan selesai pukul 18.08 WIB. Cara penyampaian yang mencolok tersebut menggarisbawahi pesan politiknya: aspirasi yang dianggap mendesak perlu terlihat, bukan sekadar tercatat.
Lima tuntutan, satu kritik terhadap prioritas negara
Lima tuntutan pemerintah yang disuarakan aliansi mahasiswa Semarang Raya mencakup kebutuhan sehari-hari, peran aparat, proyek pembangunan, konflik agraria, dan pemberantasan korupsi. Daftar ini penting karena menghubungkan tekanan ekonomi warga dengan pertanyaan yang lebih luas: siapa yang menikmati pembangunan dan siapa yang menanggung dampaknya?
- Menstabilkan harga bahan pokok dan BBM agar kebutuhan dasar lebih terjangkau.
- Mengembalikan TNI dan Polri pada fungsi utama sesuai amanat reformasi.
- Mengevaluasi secara menyeluruh Proyek Strategis Nasional.
- Memulihkan hak atas tanah serta wilayah yang terdampak bencana dan konflik agraria.
- Menegakkan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Susunan tuntutan tersebut menunjukkan bahwa kritik mahasiswa bukan penolakan terhadap pembangunan semata. Mereka meminta pemerintah menguji manfaat, dampak, dan pertanggungjawaban kebijakan. Tanpa evaluasi terbuka, proyek dan program berisiko dipandang lebih penting daripada perlindungan hak warga dan pemulihan wilayah.
Karhutla menguji keseriusan kebijakan publik
Penanganan karhutla menjadi sorotan utama karena mahasiswa menilai respons pemerintah lambat, sementara masyarakat dan lingkungan menghadapi dampak langsung. Di Jakarta, massa mendesak agar kebakaran hutan dan lahan ditetapkan sebagai bencana nasional sekaligus meminta pemulihan ekosistem terdampak. Di Semarang, peserta juga menyoroti kebakaran di kawasan gambut dan pegunungan Jawa Tengah serta meminta pemerintah menuntaskannya. Persoalannya bukan hanya pemadaman api. Ketika bencana mengganggu pekerjaan dan mata pencaharian, pemulihan warga seharusnya berjalan seiring dengan pemulihan alam. Mahasiswi Unnes, Lira, mempertanyakan prioritas anggaran dan menilai program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi agar dana dapat diarahkan lebih dahulu pada penanganan darurat karhutla. Pernyataan itu mencerminkan tuntutan evaluasi kebijakan publik yang berpijak pada kebutuhan mendesak, bukan sekadar perdebatan tentang program.
Mobilisasi kampus dan tindak lanjut aspirasi
Aksi unjuk rasa Semarang memperlihatkan kemampuan mobilisasi lintas kampus. Sekitar 2.000 peserta hadir, menurut perkiraan perwakilan massa, dengan mahasiswa dari Unnes, Undip, USM, Polines, Unissula, dan UIN Walisongo. Aliansi BEM Perguruan Tinggi se-Semarang Raya menyatukan tuntutan melalui konsolidasi, lalu menyatakan aspirasinya mewakili persoalan yang lebih luas daripada Semarang saja. Pola ini membuat kritik lebih terstruktur, meski tuntutan baru berarti jika pemerintah memberi tanggapan yang terukur. Aksi tersebut juga menjadi evaluasi kritis atas dua tahun pemerintahan: slogan tentang ekonomi melemah dan PHK menautkan persoalan penghidupan dengan kinerja negara, sementara tuntutan karhutla dan pemulihan wilayah menyoroti lingkungan serta pelayanan publik. Massa Semarang berencana kembali menyuarakan aspirasi pada peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa cepat demonstrasi reda, melainkan apakah tuntutan dijawab dengan langkah nyata dan pertanggungjawaban yang bisa dinilai warga.
