Kerja sama lintas negara jadi kebutuhan
Kerja sama narkotika lintas negara adalah koordinasi antarlembaga penegak hukum dari negara berbeda untuk bertukar informasi, menyelaraskan operasi, dan mengejar sindikat yang bergerak melintasi perbatasan. Karena jaringan tidak berhenti di batas yurisdiksi, pemberantasan yang hanya mengandalkan satu negara berisiko menyisakan ruang bagi buronan dan pemasok untuk lolos. Pada Kamis, 5 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama jajaran BNN menerima Direktur Penegakan Hukum ONCB Thailand, Kanisorn Papeeranon, dan delegasinya di Mabes Polri. Pertemuan tersebut memperkuat jalur koordinasi Polri Thailand dengan ONCB Thailand untuk membidik jaringan narkotika di Asia Tenggara. Langkah ini tepat, tetapi nilainya tidak akan ditentukan oleh seremoni pertemuan: ukuran keberhasilannya adalah seberapa cepat informasi berubah menjadi penindakan yang terkoordinasi.
Fredy Pratama menjadi fokus pengejaran
Salah satu sasaran yang disebut secara khusus adalah Fredy Pratama, buronan perkara peredaran narkotika yang diduga berada di kawasan perbatasan Thailand dan Myanmar. Suyudi menyatakan Polri akan mengintensifkan kerja sama dengan ONCB untuk menangkapnya. Fredy merupakan warga negara Indonesia dan masuk daftar pencarian orang sejak 2014; ia dikabarkan bermukim di Thailand untuk mengendalikan peredaran narkotika. Pengejaran terhadap satu buronan penting, bagaimanapun, tidak boleh mengaburkan tujuan lebih luas: membongkar jaringan dan aliran dukungannya, bukan hanya mengejar satu nama. Suyudi juga menyinggung pengaruh jaringan Golden Triangle terhadap peredaran narkotika di Asia hingga dunia. Karena itu, koordinasi perlu menjangkau pengumpulan informasi dan penegakan hukum lintas batas secara terpadu. Tanpa kesinambungan tersebut, penangkapan berisiko menjadi capaian sesaat, sementara jaringan dapat tetap beroperasi.
Pertemuan harus berujung pada tindakan
Pertemuan lintas lembaga memberi Indonesia dan Thailand saluran untuk menyelaraskan langkah hukum dan membangun pertukaran informasi yang lebih cepat. Polri menyebut pernah membantu ONCB mengamankan seorang buronan narkotika asal Thailand; capaian itu menunjukkan bahwa dukungan timbal balik dapat menghasilkan tindakan nyata. Kini, komitmen berikutnya adalah memperkuat pertukaran informasi, koordinasi operasi, dan penegakan hukum bersama untuk mempersempit ruang gerak sindikat. Ukuran kemajuan tidak semestinya berhenti pada jumlah rapat atau pernyataan komitmen. Publik perlu melihat apakah koordinasi tersebut membantu mengungkap jaringan secara menyeluruh dan membuat pengejaran lintas negara lebih responsif. Kerja sama Polri, BNN, dan ONCB Thailand akan berarti jika informasi dapat ditindaklanjuti dengan pembagian peran yang jelas, sambil menghormati proses hukum masing-masing negara.
Skala ancaman regional juga tergambar dalam kerja sama penegakan hukum lain yang disebut dalam laporan: pengungkapan laboratorium narkoba di Pidie, Aceh, dengan kolaborasi Polri dan komisi pengendali narkotika China. Dalam kasus itu, 11 orang diamankan, 10 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, dan 1,2 ton sabu disita. Angka tersebut bukan ukuran langsung dari operasi Indonesia–Thailand, tetapi menjadi pengingat bahwa jaringan narkotika dapat melibatkan produksi dan pergerakan lintas negara. Kesimpulannya, koordinasi Indonesia–Thailand layak dipandang sebagai kebutuhan penegakan hukum, bukan sekadar diplomasi. Keberhasilannya bergantung pada tindak lanjut yang konsisten: mengejar Fredy Pratama sekaligus membongkar jaringan yang memungkinkan sindikat terus bergerak.
