Kerja sama untuk menutup celah lintas batas
Pertukaran data pajak adalah kerja sama antarnegara untuk mencocokkan informasi transaksi dan kepatuhan perusahaan, sehingga otoritas dapat menguji apakah pelaporan mencerminkan kegiatan ekonomi yang sebenarnya. Indonesia dan Singapura tengah mengkaji bentuk kerja sama guna menangani penghindaran pajak, termasuk transfer pricing dan manipulasi faktur atau misinvoicing perusahaan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan hal itu dalam agenda Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, sebagaimana diberitakan pada 13 November 2026. Ini langkah yang masuk akal: ketika transaksi dan rantai usaha melintasi batas negara, pemeriksaan yang hanya mengandalkan data domestik berisiko melihat sebagian cerita saja. Pertukaran informasi dapat memperkuat kepatuhan korporasi di kedua negara, tetapi nilai kerja sama ini pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan otoritas menghubungkan data dan menindaklanjuti ketidaksesuaian.
Menguji harga dan faktur perdagangan komoditas
Dua modus yang menjadi sorotan punya jalur berbeda, tetapi sama-sama dapat mengaburkan nilai transaksi. Transfer pricing berkaitan dengan penetapan harga dalam transaksi antarentitas yang berelasi, sedangkan misinvoicing merujuk pada manipulasi faktur. Dalam perdagangan komoditas, ketidaksesuaian harga atau dokumen lintas batas dapat menyulitkan penilaian atas kewajiban pajak dan berpotensi merugikan penerimaan negara. Karena itu, misinvoicing perusahaan bukan sekadar persoalan administrasi: ia menuntut pemeriksaan yang mampu mencocokkan catatan perdagangan dan data perpajakan. Bimo menyebut otoritas pajak akan terlibat dalam rekonsiliasi data ekspor-impor komoditas untuk mencegah potensi misinvoicing dan transfer pricing yang merugikan negara sebagai sumber kegiatan ekonomi. Fokus pada pencocokan data ini lebih meyakinkan daripada sekadar menambah aturan, sebab celah manipulasi kerap muncul ketika informasi perdagangan tidak terbaca secara utuh.
Data harus diikuti pembenahan tata kelola
Pertukaran data saja tidak akan cukup jika tata kelola ekspor tetap menyisakan ruang bagi informasi yang tidak selaras. Pemerintah juga menyebut pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai hub dan platform untuk merekonsiliasi data terkait ekspor-impor komoditas, terutama ekspor. Upaya itu disandingkan dengan reformasi tata kelola untuk mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam, termasuk sawit. Penggabungan pengawasan data dan pembenahan tata kelola adalah arah yang tepat: penegakan pajak tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi perlu memastikan alur informasi ekspor dapat diverifikasi. Namun, pengumuman tentang platform dan reformasi belum membuktikan hasil. Ukuran keberhasilannya adalah apakah rekonsiliasi berlangsung konsisten dan temuan dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar apakah lembaga baru atau mekanisme data telah dibentuk.
Koordinasi menentukan hasil
Kementerian Luar Negeri disebut akan mengoordinasikan kerja sama, sementara pelaksanaannya melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, serta unit strategi ekonomi dan fiskal. Koordinasi juga mencakup kementerian yang menangani lingkungan hidup dan kehutanan. Susunan ini mencerminkan bahwa transaksi komoditas bersinggungan dengan urusan perdagangan, sumber daya alam, dan perpajakan. Bimo mengatakan kegiatan ekonomi kini tidak lagi terbatas pada satu negara, sehingga persoalan pajak lintas batas perlu ditangani melalui kerja sama antarnegara. Itulah alasan paling kuat bagi kesepakatan ini, sekaligus tantangannya: banyak lembaga harus bekerja dengan data dan tujuan yang selaras. Indonesia dan Singapura baru mengkaji bentuk kerja sama, sehingga tahap berikutnya adalah memastikan koordinasi dan pertukaran informasi benar-benar berjalan. Kesimpulannya, kerja sama ini menjanjikan alat yang lebih baik untuk melawan penghindaran pajak, tetapi hanya reformasi tata kelola dan tindak lanjut yang konsisten yang akan membuatnya berarti.






