Dua Tahun Kebijakan Ekonomi Prabowo-Gibran: Definisi Masalahnya
Kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran adalah rangkaian program beranggaran besar yang menempatkan negara sebagai pengarah utama pembangunan, dengan fokus pada hilirisasi industri, perlindungan pengusaha pribumi, dan penguatan BUMN, namun setelah dua tahun pelaksanaan, kebijakan ini dinilai belum mampu mengatasi krisis ketenagakerjaan Indonesia, menekan beban subsidi energi, maupun meningkatkan kualitas pertumbuhan bagi kelas menengah yang kian terhimpit. Dua tahun setelah diluncurkan, rapor ekonomi pemerintahan ini lebih banyak berwarna merah ketimbang abu-abu kompromi. Pertumbuhan ekonomi memang bertahan di kisaran 5 persen sejak 2024, tetapi kelas menengah menyusut dan pasar kerja diguncang badai PHK serta penutupan industri. Di balik narasi “anggaran fantastis”, muncul pertanyaan mendasar: untuk siapa pertumbuhan ini bekerja, dan mengapa masyarakat masih merasakan tekanan biaya hidup serta ketidakpastian kerja?
Anggaran Fantastis, Pertumbuhan Stagnan, Dampak ke Lapangan Kerja
Pemerintah menggelontorkan anggaran fantastis untuk berbagai program: MBG, KDMP, swasembada pangan dan energi, hilirisasi, sekolah rakyat, infrastruktur, hingga pertahanan keamanan, dengan ambisi mendorong pertumbuhan hingga 8 persen. Namun angka resmi menunjukkan pertumbuhan hanya 5,39 persen pada 2025 dan turun menjadi 5,29 persen pada 2026. Kutipan yang layak dicatat: “program ekonomi Indonesia selama dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki anggaran yang fantastis tapi hasilnya sama sekali belum memuaskan.” Masalahnya bukan sekadar angka, melainkan kualitas pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan porsi sekitar 54 persen, sementara investasi hanya menyumbang sekitar 30 persen dan belum bertransformasi menjadi penciptaan lapangan kerja baru yang memadai. Kebutuhan lapangan kerja baru diperkirakan sekitar 3,5 juta, tetapi kini terdapat sekitar 1 juta pengangguran sarjana. Ini adalah kegagalan struktural: investasi besar, tetapi tidak berwujud pekerjaan layak.
Krisis Ketenagakerjaan: Dominasi Informal dan Runtuhnya Kelas Menengah
Di lapangan, krisis ketenagakerjaan Indonesia terlihat telanjang. Tingginya pemutusan hubungan kerja dan penutupan industri menjadi salah satu penyebab menyusutnya kelas menengah dari tahun ke tahun. Lebih buruk lagi, pekerja di sektor informal melonjak hingga sekitar 59 persen. Mereka bekerja tanpa jaring pengaman: tidak ada jaminan pensiun, tidak ada jaminan kesehatan sebagaimana dinikmati pekerja formal. Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menilai pertumbuhan ekonomi saat ini belum cukup berkualitas untuk mengangkat daya beli masyarakat. Pertumbuhan investasi pun belum cukup meningkatkan lapangan pekerjaan. Peneliti lain, Abdul Manap Pulungan, menunjukkan bahwa struktur ekonomi paling banyak ditopang kelas menengah-atas di sektor restoran, hotel, transportasi, dan komunikasi. Ironinya, kelas menengah yang justru menjadi penyangga utama ekonomi merasa jauh dari program-program pemerintah. Kebijakan yang mengklaim pro-rakyat ternyata meninggalkan kelompok yang paling menentukan daya tahan ekonomi.
Developmental State ala Prabowo-Gibran: Ambisi Besar, Tata Kelola Rapuh
Pakar ekonomi Didin S Damanhuri membaca arah kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran sebagai upaya menerapkan model developmental state dan Soemitronomics: negara aktif mengarahkan perekonomian, memberi proteksi industri, memperkuat BUMN, dan menumpukan pembangunan pada sektor industri lewat hilirisasi. Di atas kertas, pendekatan ini bisa mendorong industrialisasi dan nasionalisme ekonomi, sekaligus melindungi pengusaha pribumi. Namun praktiknya memunculkan sisi gelap: proteksi industri melahirkan kroni kapitalis, aktivitas rent seeking, dan struktur oligarki bisnis. Peran negara yang kuat justru disertai kebocoran dan korupsi besar, sementara BUMN yang diperkuat melalui skema seperti Danantara dikendalikan oleh oligarki bisnis swasta. Pertumbuhan ekonomi terjebak pada orientasi GDP dan politik anggaran transaksional yang mengorbankan pemerataan dan aspek ekologis. Ketimpangan regional tetap lebar, karena program beranggaran jumbo belum menunjukkan peran nyata dalam mengurangi jurang antar daerah.
Evaluasi Program Pemerintah dan Agenda Perubahan ke Depan
Diskusi publik bertajuk “Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo” menegaskan satu hal: kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran membutuhkan koreksi arah yang serius. Para pakar sepakat bahwa besaran anggaran tidak sebanding dengan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal lapangan kerja, daya beli, dan pemerataan. Prof Didin mendorong reforma ekonomi politik yang menggeser orientasi pembangunan dari sekadar GDP-oriented ke arah pertumbuhan berkelanjutan yang mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, hukum, dan ekologi. Ia mengusulkan pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, penguatan lembaga antikorupsi, indikator jelas untuk keberhasilan otonomi daerah, reforma agraria berbasis keadilan, serta pelarangan sumbangan korporasi kepada partai politik yang diganti dengan pembiayaan APBN bagi partai yang memenuhi ambang parlemen. Intinya, tanpa perbaikan tata kelola dan keberpihakan nyata pada kelas menengah serta pelaku informal, anggaran fantastis hanya akan menjadi angka di atas kertas, sementara krisis ketenagakerjaan dan beban subsidi terus menghantui.
