Rapor CELIOS: Kinerja Menteri Kabinet yang Terbelah Tajam
Survei CELIOS tentang kinerja menteri kabinet adalah pemeringkatan persepsi publik terhadap efektivitas para menteri dalam menjalankan program pemerintahan, yang dihitung melalui skor positif dan negatif berdasarkan pilihan responden, sehingga menghasilkan rapor politik yang menonjolkan nama-nama paling dipercaya sekaligus paling dipertanyakan oleh masyarakat. Laporan “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” menempatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di posisi teratas dengan skor 291, jauh di atas menteri lain. Sebaliknya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri HAM Natalius Pigai berada di dasar pemeringkatan dengan skor masing-masing -159 dan -158. Fakta ini tidak sekadar soal angka; ini adalah cermin tajam bagaimana publik membaca arah kinerja menteri kabinet dan implementasi program Prabowo–Gibran.
Purbaya di Puncak: Simbol Harapan atas Stabilitas dan Tata Kelola
Dominasi Purbaya Yudhi Sadewa dalam survei CELIOS sulit dibaca sebagai kebetulan. Dengan skor 291, ia bukan hanya nomor satu, tetapi lebih dari dua kali lipat skor Menteri Pertanian Amran Sulaiman di posisi kedua (140) dan jauh meninggalkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang meraih 127 poin. Setelah tiga besar ini, skor menteri lain anjlok tajam: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hanya 12 poin, Menteri UMKM Maman Abdurrahman 11, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 8. “Perbedaan skor tersebut menunjukkan bahwa dalam hasil pemeringkatan ini, hanya beberapa nama yang menonjol dibandingkan pejabat lainnya.” Publik jelas mengirim sinyal: sektor keuangan dan stabilitas kebijakan fiskal dianggap jauh lebih meyakinkan dibanding banyak sektor lain dalam kabinet.
Bahlil, Natalius Pigai, dan Raja Juli: Zona Merah Kinerja Kabinet
Di ujung lain spektrum, Bahlil Lahadalia (ESDM) dan Natalius Pigai (HAM) menjadi wajah ketidakpuasan publik terhadap kinerja menteri kabinet. Keduanya menempati posisi terbawah dengan skor -159 dan -158, disusul Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan -103. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyebut, nama-nama ini konsisten berada di kelompok terburuk dan mengaitkannya dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan. Daftar sepuluh skor terendah juga diisi Kepala BGN Sudaryono (-47), Menko Pangan Zulkifli Hasan (-43), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (-24), Menko PMK Pratikno (-17), Mensos Saifullah Yusuf (-17), Menko PM Muhaimin Iskandar (-16), dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon (-16). Dalam laporan itu, CELIOS menegaskan bahwa pejabat dengan skor terendah layak menjadi prioritas evaluasi dan reshuffle.
Metode Survei dan Makna Disparitas Skor bagi Publik
Survei CELIOS menggunakan 994 responden masyarakat umum dan metode positional scoring rule, adaptasi dari sistem Ballon d’Or dan Borda Count, sehingga skor tidak hanya mencerminkan seberapa sering nama menteri disebut, tetapi juga posisi pilihan responden. Hasilnya menampilkan jurang yang lebar: sebagian kecil menteri mengumpulkan skor positif tinggi, sementara banyak nama lain berkutat di angka rendah atau negatif. Ini menegaskan bahwa pemeringkatan menteri pemerintah tidak tersebar merata; publik mampu membedakan siapa yang dianggap efektif dan siapa yang membebani kabinet. Penilaian terhadap menteri menjadi salah satu cara membaca bagaimana masyarakat memandang kinerja pemerintah dan implementasi program Prabowo–Gibran, meski tetap perlu dibaca bersama indikator lain seperti capaian program dan kualitas layanan publik.
Dari Rapor ke Tindakan: Evaluasi Kinerja Kabinet Tidak Bisa Ditunda
Pada akhirnya, survei CELIOS dan Kabinet Bayangan adalah alarm politik yang keras. Di satu sisi, publik memberi mandat kepercayaan kepada sedikit menteri seperti Purbaya; di sisi lain, skor negatif ekstrem untuk Bahlil, Natalius Pigai, dan Raja Juli menunjukkan ketidakpuasan yang mengendap. Pemeringkatan ini seharusnya dibaca pemerintah sebagai bahan evaluasi kinerja kabinet yang konkret: siapa yang perlu diperkuat, siapa yang harus dikoreksi, dan siapa yang layak diganti. Bagi masyarakat, hasil survei menjadi kompas untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan, memahami dinamika kinerja menteri kabinet, dan menagih janji implementasi program Prabowo–Gibran dengan dasar data, bukan sekadar opini. Jika rapor ini diabaikan, jurang persepsi publik dan klaim keberhasilan pemerintah hanya akan makin melebar.
