Krisis gaji tertunggak: wajah nyata ketidakadilan bagi guru honorer
Krisis gaji tertunggak guru honorer adalah kondisi ketika pendidik non-ASN yang menopang proses belajar mengajar di sekolah negeri tidak mendapatkan honor selama berbulan-bulan, sementara mereka tetap diminta mengajar, mengejar sertifikasi, mengurus NUPTK, dan memenuhi tuntutan administratif lain tanpa jaminan kesejahteraan yang layak ataupun kepastian status kerja. Di sejumlah SMA negeri di Pematangsiantar dan Simalungun, guru honorer mengaku tidak menerima honor sejak Juni, sehingga sudah sekitar tiga bulan mereka mengajar tanpa bayaran. Situasi ini bukan insiden lokal yang sepele, melainkan gejala krisis pendidik non-ASN yang menunjukkan betapa rapuhnya skema pembiayaan dan perlindungan bagi guru honorer. Ketika negara menuntut profesionalisme, tetapi gagal memberi kepastian gaji, pesan yang sampai ke guru honorer jelas: pengabdian diminta, hak bisa ditunda. Inilah kontradiksi yang menodai komitmen terhadap pendidikan berkualitas.
Siantar–Simalungun: tiga bulan tanpa honor dan ketergantungan pada iuran komite
Di SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 6 Pematangsiantar serta SMA Negeri 1 Bandar, Simalungun, guru honorer belum menerima honor sejak Juni. Mereka menyebut biasanya keterlambatan bisa ditahan karena ada kepastian gaji akan dibayar, tetapi kini kepastian itu hilang setelah iuran komite sekolah tidak lagi dipungut pada Tahun Ajaran 2026/2027, yang diduga memukul kemampuan sekolah membiayai operasional, termasuk honor pendidik non-ASN. Ketergantungan pembiayaan guru honorer pada iuran komite adalah praktik yang selama ini ditoleransi, tetapi sesungguhnya cacat tata kelola: hak dasar pekerja pendidikan bergantung pada kebijakan iuran orang tua, bukan mekanisme anggaran yang jelas dan berkelanjutan. Para guru berharap dinas pendidikan provinsi dan cabang dinas segera memberi solusi agar proses belajar mengajar tidak terganggu, namun harapan tanpa tindakan hanya memperpanjang masa tunggu gaji dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap pemangku kebijakan.
Kota Metro: ketika sistem digital menghapus jejak pengabdian guru non-ASN
Kisah 29 guru non-ASN di Kota Metro menunjukkan betapa satu keputusan birokrasi dapat menghapus jejak pengabdian bertahun-tahun. Sejak awal tahun, mereka kehilangan status keaktifan di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), bukan hanya kehilangan ruang mengajar, tetapi juga terancam kehilangan rekam jejak kerja yang menjadi syarat berbagai kebijakan kepegawaian. Ironinya, negara meminta guru meningkatkan kompetensi, mengejar sertifikasi, dan mengurus NUPTK, namun ketika semua itu dipenuhi, status mereka di sistem justru dinonaktifkan sebagai tindak lanjut regulasi ASN terbaru. "Yang membuat para guru semakin kecewa, sebagian besar dari mereka telah memiliki Sertifikat Pendidik, NUPTK, bahkan mengabdi lebih dari satu dekade". Sebagian kini hanya mendapat penghasilan terbatas dari kegiatan ekstrakurikuler, sebagian lain membantu pekerjaan keluarga, dan ada yang kehilangan penghasilan tetap setelah lama mengabdi. Krisis pendidik non-ASN di sini bukan sekadar soal data, melainkan soal keadilan dan keberlanjutan hidup.
Beban administratif tanpa jaminan: gaji, NUPTK, dan BOSP yang meminggirkan honorer
Guru honorer hari ini berada dalam posisi paling lemah: diminta patuh pada segala syarat administratif, tetapi tidak dijamin gaji yang stabil. Negara menuntut mereka mengejar sertifikasi dan mengurus Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) demi pengakuan profesional, sementara penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk honor non-ASN dibatasi oleh ketentuan: guru harus non-ASN, terdata di Dapodik, punya NUPTK, belum menerima tunjangan profesi, serta memiliki surat tugas atau SK dari kepala sekolah. Begitu status di Dapodik dinonaktifkan, pintu BOSP tertutup; begitu NUPTK atau SK terganggu, honor hilang. Forum guru non-ASN di Metro sudah audiensi ke berbagai lembaga, namun pengaktifan kembali status belum terwujud dan pemerintah daerah masih berputar dalam konsultasi internal. Akibatnya, guru habis waktu memperjuangkan hak administratif alih-alih meningkatkan kompetensi profesional.
Kualitas pembelajaran terancam dan tuntutan keadilan bagi pendidik non-ASN
Ketika kesejahteraan guru honorer diguncang, yang terancam bukan hanya dapur keluarga, tetapi kualitas pembelajaran di kelas. Para guru di Siantar–Simalungun berharap adanya kepastian dari pemerintah agar proses belajar mengajar tidak terganggu, sementara di Kota Metro muncul kekhawatiran bahwa guru akan menghabiskan lebih banyak waktu memperjuangkan hak daripada mengajar anak-anak. Krisis ini perlahan mengikis motivasi pendidik untuk meningkatkan kompetensi profesional: untuk apa mengejar sertifikasi bila status keaktifan bisa dihapus sebaris kode di sistem? Rencana pelaporan ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi dan permohonan audiensi kepada kepala daerah menunjukkan bahwa guru non-ASN tidak lagi sekadar "pahlawan tanpa tanda jasa"; mereka kini adalah pekerja yang menuntut keadilan struktural. Jika dinas pendidikan hanya merespons dengan penyelusuran birokratis tanpa solusi konkret, maka kita sedang menerima runtuhnya kepercayaan guru terhadap sistem pendidikan sebagai sesuatu yang biasa.
